Prabowo Ingin Harga Komoditas RI Tak Ditentukan Asing — Risiko Badan Ekspor Mengemuka

Ringkasan Eksekutif

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan jajaran kabinet untuk merumuskan harga komoditas strategis Indonesia — kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang lainnya — agar tidak lagi ditentukan oleh negara lain. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen pada 20 Mei 2026. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia tidak seharusnya membiarkan harga komoditasnya ditentukan oleh pihak asing, dan siap menahan penjualan jika negara lain tidak bersedia membeli sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. "Kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri," tegasnya. Pidato ini muncul di tengah tekanan fiskal dan moneter yang berat. Defisit APBN hingga Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93% PDB) dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun — artinya utang baru dipakai untuk membayar bunga utang lama. Rupiah berada di level terlemahnya, dengan USD/IDR di 17.693, sementara IHSG tertekan di 6.332. Harga minyak Brent di atas USD110 per barel akibat konflik Iran-AS menambah tekanan eksternal. Dalam pidato yang sama, Prabowo juga mengungkapkan bahwa tiga komoditas — kelapa sawit, batu bara, dan fero alloy — menghasilkan devisa ekspor hingga Rp1.100 triliun per tahun, namun rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia hanya 11-12%, terendah di G20. Yang tidak obvious dari pidato ini adalah bahwa instruksi harga komoditas sendiri merupakan kelanjutan dari rumor pembentukan Badan Ekspor yang sudah beredar sebelumnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan bahwa Presiden sendiri yang akan mengumumkan badan khusus yang mewajibkan eksportir menjual komoditas ke satu pintu sebelum diekspor. Jika diimplementasikan, ini akan mengubah secara fundamental model bisnis emiten komoditas yang selama ini menjual langsung ke pembeli internasional. Emiten sawit seperti AALI, LSIP, dan TAPG; emiten batu bara seperti ADRO, PTBA, dan ITMG; serta emiten nikel akan kehilangan fleksibilitas harga dan negosiasi kontrak. Di sisi lain, pernyataan ini juga bisa dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar komoditas global — langkah yang berani namun berisiko tinggi di tengah tekanan eksternal yang sudah ada. Dampak dari instruksi ini bersifat multi-layer dan akan terasa dalam beberapa tahap. Jangka pendek, pernyataan presiden bisa menjadi katalis positif bagi emiten komoditas karena menegaskan pentingnya sektor ini bagi devisa negara. Namun, jika diikuti dengan pembentukan Badan Ekspor yang mewajibkan penjualan melalui satu pintu, margin emiten justru bisa tertekan karena kehilangan fleksibilitas harga. Jangka menengah, kebijakan ini berpotensi mengganggu hubungan dagang dengan mitra utama seperti China, India, dan Uni Eropa — yang selama ini menjadi pembeli utama komoditas Indonesia. Jika negara-negara tersebut merespons dengan mencari pemasok alternatif, volume ekspor Indonesia bisa turun dan justru memperburuk defisit neraca perdagangan. Jangka panjang, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada kemampuan Indonesia untuk menyerap sendiri komoditasnya — sesuatu yang saat ini belum realistis mengingat kapasitas industri hilir yang masih terbatas. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah: (1) apakah pidato ini diikuti dengan pengumuman resmi pembentukan Badan Ekspor; (2) respons pasar obligasi dan rupiah pasca pidato; (3) hasil Rapat Dewan Gubernur BI pada 20 Mei — apakah akan menaikkan suku bunga untuk menahan rupiah; (4) hasil FOMC Meeting Minutes pada 21 Mei — jika hawkish, tekanan pada rupiah akan berlanjut dan memperumit prospek fiskal.