Prabowo Sentralisasi Ekspor Komoditas — Risiko Intervensi Negara di Perdagangan

Ringkasan Eksekutif

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana untuk mensentralisasi ekspor komoditas strategis Indonesia — termasuk minyak sawit (CPO), batu bara, dan ferroalloy — melalui struktur yang dikendalikan negara dan terhubung dengan dana sovereign Danantara. Langkah ini disebut sebagai intervensi ekonomi paling signifikan sejak jatuhnya Suharto. Pemerintah membingkai kebijakan ini sebagai langkah untuk memberantas praktik under-invoicing, transfer pricing, dan skema perdagangan offshore yang selama ini merugikan negara hingga ratusan miliar dolar. Praktik ini memang nyata: eksportir komoditas di negara berkembang kerap mengalihkan laba ke Singapura, Hong Kong, atau Dubai dengan melaporkan harga yang lebih rendah di dalam negeri, sehingga pemerintah kehilangan penerimaan pajak dan devisa. Namun, solusi yang ditawarkan Prabowo dinilai berpotensi lebih berbahaya daripada penyakitnya. Alih-alih memperkuat institusi yang sudah ada — seperti kantor pajak, bea cukai, badan intelijen keuangan, dan lembaga antikorupsi — pemerintah justru membangun lapisan kontrol baru atas perdagangan. Mekanisme ini akan dioperasikan melalui entitas baru, PT Danantara Sumberdaya Indonesia, yang baru didaftarkan sesaat sebelum pidato presiden di parlemen. Ini bukan sekadar reformasi birokrasi, melainkan pergeseran struktural dalam cara ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini mengatur modal, ekspor, dan kekuasaan politik. Di balik retorika patriotisme ekonomi, terdapat realitas yang lebih dalam: tekanan fiskal. Indonesia menghadapi tuntutan anggaran yang meningkat dari subsidi energi, program pangan, kebijakan industrial, dan belanja kesejahteraan yang ambisius. Di saat yang sama, rupiah melemah tajam terhadap dolar, mendorong otoritas untuk memperketat aturan valuta asing dan mewajibkan devisa hasil ekspor (DHE) untuk tinggal lebih lama di bank domestik. Gerbang ekspor ini bukan hanya tentang memberantas kecurangan, tetapi juga tentang menangkap likuiditas, mengamankan pendapatan negara, dan menegaskan kontrol yang lebih besar atas komoditas strategis di saat kecemasan ekonomi. Ada juga logika politik yang tersembunyi di balik logika ekonomi. Dengan mengendalikan arus ekspor, negara mendapatkan pengaruh atas pasokan domestik. Ini bisa digunakan untuk menekan harga di dalam negeri — misalnya, memastikan pasokan CPO untuk minyak goreng murah — atau untuk memberikan keuntungan kepada kelompok-kelompok politik tertentu. Yang perlu dipantau ke depan adalah detail implementasi: bagaimana mekanisme penetapan harga, bagaimana pembagian devisa antara eksportir dan negara, serta bagaimana respons investor asing dan mitra dagang seperti Uni Eropa, China, dan India. Jika kebijakan ini dianggap sebagai nasionalisme sumber daya yang agresif, Indonesia berisiko menghadapi gugatan di WTO, penurunan investasi asing langsung, dan eksodus modal. Sebaliknya, jika dijalankan dengan transparan dan efisien, potensi penerimaan negara dari sektor komoditas bisa meningkat signifikan.