Kemandirian Energi Prabowo Dikritik IESR: Risiko APBN dan Pangan Mengintai

Ringkasan Eksekutif

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di DPR pada 20 Mei 2026 mengumumkan serangkaian rencana kemandirian energi yang kontroversial: percepatan produksi biodiesel dan bensin dari sawit, gasifikasi batu bara, serta pemanfaatan limbah jagung untuk energi masak. Institute for Essential Services Reform (IESR) langsung mengkritik rencana ini, menyoroti tiga risiko utama: biaya yang lebih mahal dari energi fosil, potensi beban tambahan pada APBN yang sudah defisit Rp240,1 triliun, dan ancaman terhadap ketahanan pangan akibat alih fungsi komoditas pangan menjadi energi. Deon Arinaldo dari IESR menegaskan bahwa sawit dan batu bara sama rentannya terhadap gejolak pasar global seperti BBM, sehingga diversifikasi ini tidak menyelesaikan akar masalah. Kritik ini muncul di tengah tekanan fiskal yang berat: defisit APBN hingga Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93% PDB) dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun — artinya utang baru digunakan untuk membayar bunga utang lama. Rupiah berada di level terlemahnya di atas Rp17.700 per dolar AS, sementara harga minyak Brent di atas USD105 per barel akibat konflik Timur Tengah. Dalam konteks ini, setiap kebijakan energi yang membutuhkan subsidi atau insentif fiskal tambahan akan langsung membebani APBN yang sudah dalam tekanan. Yang tidak obvious dari kritik IESR adalah bahwa risiko ini bersifat multi-layer dan cascade. Pertama, jika pemerintah memaksakan biodiesel dan bensin sawit, permintaan CPO domestik akan melonjak — ini bisa mendorong harga minyak goreng naik dan memicu inflasi pangan, persis seperti yang terjadi saat kebijakan biodiesel B30 dipercepat pada 2020-2022. Kedua, gasifikasi batu bara membutuhkan investasi besar dan teknologi yang belum terbukti secara komersial di Indonesia — jika gagal, ini bisa menjadi proyek mercusuar yang membebani APBN. Ketiga, pemanfaatan limbah jagung untuk energi berpotensi mengganggu pasokan pakan ternak, yang sudah menjadi masalah struktural di Indonesia. Dampak dari rencana ini akan terasa di beberapa lapis sektor. Pertama, emiten sawit seperti AALI, LSIP, dan TAPG akan menghadapi dilema: permintaan domestik naik (positif untuk harga CPO) tapi risiko DMO dan kebijakan harga yang lebih ketat juga meningkat. Kedua, emiten batu bara seperti ADRO, PTBA, dan ITMG bisa mendapatkan katalis positif jangka pendek dari prospek gasifikasi, tapi risiko regulasi ekspor yang lebih ketat — seperti yang diumumkan di hari yang sama — bisa menekan margin. Ketiga, sektor pangan — terutama produsen minyak goreng dan pakan ternak — akan menghadapi tekanan biaya bahan baku jika alokasi sawit dan jagung untuk energi diperbesar. Keempat, konsumen rumah tangga akan merasakan dampak inflasi pangan jika harga minyak goreng dan pakan ternak naik. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah: (1) detail teknis rencana energi — terutama besaran mandatori biodiesel, target produksi gasifikasi, dan mekanisme insentif fiskal; (2) respons pasar komoditas — terutama harga CPO Bursa Malaysia dan harga batu bara Newcastle; (3) hasil Rapat Dewan Gubernur BI — apakah suku bunga naik untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari kebijakan energi ini; (4) respons asosiasi pengusaha sawit dan petani jagung — apakah akan ada penolakan atau justru dukungan; (5) data inflasi pangan bulan depan — apakah harga minyak goreng dan pakan ternak mulai menunjukkan kenaikan.