Selamat pagi, Senin, 19 Oktober 2026
KEBIJAKANSetiap artikel diproses AI menjadi ringkasan eksekutif, skor dampak, dan analisis sektoral — untuk investor dan profesional Indonesia.
IDX · Data tertunda 15 menit
BEI memangkas batas Auto Rejection Bawah (ARB) efek ekuitas dari 15% menjadi 7% melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-00157/BEI/10-2026, menggantikan ketentuan sebelumnya dalam Kep-00136/BEI/09-2026. Aturan baru efektif 19 Oktober hingga 31…
Brent melemah 0,96% ke US$108,80 per barel pada perdagangan awal sesi Asia, Senin (19/10/2026) pukul 05.14 WIB. Pemicunya adalah keputusan Presiden AS Donald…
IHSG berada di 5.185 setelah terkoreksi 11,57%, dan Phintraco Sekuritas memperkirakan indeks berpeluang menguji level psikologis 5.000 pekan ini. Jika level…
AI-powered analysis with impact scoring
BEI memangkas batas Auto Rejection Bawah (ARB) efek ekuitas dari 15% menjadi 7% melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-00157/BEI/10-2026, menggantikan ketentuan sebelumnya dalam Kep-00136/BEI/09-2026. Aturan baru efektif 19 Oktober hingga 31 Desember 2026 dan akan dievaluasi m
IHSG berada di 5.185 setelah terkoreksi 11,57%, dan Phintraco Sekuritas memperkirakan indeks berpeluang menguji level psikologis 5.000 pekan ini. Jika level itu tembus, support berikutnya berada di 4.700–4.800, dengan resistance di 5.300 dan pivot di 5.000. Pemicu utamanya bukan
Brent melemah 0,96% ke US$108,80 per barel pada perdagangan awal sesi Asia, Senin (19/10/2026) pukul 05.14 WIB. Pemicunya adalah keputusan Presiden AS Donald Trump menangguhkan sanksi dan tarif terhadap Rusia, langkah yang berpotensi menambah pasokan bahan bakar global. Data pasa
BEI memangkas batas Auto Rejection Bawah (ARB) efek ekuitas dari 15% menjadi 7% melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-00157/BEI/10-2026, menggantikan ketentuan sebelumnya dalam Kep-00136/BEI/09-20
Kedaulatan energi tidak diukur dari seberapa kecil impor, melainkan dari seberapa besar kendali atas pilihan strategis ketika ketergantungan tak terhindarkan. Esai CNBC Indonesia soal 'seni mengelola
Apindo meminta pemerintah menetapkan masa transisi yang memadai sebelum seluruh ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan diterapkan. Joko Baroto dari Dewan Pengurus Nasional Apindo Bidang Ke