DPR Desak BI dan Pemerintah Antisipasi Dampak Pelemahan Rupiah

Ringkasan Eksekutif

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, secara resmi meminta otoritas fiskal dan moneter untuk memperkuat langkah antisipatif menyusul tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Ia menilai pelemahan yang tidak dimitigasi dengan cepat akan langsung berdampak ke biaya produksi melalui imported inflation, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Pernyataan ini muncul di tengah tekanan rupiah yang mencapai level terlemah sepanjang sejarah, menembus Rp17.500 per dolar AS, dengan data pasar terbaru menunjukkan USD/IDR berada di Rp17.460. Faktor global menjadi pendorong utama: penguatan indeks dolar AS yang didorong kenaikan imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun mendekati 4,5%, serta lonjakan harga minyak mentah Brent ke US$109,24 per barel akibat konflik Iran-AS dan blokade Selat Hormuz. Data ekonomi AS yang solid — estimasi GDPNow Atlanta Fed untuk Q2 direvisi naik menjadi 4,0% — memperkuat narasi Federal Reserve yang lebih restriktif, dengan probabilitas kenaikan suku bunga Fed pada akhir tahun mencapai hampir 40%. Di sisi domestik, tekanan diperparah oleh musim repatriasi dividen, pembayaran utang luar negeri, dan kebutuhan terkait penyelenggaraan ibadah haji yang meningkatkan permintaan dolar AS. Defisit APBN yang sudah mencapai Rp240,1 triliun per Maret 2026 — dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun — menambah kerentanan fiskal di tengah tekanan kurs. Beban subsidi energi dalam APBN 2026 yang sudah mencapai Rp210 triliun — naik 14,24% dari realisasi 2024 — akan semakin membengkak karena Indonesia mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Dampak pelemahan rupiah bersifat cascading dan multi-sektor. Pertama, imported inflation akan mendorong kenaikan harga barang impor, mulai dari bahan baku industri hingga barang konsumsi, yang pada akhirnya menekan margin produsen dan daya beli konsumen. Kedua, emiten dengan utang valas — terutama di sektor properti, infrastruktur, dan maskapai penerbangan — akan menghadapi kerugian kurs yang signifikan. Ketiga, ruang Bank Indonesia untuk melonggarkan moneter semakin sempit; ekonom ING bahkan memproyeksikan BI akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada pertemuan pekan ini untuk membendung tekanan rupiah. Di sisi lain, emiten batu bara dan energi alternatif justru bisa mendapatkan tailwind dari kenaikan harga energi global. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah hasil FOMC Meeting Minutes pada 21 Mei — jika nada hawkish menguat, dolar AS bisa semakin perkasa dan menekan rupiah lebih dalam. Risiko lainnya adalah jika data inflasi AS berikutnya kembali panas, memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Sinyal positif yang bisa mengubah arah adalah perkembangan diplomasi AS-Iran — jika ada tanda-tanda gencatan senjata atau pembukaan kembali Selat Hormuz, harga minyak bisa turun dan meredakan tekanan pada rupiah. Respons pasar terhadap aktivasi Bond Stabilization Fund (BSF) oleh Menkeu pada 13 Mei juga krusial: jika yield SBN tetap naik meski ada intervensi, tekanan fiskal akan semakin nyata.