BPKN Imbau Maskapai Tak Naikkan Tiket Berlebihan — Surcharge Avtur Maksimal 50%

Ringkasan Eksekutif

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengeluarkan peringatan agar maskapai penerbangan tidak menaikkan harga tiket secara berlebihan menyusul terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026. Regulasi tersebut memperbolehkan maskapai mengenakan fuel surcharge atau biaya tambahan hingga maksimal 50 persen dari tarif batas atas tiket pesawat, sebagai respons terhadap lonjakan harga avtur yang saat ini mencapai Rp25.900 hingga Rp29.750 per liter per 1 Mei 2026. Ketua BPKN Mufti Mubarok menegaskan bahwa kebijakan fuel surcharge memang dipahami sebagai langkah pemerintah mengakomodasi kenaikan biaya operasional maskapai, namun implementasinya harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan prinsip perlindungan konsumen. BPKN menilai apabila fuel surcharge diterapkan mendekati batas maksimal 50 persen, harga tiket ekonomi bisa naik puluhan persen dibanding sebelumnya — dampak yang tidak hanya dirasakan masyarakat umum, tetapi juga sektor pariwisata, UMKM, logistik, hingga mobilitas pekerja dan mahasiswa. Kenaikan harga tiket berpotensi menurunkan frekuensi penerbangan bagi konsumen tertentu dan mendorong perpindahan penumpang ke moda transportasi lain. BPKN juga menyoroti skema fuel surcharge bertingkat yang dapat diterapkan mulai 10 persen hingga 100 persen mengikuti fluktuasi harga avtur, dan meminta pemerintah memastikan bahwa biaya tambahan ini benar-benar dihitung berdasarkan kenaikan biaya avtur riil, bukan menjadi celah untuk menaikkan tarif secara berlebihan. Selain itu, maskapai diminta tetap transparan dengan mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah pada tiket agar penumpang mengetahui rincian biaya penerbangan secara jelas. BPKN juga mengingatkan bahwa kenaikan tarif tidak boleh diikuti penurunan kualitas layanan, mulai dari ketepatan waktu, kenyamanan, hingga standar keselamatan penerbangan. Peringatan ini menjadi krusial karena harga avtur yang tinggi terjadi di tengah tekanan fiskal yang sudah membesar — defisit APBN hingga Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% PDB, sementara kenaikan harga minyak global di atas US$100 per barel akibat konflik Iran-AS-Israel telah mendorong Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi per 4 Mei 2026. Kombinasi avtur mahal, rupiah melemah ke Rp17.491 per dolar AS, dan daya beli masyarakat yang tertekan menciptakan situasi yang sangat menantang bagi maskapai dan regulator. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah respons maskapai nasional seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Citilink — apakah akan menerapkan fuel surcharge mendekati batas maksimal 50 persen atau memilih skema yang lebih moderat. Juga, pengawasan dari Kementerian Perhubungan dan BPKN terhadap kepatuhan maskapai dalam menghitung surcharge berdasarkan biaya avtur riil, serta potensi penurunan jumlah penumpang jika harga tiket naik signifikan. Risiko yang perlu dicermati adalah jika maskapai memanfaatkan celah regulasi untuk menaikkan tarif secara berlebihan, yang dapat memicu reaksi konsumen berupa perpindahan massal ke transportasi darat atau laut, terutama di rute padat seperti Jawa-Sumatera dan Jawa-Bali. Sinyal penting yang perlu diawasi adalah data harga avtur bulanan dari Pertamina — jika harga avtur terus naik di atas Rp30.000 per liter, batas surcharge 50 persen bisa menjadi tidak cukup dan mendorong revisi regulasi.