DHE SDA Wajib Parkir di Himbara, Bank Swasta Kehilangan Sumber Valas

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah tengah merevisi PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang DHE SDA dengan mewajibkan eksportir menempatkan seluruh DHE SDA di bank Himbara selama setahun, bukan lagi di bank dalam negeri mana pun. Target pemberlakuan 1 Juni 2026. Kebijakan ini secara langsung akan mengurangi sumber likuiditas valas bank swasta yang selama ini mengandalkan DHE sebagai salah satu komponen pendanaan valas mereka. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyatakan bahwa meskipun kredit dan DPK valas banknya masih didominasi rupiah dengan LDR valas di bawah 70%, hilangnya akses ke DHE SDA memaksa bank mencari sumber likuiditas alternatif yang berpotensi lebih mahal. BCA mencatat LDR valas longgar di kisaran 50% dengan DPK valas Rp96,61 triliun dan kredit valas Rp48,96 triliun per Maret 2026, namun tetap mencermati dampak kebijakan ini. Bank Danamon juga mengantisipasi risiko penurunan likuiditas valas di paruh kedua 2026, meskipun optimistis masih bisa dikelola. Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menekankan bahwa bank swasta perlu menaruh perhatian lebih pada likuiditas valasnya. Yang tidak terlihat dari headline adalah bahwa kebijakan ini bukan sekadar soal kepatuhan administratif, melainkan perubahan struktural dalam pasar valas domestik. Dengan terkonsentrasinya DHE SDA di Himbara, bank-bank BUMN akan memiliki keunggulan kompetitif dalam pendanaan valas murah, sementara bank swasta harus mencari alternatif yang lebih mahal seperti deposito valas korporasi non-SDA, pinjaman sindikasi valas, atau bahkan pasar uang antar bank valas. Ini berpotensi menaikkan cost of fund valas secara sistemik dan mempersempit margin kredit valas bank swasta. Dampak cascade-nya akan terasa di sektor riil: perusahaan yang selama ini mengandalkan kredit valas dari bank swasta — terutama di sektor manufaktur, perdagangan, dan logistik — bisa menghadapi kenaikan suku bunga kredit valas atau kesulitan akses pendanaan. Sektor yang paling terpukul adalah importir bahan baku dan perusahaan dengan pendapatan rupiah tetapi memiliki kewajiban valas, karena mereka akan menghadapi dua tekanan sekaligus: rupiah yang melemah dan biaya kredit valas yang naik. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah respons resmi dari OJK dan BI terkait kebijakan transisi ini — apakah akan ada relaksasi bertahap atau insentif bagi bank swasta untuk menjaga likuiditas valas. Sinyal penting lainnya adalah pergerakan spread antara suku bunga kredit valas bank Himbara dan bank swasta; jika melebar signifikan, itu akan menjadi indikator bahwa biaya dana valas bank swasta benar-benar naik. Risiko yang perlu dicermati adalah potensi pengetatan likuiditas valas di pasar uang antar bank yang bisa memicu volatilitas kurs jangka pendek, terutama jika eksportir menahan DHE mereka menjelang implementasi kebijakan.