BI Luncurkan GPIPS 2026 — Kendalikan Inflasi Pangan dari Hulu ke Hilir

Ringkasan Eksekutif

Bank Indonesia resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026 pada 13 Mei 2026 di Gudang Bulog, Sidoarjo. Program ini merupakan penyempurnaan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebelumnya. Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menegaskan bahwa GPIPS tidak sekadar perubahan nama, melainkan pergeseran paradigma: pengendalian inflasi pangan tidak lagi hanya fokus pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan produksi, pascapanen, dan distribusi pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. GPIPS berjalan di atas tujuh program unggulan: peningkatan produktivitas melalui optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP), penguatan hilirisasi dan kelembagaan petani sebagai offtaker, optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar, penguatan neraca pangan, dan komunikasi pengendalian ekspektasi inflasi. Tiga komoditas menjadi prioritas di seluruh wilayah: beras, cabai, dan bawang merah. Artikel ini menyoroti tiga klaster binaan BI di Jawa Timur sebagai ujung tombak program: Komunitas Organik Brenjonk di Mojokerto yang fokus pada pertanian organik dan pemulihan mikroba tanah, Koperasi Literasi Sumbersari di Lamongan yang mengelola bank limbah ternak — tempat warga menabung kotoran ternak untuk ditukar dengan manfaat ekonomi — dan Gapoktan Karya Abadi di Nganjuk yang menjaga benih bawang merah varietas Tajuk, pemasok hampir separuh kebutuhan benih bawang merah nasional. Ketiga klaster ini mewakili pendekatan dari hulu: perbaikan kualitas tanah, pengelolaan limbah ternak menjadi pupuk organik, dan perlindungan benih unggul lokal. Inisiatif ini menjadi krusial mengingat tekanan inflasi pangan yang masih tinggi, terutama menjelang Iduladha 27 Mei 2026 yang biasanya mendorong lonjakan permintaan daging dan harga pangan lainnya. Selain itu, kenaikan harga gandum global akibat gangguan rantai pasok di Selat Hormuz dan hambatan panen di AS mengancam inflasi impor pangan, yang akan menekan daya beli masyarakat dan membebani APBN yang sudah defisit Rp240 triliun per Maret 2026. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah efektivitas GPIPS dalam menekan harga beras, cabai, dan bawang merah di pasar tradisional menjelang Iduladha. Juga penting untuk mencermati apakah program ini mampu memperkuat produksi lokal sehingga mengurangi ketergantungan impor pangan di tengah tekanan global. Risiko utamanya adalah implementasi di lapangan yang tidak merata — jika klaster binaan hanya terbatas di Jawa Timur, dampak nasional akan terbatas. Sinyal positif yang bisa muncul adalah perluasan program ke provinsi lain dan keterlibatan lebih banyak petani dalam rantai pasok formal.