Rupiah Dekati Rp17.700, DPR Desak BI Stabilisasi — Kredibilitas Kebijakan Diuji

Ringkasan Eksekutif

Nilai tukar rupiah terus melemah hingga mendekati Rp17.700 per dolar AS, memicu desakan dari Komisi XI DPR agar Bank Indonesia segera mengambil langkah stabilisasi yang lebih serius. Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun secara terbuka meminta BI mengembalikan rupiah ke level Rp16.500 sesuai asumsi makro APBN 2026 yang telah disepakati bersama. Ia menilai pelemahan saat ini sudah mulai menekan kegiatan impor — baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta — dengan contoh nyata pada impor BBM, LPG, dan bahan baku industri seperti plastik yang kini semakin mahal. Pada perdagangan Senin (18/5), rupiah ditutup di Rp17.668, melemah 71 poin atau 0,40% dari hari sebelumnya, sementara mata uang Asia lainnya bergerak beragam — yuan China, dolar Singapura, dan won Korea justru menguat terhadap dolar AS. Ini menunjukkan tekanan pada rupiah bersifat spesifik dan tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor global. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah bahwa pelemahan saat ini menyerupai krisis 1997-1998, dengan alasan fundamental ekonomi masih berbeda — Indonesia belum masuk resesi dan pertumbuhan masih berjalan. Namun, pernyataan ini muncul di tengah tekanan berlapis: defisit APBN awal tahun Rp240 triliun, keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun, dan intervensi pemerintah melalui Bond Stabilization Fund sebesar Rp2 triliun per hari yang belum sepenuhnya efektif menahan arus keluar modal. Yang tidak terlihat dari headline adalah dimensi kepercayaan pasar yang mulai tergerus. Pernyataan Misbakhun bukan sekadar desakan politik biasa — ini adalah sinyal bahwa tekanan terhadap BI semakin nyata di tengah independensi bank sentral yang dipertanyakan. Data dari artikel terkait menunjukkan bahwa penerimaan BI dari Hasil Pengelolaan Aset Valas (HPAV) melonjak 212,25% menjadi Rp66,65 triliun pada kuartal IV-2026, menimbulkan pertanyaan apakah pelemahan rupiah justru menguntungkan BI secara finansial. Isu ini menyentuh independensi bank sentral dan bisa memperburuk persepsi pasar jika tidak dikelola dengan hati-hati. Dampak pelemahan rupiah ini sangat luas dan sistemik. Sektor yang paling tertekan adalah importir bahan baku dan barang modal — terutama manufaktur plastik, tekstil, dan makanan-minuman yang bergantung pada bahan baku impor. Perusahaan dengan utang valas di sektor properti, infrastruktur, dan maskapai penerbangan menghadapi kerugian kurs yang signifikan. Di sisi konsumen, harga pangan mulai naik — daging sapi dari Rp130.000/kg menjadi Rp150.000/kg, dan tahu ikut terpengaruh karena kedelai impor. Di sisi lain, eksportir komoditas seperti batu bara, CPO, dan emas mendapat keuntungan dari konversi pendapatan dolar yang lebih tinggi, namun efek positif ini tidak merata karena petani kecil dan UMKM tetap tertekan oleh biaya input yang naik. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah hasil Rapat Dewan Gubernur BI pada 20 Mei 2026 — apakah akan menaikkan suku bunga untuk menahan rupiah atau mempertahankan status quo. Keputusan ini akan menjadi sinyal kredibilitas BI di mata pasar. Hasil FOMC Meeting Minutes pada 21 Mei juga krusial — jika hawkish, tekanan pada rupiah akan berlanjut. Risiko terbesar adalah jika tekanan rupiah memicu capital outflow yang lebih besar, menekan IHSG dan mendorong yield SBN naik — menciptakan lingkaran setan yang memperburuk kondisi fiskal dan moneter.