PT DSI Dibentuk untuk Tutup Celah Under Invoicing Eksportir

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah resmi membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), sebuah badan usaha baru di bawah Danantara yang bertujuan menutup celah praktik under invoicing oleh eksportir komoditas. CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa praktik under invoicing — di mana eksportir melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya — telah menyebabkan potensi devisa negara hilang dan penerimaan pajak tidak optimal. Selain itu, devisa hasil ekspor kerap diendapkan di rekening luar negeri tanpa dibawa masuk ke Indonesia. PT DSI akan beroperasi dalam dua fase. Fase pertama mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, di mana PT DSI hanya akan melakukan pemeriksaan invoice jual beli dan bertindak sebagai perantara antara pembeli (market ekspor) dan penjual (perusahaan dalam negeri). Fase kedua dimulai Januari 2027, di mana PT DSI akan ditugaskan untuk melakukan pembelian komoditas dari perusahaan dalam negeri dan menjualnya ke pasar global. Dengan skema ini, praktik under invoicing dihilangkan karena perusahaan hanya menjual komoditas ke PT DSI sebelum diekspor. Rosan menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan prinsip OECD tentang governance, transparansi, dan akuntabilitas, serta bertujuan menutup potensi 'uang gelap' dalam perdagangan ekspor. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan devisa negara dan memperbaiki tata kelola ekspor komoditas Indonesia yang selama ini menjadi sorotan karena kebocoran penerimaan negara. Faktor pendorong utama adalah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan penerimaan negara di tengah tekanan fiskal yang semakin berat — defisit APBN awal 2026 telah mencapai Rp240 triliun. Dengan mengendalikan transaksi ekspor komoditas, pemerintah dapat memastikan seluruh nilai ekspor tercatat dengan benar dan devisa hasil ekspor masuk ke sistem keuangan domestik. Dampak dari kebijakan ini sangat luas. Sektor yang paling terdampak adalah perusahaan eksportir komoditas — terutama di sektor batu bara, kelapa sawit, nikel, dan mineral lainnya — yang selama ini mungkin memanfaatkan celah under invoicing. Perusahaan yang selama ini patuh justru akan diuntungkan karena persaingan menjadi lebih adil. Sektor perbankan juga akan merasakan dampak karena arus devisa yang masuk ke dalam negeri akan meningkatkan likuiditas valas dan memperkuat rupiah. Namun, ada risiko resistensi dari eksportir yang terbiasa dengan praktik lama, serta tantangan operasional PT DSI dalam menjalankan peran barunya. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah respons dari asosiasi pengusaha dan eksportir terhadap pembentukan PT DSI. Jika ada penolakan keras atau gugatan hukum, implementasi fase pertama bisa terhambat. Risiko yang perlu dicermati adalah kemampuan PT DSI dalam menetapkan harga beli komoditas yang wajar — jika harga beli terlalu rendah, eksportir bisa beralih ke pasar gelap atau mengurangi produksi. Sinyal penting adalah pernyataan resmi dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM mengenai dukungan regulasi untuk operasional PT DSI.