Prabowo Kesal Hasil Ekspor SDA Tak Disimpan di RI — DHE Wajib Konversi Rupiah Mulai 1 Juni 2026

Ringkasan Eksekutif

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan kekesalannya karena hasil ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia — kelapa sawit, batu bara, timah, dan emas — tidak disimpan di dalam negeri, melainkan dibawa ke luar negeri. Pernyataan ini disampaikan di Kejaksaan Agung pada Rabu (13/5/2026) dan menjadi sinyal politik yang memperkuat urgensi implementasi aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mulai berlaku 1 Juni 2026. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengonfirmasi bahwa revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 telah difinalisasikan. Dalam aturan baru ini, eksportir SDA diwajibkan menyimpan DHE di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan mengonversi maksimum 50% ke mata uang rupiah. Untuk sektor ekstraktif migas, ketentuan yang berlaku tetap sama, yaitu kewajiban penyimpanan selama 3 bulan. Pernyataan Prabowo muncul di tengah tekanan fiskal yang terlihat dari defisit APBN per Maret 2026 yang mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% PDB, dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun — artinya utang baru digunakan untuk membayar bunga utang lama. Rupiah berada di level Rp17.491 per dolar AS, sementara harga minyak Brent di atas USD107 per barel. Dalam konteks ini, kebijakan DHE SDA menjadi instrumen untuk menahan devisa hasil ekspor agar tidak langsung keluar negeri, yang diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan rupiah. Namun, kebijakan ini juga membawa konsekuensi bagi eksportir, terutama perusahaan tambang dan perkebunan besar yang selama ini memiliki fleksibilitas dalam mengelola devisa hasil ekspornya. Kewajiban konversi 50% ke rupiah dan penyimpanan di Himbara akan mengurangi likuiditas valas mereka dan berpotensi menimbulkan kerugian kurs jika rupiah terus melemah. Di sisi lain, kebijakan ini bisa menjadi angin segar bagi perbankan Himbara — seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN — karena akan menerima tambahan dana murah (CASA) dari simpanan DHE. Namun, tekanan terhadap eksportir asing — termasuk perusahaan China yang disebut dalam surat Kadin China — bisa memperburuk iklim investasi di tengah ketegangan yang sudah ada. Surat Kadin China yang dirilis pada hari yang sama menyebutkan bahwa kewajiban DHE dinilai sangat merugikan likuiditas perusahaan dan menjadi salah satu dari enam keluhan utama mereka. Ini menambah kompleksitas hubungan bilateral di saat Indonesia membutuhkan investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah detail implementasi aturan DHE SDA — termasuk mekanisme pengawasan, sanksi bagi pelanggar, dan potensi pengecualian bagi perusahaan yang tidak meminjam dana di Indonesia. Juga, respons dari eksportir besar — apakah akan ada upaya legal challenge atau relokasi operasi ke negara lain. Risiko utamanya adalah jika kebijakan ini terlalu memberatkan sehingga memicu capital flight atau penurunan investasi di sektor SDA, yang justru kontraproduktif dengan tujuan awal memperkuat devisa. Sinyal penting adalah data cadangan devisa BI bulan Juni dan realisasi DHE yang masuk ke Himbara pada bulan pertama implementasi.