Kadin China Surati Prabowo soal 6 Keluhan Investasi — Wamen: Wajar, Pemerintah Siap Komunikasi

Ringkasan Eksekutif

Kamar Dagang China di Indonesia secara resmi menyurati Presiden Prabowo Subianto pada 13 Mei 2026, menyampaikan enam keluhan utama yang dinilai telah mengganggu operasi normal perusahaan China dan merusak kepercayaan investasi jangka panjang. Surat ini muncul di tengah tekanan fiskal yang ketat — defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun hingga Maret 2026, rupiah di level Rp17.491 per dolar AS, dan harga minyak Brent di atas USD107 per barel. Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu menilai surat tersebut sebagai hal yang wajar dan positif, serta memastikan pemerintah akan melakukan komunikasi dengan investor China untuk meredam kekhawatiran. Namun, respons ini muncul di saat yang sama Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan kekesalannya karena hasil ekspor SDA tidak disimpan di dalam negeri, memperkuat urgensi implementasi aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mulai berlaku 1 Juni 2026. Enam keluhan yang disampaikan Kadin China meliputi: (1) kenaikan pajak dan pungutan signifikan, termasuk royalti sumber daya mineral yang dinaikkan berulang kali; (2) rencana persyaratan DHE yang mewajibkan eksportir SDA menyimpan 50% pendapatan devisa di bank milik negara selama setidaknya satu tahun; (3) pemotongan kuota bijih nikel drastis — untuk tambang besar melebihi 70% atau total 30 juta ton; (4) penegakan hukum kehutanan yang diperketat, dengan denda rekor US$180 juta (setara Rp2,9 triliun) kepada satu perusahaan investasi China; (5) proyek-proyek besar ditangguhkan, termasuk PLTA yang dituduh merusak hutan; dan (6) pengawasan visa kerja yang diintensifkan, mempersulit mobilitas tenaga ahli. Surat ini menjadi sinyal paling eksplisit dari investor asing tentang kerusakan iklim investasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dampak dari surat ini tidak bisa dipandang sebagai insiden diplomatik biasa. China adalah investor asing terbesar di Indonesia di sektor SDA — terutama nikel, batu bara, dan infrastruktur. Jika ketegangan ini berlanjut, China dapat mengalihkan investasi ke negara lain seperti Brasil atau Vietnam yang lebih agresif mengamankan rantai pasok mineral kritis. Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan pengecualian DHE bagi perusahaan yang tidak meminjam dana di Indonesia, serta menunda kenaikan royalti tambang setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghubungi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Formulasi baru royalti sedang disusun. Namun, kapasitas penyelesaian hambatan investasi masih terbatas — Satgas Debottlenecking yang dipamerkan ke 61 duta besar baru menyelesaikan 45 dari 142 pengaduan investasi (31,7%). Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah detail formulasi baru royalti tambang, implementasi pengecualian DHE, serta respons resmi dari Kedutaan Besar China. Risiko utamanya adalah jika ketegangan ini berlanjut, China dapat mengalihkan investasi ke negara lain. Sinyal penting adalah data realisasi investasi China di Indonesia pada kuartal berikutnya dan tingkat penyelesaian kasus Satgas Debottlenecking. Investor perlu mencermati apakah pemerintah mampu menyeimbangkan antara penegakan kedaulatan fiskal dan menjaga daya tarik investasi asing — dua hal yang saat ini berada dalam ketegangan langsung.