PMK 112/2025 Perketat Uji Beneficial Owner — Beban Baru WP Asing & Korporasi

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PMK 112/2025) yang mulai berlaku pada 30 Desember 2025. Regulasi ini mengubah pendekatan pengujian beneficial owner — dari yang sebelumnya menjadi syarat utama, kini menjadi alat pengujian yang lebih ketat. Praktisi pajak dari GNV Consulting Services, Aditya Nugroho, menilai perubahan ini secara objektif memperberat persyaratan bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang ingin memanfaatkan tax treaty Indonesia. PMK 112/2025 mendefinisikan beneficial owner sebagai WPLN — baik orang pribadi maupun badan — yang tidak bertindak sebagai agen, nomine, atau perusahaan conduit. Lebih jauh, Pasal 19 mengatur bahwa badan luar negeri yang menjadi beneficial owner harus memiliki kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang menghasilkan penghasilan dari Indonesia. Ini adalah syarat substansial yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit. Selain itu, WPLN tidak boleh menggunakan lebih dari 50 persen penghasilannya — dalam bentuk apapun dan dari sumber manapun — untuk memenuhi kewajiban (obligation) kepada pihak lain, kecuali imbalan wajar kepada karyawan dan biaya operasional lazim. WPLN juga harus menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki, serta tidak memiliki kewajiban — baik tertulis maupun tidak — untuk meneruskan sebagian penghasilannya ke pihak lain. Dampak dari aturan ini bersifat sistemik. Pertama, WPLN yang selama ini menggunakan struktur conduit atau nominee di negara mitra tax treaty akan kesulitan memenuhi persyaratan baru. Kedua, korporasi Indonesia yang melakukan pembayaran ke luar negeri — seperti dividen, bunga, royalti, atau jasa — harus melakukan due diligence lebih ketat untuk memastikan penerima memenuhi definisi beneficial owner, jika tidak, tarif PPh Pasal 26 yang lebih tinggi akan berlaku. Ketiga, otoritas pajak (DJP) mendapatkan kewenangan lebih luas untuk menantang status beneficial owner, yang berpotensi meningkatkan sengketa pajak. Pihak yang tidak disebut artikel namun jelas terdampak adalah perusahaan multinasional yang memiliki struktur holding di negara tax haven atau negara dengan tarif pajak rendah — mereka harus merestrukturisasi entitas di Indonesia atau menghadapi risiko kenaikan tarif pemotongan pajak. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah respons dari asosiasi bisnis asing seperti American Chamber of Commerce (AmCham) atau European Business Chamber (EuroCham) — apakah mereka akan meminta klarifikasi atau penundaan implementasi. Sinyal konkret yang perlu diperhatikan: (1) penerbitan Surat Edaran DJP yang memberikan pedoman teknis pengujian beneficial owner, (2) data realisasi investasi asing langsung (FDI) kuartal I-2026 yang bisa menjadi indikator awal dampak aturan ini terhadap minat investasi, dan (3) keputusan pengadilan pajak pertama yang menguji PMK 112/2025 — akan menjadi preseden penting.