Kemenperin Bantah Deindustrialisasi — Data PDB Manufaktur Tak Bisa Dibandingkan Langsung

Ringkasan Eksekutif

Kementerian Perindustrian secara resmi membantah klaim adanya deindustrialisasi di sektor manufaktur Indonesia. Juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, dalam keterangan tertulis pada 22 Mei 2026, menyatakan bahwa pihak-pihak yang menilai terjadi deindustrialisasi telah keliru dalam membaca data PDB industri pengolahan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Febri menyoroti dua potensi kekeliruan utama. Pertama, perubahan konsep dan definisi industri pengolahan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pada tahun 2000, sektor industri pengolahan masih mencakup tiga subsektor — pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya. Pada 2010, ketiga subsektor ini dipisah menjadi sektor tersendiri, sehingga PDB industri pengolahan otomatis berkurang tanpa mencerminkan penurunan aktivitas manufaktur riil. Kedua, perubahan metode perhitungan PDB dari seri 2000 (berbasis harga produsen) ke seri 2010 (berbasis harga dasar, yaitu harga keekonomian sebelum pajak dan subsidi). Perubahan ini juga menurunkan nilai nominal PDB industri pengolahan. Akibatnya, Febri menegaskan bahwa data rasio PDB manufaktur terhadap PDB nasional dalam periode 2005–2025 tidak bisa dibandingkan secara langsung karena perbedaan konsep dan metodologi. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik akan kondisi industri manufaktur, terutama setelah penutupan PT Krakatau Osaka Steel (KOS) di Cilegon yang melakukan PHK terhadap hampir 200 pekerja akibat banjir impor baja China dan lemahnya permintaan domestik. Kasus KOS telah memicu peringatan dari ekonom INDEF dan CORE tentang risiko deindustrialisasi dini di sektor baja. Kemenperin sendiri sebelumnya telah mengonfirmasi tekanan pada industri baja dan menyiapkan langkah-langkah pengendalian impor. Namun, pernyataan resmi kali ini justru membantah narasi deindustrialisasi secara lebih luas di sektor manufaktur. Yang tidak terlihat dari headline adalah bahwa argumen Kemenperin bersifat teknis-statistik, bukan membantah adanya tekanan di subsektor tertentu. Pemisahan subsektor pada KBLI 2010 memang mengurangi basis PDB manufaktur, tetapi tidak otomatis membantah bahwa pertumbuhan nilai tambah manufaktur riil melambat dalam satu dekade terakhir. Data PMI manufaktur yang berada di bawah ambang ekspansi dalam beberapa bulan terakhir, serta laporan penutupan pabrik dan PHK di sektor padat karya seperti tekstil dan baja, menunjukkan bahwa tekanan di level mikro nyata terjadi. Dengan kata lain, perdebatan ini bukan sekadar soal angka statistik, melainkan soal persepsi dan arah kebijakan. Jika pemerintah bersikukuh bahwa tidak ada deindustrialisasi, maka respons kebijakan untuk melindungi industri padat karya dan padat modal bisa tertunda. Sebaliknya, jika tekanan di lapangan terus berlanjut tanpa intervensi yang memadai, risiko pergeseran tenaga kerja ke sektor informal dan melambatnya pertumbuhan PDB industri akan semakin nyata. Dalam 1-4 minggu ke depan, yang perlu dipantau adalah respons pasar dan pelaku industri terhadap pernyataan ini — apakah asosiasi pengusaha seperti Kadin, Apindo, atau Asosiasi Industri Baja akan mendukung atau justru mengkritik argumen Kemenperin. Juga, data PDB kuartal II-2026 yang akan dirilis BPS akan menjadi uji empiris: jika kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun secara riil (setelah disesuaikan dengan perubahan metodologi), maka argumen Kemenperin akan semakin sulit dipertahankan. Sinyal penting adalah apakah pemerintah akan mengeluarkan kebijakan insentif baru untuk sektor manufaktur, atau justru memperketat impor melalui trade remedies yang lebih agresif.