BI: Rupiah Tembus Rp17.500, Pelemahan Didorong Konflik Global dan Lonjakan Minyak

Ringkasan Eksekutif

Bank Indonesia (BI) mengkonfirmasi bahwa pelemahan rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar AS — level terlemah sepanjang sejarah — terutama dipicu oleh dinamika global, bukan faktor domestik semata. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebut konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang memicu lonjakan harga minyak dunia lebih dari 40% sejak akhir Februari 2026 sebagai pendorong utama. Selain itu, kenaikan imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun yang mendekati 4,5% dari sekitar 4% pada akhir Februari turut memperkuat dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang negara berkembang, termasuk peso Filipina, baht Thailand, rupee India, rand Afrika Selatan, peso Cile, dan won Korea Selatan. Di sisi domestik, BI mencatat peningkatan permintaan dolar AS yang berasal dari musim repatriasi dividen, pembayaran utang luar negeri, dan kebutuhan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Meskipun demikian, BI menyatakan optimisme dalam menjaga stabilitas rupiah dengan aktif melakukan intervensi di pasar domestik maupun internasional — termasuk standby di pasar Eropa dan Amerika setelah pasar Jakarta tutup. BI juga menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi stabil, dan pengelolaan utang luar negeri yang prudent. Namun, data pasar menunjukkan tekanan masih berlanjut: pada Rabu (13/5) pukul 14.20 WIB, rupiah berada di Rp17.462, setelah sehari sebelumnya sempat menyentuh Rp17.500 — level yang disebut BI sebagai yang terlemah dalam sejarah. Dampak dari pelemahan ini bersifat cascading dan multi-sektor. Pertama, beban subsidi energi dalam APBN 2026 yang sudah mencapai Rp210 triliun — naik 14,24% dari realisasi 2024 — akan semakin membengkak karena Indonesia mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Kedua, harga pangan impor tertekan, mendorong pemerintah menyiapkan subsidi pangan impor yang akan menambah beban fiskal di tengah defisit APBN yang sudah mencapai Rp240,1 triliun per Maret 2026. Ketiga, inflasi diperkirakan meningkat secara bertahap karena kenaikan biaya impor bahan baku dan energi merambat ke harga barang jadi. Sektor yang paling terdampak adalah importir bahan baku dan energi, emiten dengan utang valas seperti properti dan infrastruktur, maskapai penerbangan, serta perusahaan manufaktur yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, emiten batu bara dan energi alternatif justru bisa mendapatkan tailwind dari kenaikan harga energi global. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah keputusan pemerintah terkait harga subsidi BBM — apakah akan dinaikkan, dipertahankan, atau dialihkan ke skema lain. Respons pasar terhadap aktivasi Bond Stabilization Fund (BSF) oleh Menkeu pada 13 Mei juga krusial: jika yield SBN tetap naik meski ada intervensi, tekanan fiskal akan semakin nyata. Perkembangan konflik Timur Tengah, terutama respons Iran terhadap serangan balasan Arab Saudi dan situasi Selat Hormuz, akan menentukan arah harga minyak — jika Brent menembus US$115-120 per barel, beban subsidi dan defisit APBN bisa melonjak di luar asumsi. Data inflasi Indonesia dan rilis PDB kuartal II juga akan menjadi indikator apakah tekanan harga sudah mulai menggerus daya beli secara terukur.