BI Ketatkan Pembelian Valas Jadi USD25 Ribu per Bulan Mulai Juni

Ringkasan Eksekutif

Bank Indonesia akan memberlakukan pengetatan pembelian valuta asing tanpa dokumen underlying menjadi USD25 ribu per bulan mulai awal Juni 2026. Kebijakan ini merupakan eskalasi dari aturan sebelumnya yang sudah diperketat dari USD100 ribu menjadi USD50 ribu. Deputi Gubernur Thomas Djiwandono menyatakan kebijakan ini akan diberlakukan dengan masa transisi satu bulan untuk penyesuaian sistem di BI dan perbankan. Langkah ini diambil untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus tertekan, dengan kurs rupiah tercatat melemah ke Rp17.677 per dolar AS pada Jumat pagi, 22 Mei 2026. Sebagai konteks, BI sebelumnya telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25 persen sebagai bagian dari upaya menahan depresiasi rupiah. Data menunjukkan bahwa pengetatan sebelumnya dari USD100 ribu ke USD50 ribu sudah berdampak pada penurunan transaksi valas. Rata-rata harian transaksi valas turun dari USD78 juta pada triwulan pertama menjadi USD62 juta per hari pada periode April-Mei 2026. BI berharap tren penurunan ini akan berlanjut dengan kebijakan baru yang lebih ketat. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri — BI juga tengah menghadapi tekanan dari kenaikan harga minyak global yang menembus USD100 per barel, yang memperburuk defisit neraca perdagangan dan menekan cadangan devisa. Dampak kebijakan ini akan terasa di beberapa lapisan. Pertama, individu dan UKM yang biasa membeli valas untuk kebutuhan perjalanan, pendidikan, atau impor skala kecil akan langsung terbatasi — pembelian di atas USD25 ribu kini wajib menyertakan dokumen underlying. Kedua, bank swasta yang selama ini melayani transaksi valas nasabah akan menghadapi penurunan volume bisnis valas, sementara bank Himbara mungkin justru diuntungkan karena konsentrasi likuiditas valas dari kebijakan DHE SDA yang juga mulai berlaku Juni. Ketiga, importir kecil dan menengah yang tidak memiliki dokumen underlying yang jelas akan kesulitan mendapatkan valas untuk pembayaran impor, berpotensi mengganggu rantai pasok mereka. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah efektivitas kebijakan ini dalam menahan pelemahan rupiah — apakah penurunan permintaan valas cukup signifikan untuk mengimbangi tekanan dari kenaikan harga minyak dan outflow modal asing. Sinyal penting lainnya adalah respons pasar valas domestik: jika spread antara kurs BI dan kurs pasar uang antar bank melebar, itu menandakan likuiditas valas semakin ketat. Risiko yang perlu dicermati adalah potensi munculnya pasar valas ilegal atau transaksi under the table jika permintaan valas tetap tinggi namun akses resmi dibatasi. Selain itu, keputusan BI berikutnya mengenai suku bunga akan menjadi indikator apakah tekanan rupiah sudah mencapai titik yang memerlukan intervensi lebih agresif.