TINS

14 Jun 2026 Skor 7.3

Kursi Bos Tambang di Bawah MIND ID Dikuasai Eks TNI, dari ANTM, TINS hingga PTBA

Holding BUMN pertambangan MIND ID, bersama tiga anak usahanya — ANTM, PTBA, dan TINS — kini seluruhnya dipimpin oleh purnawirawan TNI. Perubahan ini dimulai sejak Maroef Sjamsoeddin, mantan Wakil Kepala BIN dan Presiden Direktur Freeport Indonesia, ditunjuk sebagai Direktur Utama MIND ID pada 2025 menggantikan Hendi Prio Santoso. Di level anak usaha, Untung Budiharto (Purn. TNI AD) memimpin ANTM, Bambang Ismawan (Purn. TNI AD, eks Kasum TNI) menjabat Direktur Utama PTBA, dan Restu Widiyantoro (Purn. TNI Infanteri) memimpin TINS. PTBA juga mengangkat Ida Bagus Putu Dunia (eks KSAU) sebagai Komisaris Utama, sementara Inalum menempatkan Mayjen TNI (Purn.) Musa Bangun sebagai Komisaris Utama dan Brigjen TNI (Purn.) Hari Soebagijo sebagai Komisaris Independen. Perombakan cepat ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan menandai pergeseran signifikan dalam model pengelolaan aset tambang nasional. Dari sisi teknis, latar belakang militer dan intelijen para direktur baru dapat dimaknai sebagai upaya memperkuat kontrol atas operasi di daerah rawan konflik dan mengelola hubungan dengan mitra asing, terutama mengingat pengalaman Maroef Sjamsoeddin menangani Freeport di era 2011-2015. Namun, yang tidak terlihat dari headline adalah bahwa perubahan ini bersamaan dengan memburuknya kinerja keuangan. MIND ID mencatatkan laba bersih Rp29,89 triliun pada 2025, anjlok 25,6% dibandingkan Rp40,2 triliun pada 2024. Pendapatan memang tumbuh 10% dari Rp145,21 triliun menjadi Rp159,46 triliun, tetapi margin keuntungan justru menyusut tajam — indikasi kenaikan biaya produksi, potensi overrun proyek, atau adanya tekanan eksternal dari harga komoditas global. Yang perlu diwaspadai adalah apakah fokus pada aspek keamanan dan geopolitik akan mengorbankan optimalisasi bisnis jangka pendek, atau sebaliknya — justru diperlukan untuk menyelamatkan nilai strategis tambang nasional. Dalam jangka pendek, pasar akan mencermati apakah para pemimpin baru mampu membalikkan tren laba di tengah volatilitas harga batu bara dan nikel. Jika dalam satu hingga dua kuartal ke depan tidak ada perbaikan signifikan, kekhawatiran tentang efektivitas tata kelola akan makin menguat, dan berpotensi menekan valuasi saham ANTM, PTBA, dan TINS di BEI.

Sumber data: IDX

12 Jun 2026 Skor 6.0

Dari Barak ke Kursi Dirut: Deret Purnawirawan TNI jadi Bos BUMN, Terbaru di PTBA

Kehadiran purnawirawan TNI di jajaran pimpinan BUMN kembali menjadi sorotan setelah PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menunjuk Bambang Ismawan sebagai Direktur Utama dalam RUPST. Bambang, lulusan Akademi Militer 1988 dan mantan Kepala Staf Umum TNI, menggantikan Arsal Ismail. Bersamaan dengan itu, Ida Bagus Putu Dunia, eks Kepala Staf Angkatan Udara, diangkat sebagai Komisaris Utama PTBA. Langkah ini kontras dengan pernyataan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria yang beberapa waktu lalu menegaskan bahwa proses seleksi direksi BUMN kini diperketat. Dony menyebut setiap kandidat wajib menjalani uji kompetensi dasar oleh empat konsultan independen dan wawancara dengan panel bersertifikat untuk memastikan perusahaan dipimpin oleh orang yang qualified. Namun, praktik penunjukan purnawirawan TNI tanpa latar belakang bisnis yang jelas di beberapa BUMN — seperti Untung Budiharto di ANTM dan Restu Widiyantoro di TINS — menimbulkan tanda tanya tentang konsistensi kebijakan tersebut. Fenomena ini bukan hanya soal rotasi jabatan, melainkan cerminan dari persoalan tata kelola yang lebih dalam: apakah seleksi direksi BUMN benar-benar merit-based atau masih dipengaruhi faktor non-profesional? Di tengah tekanan eksternal yang berat — IHSG di level 6.064, rupiah melemah ke Rp17.865 per dolar AS, dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak Brent ke USD87,59 — kepercayaan investor asing terhadap pasar Indonesia sedang diuji. Isu tata kelola BUMN menjadi faktor tambahan yang dapat memperburuk persepsi. Investor institusi global, khususnya yang memiliki mandat Environmental, Social, and Governance (ESG), cenderung melakukan penalti terhadap perusahaan dengan transparansi lemah. Jika penunjukan purnawirawan TNI terus berlanjut tanpa justifikasi kompetensi yang jelas, risiko diskon valuasi saham-saham BUMN di mata asing akan meningkat. Dampak langsung dari penunjukan ini diperkirakan terbatas pada sentimen jangka pendek terhadap saham PTBA, ANTM, TINS, dan ADHI — emiten yang kini dipimpin atau dikomisari oleh purnawirawan TNI. Namun, dampak jangka menengah bisa lebih sistemik. Pertama, kredibilitas Badan Pengaturan BUMN dipertanyakan: jika pernyataan tentang seleksi ketat tidak diikuti praktik, maka kepercayaan terhadap reformasi BUMN secara keseluruhan bisa tergerus. Kedua, talenta profesional dari luar birokrasi — yang biasanya memiliki pengalaman di sektor swasta dan internasional — mungkin enggan berkompetisi untuk posisi direksi BUMN jika melihat adanya jalur khusus bagi purnawirawan. Ketiga, mitra bisnis asing dalam proyek-proyek joint venture atau pendanaan infrastruktur dapat menuntut jaminan tata kelola yang lebih ketat sebagai syarat kerja sama. Yang perlu dipantau dalam beberapa minggu ke depan adalah respons resmi dari Badan Pengaturan BUMN terhadap kritik ini — apakah akan ada klarifikasi atau justru pembelaan. Investor juga perlu mencermati pergerakan harga saham BUMN terkait, terutama PTBA dan ANTM, apakah ada aksi jual asing yang signifikan. Sinyal lain adalah pernyataan dari asosiasi investor asing atau lembaga pemeringkat ESG mengenai persepsi tata kelola BUMN Indonesia. Jika tidak ada perubahan berarti, isu ini berpotensi menjadi katalis negatif bagi pasar saham BUMN di tengah kondisi eksternal yang sudah tidak kondusif.

Sumber data: IDX

18 Mei 2026 Skor 4.0

PT Timah (TINS) Setor Rp1,62 Triliun ke Kas Negara di 2025, Naik 106 Persen

PT Timah (TINS) mencatatkan lonjakan setoran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,624 triliun sepanjang 2025, melesat 106,9% dibandingkan realisasi 2024 yang sebesar Rp855,044 miliar. Kenaikan ini berjalan seiring dengan perbaikan kinerja keuangan perseroan yang berhasil membukukan laba bersih Rp1,31 triliun pada tahun yang sama. Sekretaris Perusahaan PT Timah, Ruddy Nursalam, menyatakan bahwa kontribusi tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, sehingga manfaatnya dapat dirasakan kembali oleh masyarakat dan negara. Setoran tersebut berasal dari berbagai instrumen kewajiban, meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), royalti, bea keluar, hingga iuran produksi yang wajib dipenuhi oleh perseroan selaku pemegang izin usaha pertambangan. Sebagai anggota holding industri pertambangan BUMN (MIND ID), PT Timah menegaskan bahwa statusnya sebagai BUMN menuntut perseroan untuk terus menjaga kelangsungan kontribusi penerimaan negara demi kelancaran agenda pembangunan nasional. Yang tidak terlihat dari headline adalah bahwa lonjakan setoran ini mencerminkan siklus komoditas yang menguntungkan bagi emiten tambang timah. Kenaikan harga timah global dan volume produksi yang lebih tinggi kemungkinan menjadi pendorong utama, meskipun artikel tidak menyebutkan secara eksplisit faktor harga atau volume. Perbaikan laba bersih menjadi Rp1,31 triliun juga menunjukkan bahwa margin keuntungan TINS membaik secara signifikan, yang berarti perusahaan tidak hanya membayar lebih banyak pajak karena pendapatan naik, tetapi juga karena profitabilitas yang lebih tinggi. Dampak dari setoran ini bersifat multi-layer. Bagi negara, tambahan penerimaan Rp769 miliar dari tahun sebelumnya membantu meredakan tekanan fiskal di tengah defisit APBN yang membengkak. Bagi investor, kinerja ini menjadi sinyal bahwa fundamental TINS membaik, namun perlu diingat bahwa data ini bersifat historis (2025) dan belum mencerminkan kondisi 2026 di mana harga komoditas dan nilai tukar rupiah telah berubah signifikan. Yang perlu dipantau ke depan adalah realisasi setoran 2026 — jika tren penurunan harga timah global berlanjut, kontribusi TINS ke negara berpotensi terkoreksi.

Sumber data: IDX

12 Mei 2026 Skor 6.3

Fasilitas Riset & Produksi Logam Tanah Jarang di Babel Dibangun Pekan Depan

Pemerintah melalui PT Timah (TINS) dan BUMN baru bentukan Danantara, Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), akan memulai pembangunan fasilitas riset dan industri logam tanah jarang (REE) di Bangka Belitung pada 20 Mei 2026. Bahan baku berasal dari sisa hasil produksi timah (SHP) yang selama ini belum dimanfaatkan. Direktur Utama Timah Restu Widiyantoro menargetkan proyek ini sudah menghasilkan devisa dalam dua tahun ke depan. Ini adalah langkah konkret hilirisasi mineral kritis yang selama ini hanya menjadi wacana.

Sumber data: IDX

5 Mei 2026 Skor 7.0 Signal Tinggi

Saham Nikel Tertekan Kebijakan Bea Keluar dan Windfall Tax, INCO Jatuh 8 Persen

Saham emiten nikel kompak terkoreksi pada 5 Mei 2026 setelah pemerintah mengumumkan rencana penerapan bea keluar dan windfall profit tax untuk komoditas nikel. INCO menjadi yang terburuk dengan penurunan 8% ke Rp6.325, disusul ANTM turun 3,42% dan MDKA turun 2,81%. Kebijakan ini bertujuan memberantas underinvoicing dan menekan subsidi energi yang membengkak.

Sumber data: IDX