PGUN

26 Okt 2026 Skor 6.7

Kucurkan Kredit Rp40T, BMRI Beberkan Sumber Bayar dan Jaminan Jhonlin

BMRI membuka fasilitas kredit Rp40 triliun untuk PT Jhonlin Baratama. Dari plafon itu, Rp17 triliun telah ditarik. Pengungkapan disampaikan dalam surat tanggapan kepada BEI tertanggal 26 Oktober 2026, ditandatangani Corporate Secretary Adhika Vista. Bank menyatakan fasilitas ini mengikuti ketentuan berlaku dengan collateral coverage ratio (CCR) 150%.

Sumber data: IDX

26 Okt 2026 Skor 5.7

Plafon Kredit Bank Mandiri ke Jhonlin Capai Rp 40 Triliun, Nilai Agunan Lebih Besar

Bank Mandiri membuka plafon kredit Rp40 triliun untuk PT Jhonlin Baratama, dengan Rp17 triliun yang sudah ditarik. Keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia pada 26 Oktober 2026 menyebut fasilitas itu menopang industri batubara dan usaha penunjang Jhonlin Group, termasuk belanja modal serta pembiayaan perusahaan dan grup usaha. Angka itu menempatkan Mandiri sebagai salah satu bank dengan eksposur terbesar ke satu grup batubara swasta nasional. Yang lebih penting dari besarnya plafon adalah arsitektur agunannya. Mandiri menjaminkan aset tetap, aset non-tetap, dan — ini yang paling sering luput — saham JARR dan PGUN, dua emiten afiliasi Jhonlin Baratama, plus rekening perusahaan. Rasio cakupan agunan dijaga di level 150%, dihitung memakai harga terendah intraday kedua saham dalam satu bulan terakhir. Bank pelat merah itu juga menyatakan telah menguji sensitivitas kemampuan bayar terhadap pergerakan harga batubara dan produksi debitur maupun grup usaha. Untuk PGUN, Mandiri memperhitungkan risiko konsentrasi kepemilikan dan memposisikan saham tersebut sebagai sumber pelunasan sekunder yang dinilai konservatif. Penilaian aset non-saham dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik independen, sementara pengikatan agunan lewat notaris dan PPAT. Konsekuensinya tidak rumit: kualitas kredit Mandiri di fasilitas ini tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada dua variabel yang bergerak searah. Ketika harga batubara melemah, arus kas Jhonlin turun, harga JARR dan PGUN cenderung ikut tertekan, dan nilai agunan menyusut pada saat bersamaan. Agunan yang seharusnya menjadi bantalan justru memperkuat ayunan siklus. Ini risiko yang jarang muncul di headline, karena angka Rp40 triliun lebih mudah dibaca sebagai ekspansi kredit ketimbang sebagai konsentrasi korelasi. Sifat pengumumannya juga perlu dicermati: yang diungkap adalah plafon, bukan realisasi penuh. Masih ada ruang sekitar Rp23 triliun yang bisa ditarik tanpa keterbukaan informasi baru, sehingga profil risiko fasilitas ini dapat berubah tanpa pengumuman tambahan. Konteks pasar memperbesar taruhannya. Rupiah berada di 18.115 per dolar AS, Brent di US$110,11 setelah turun 1,42%, dan IHSG di 5.373 setelah terkoreksi 1,22%. Biaya dana yang mahal membuat setiap fasilitas besar ditimbang lebih ketat, sementara permintaan pembiayaan dari sektor komoditas tetap berjalan. Mandiri menyebut sumber pelunasan utama berasal dari operasional usaha dan dividen sejumlah anak perusahaan, yang berarti ketergantungan pada rantai entitas Jhonlin Group secara keseluruhan — bukan pada satu perusahaan tunggal. Struktur itu memberi bank akses kas lintas entitas, tetapi juga membuat paparan kredit menyebar ke seluruh grup. Bagi pemegang saham BMRI, isu yang relevan bukan sekadar besar plafon, melainkan seberapa cepat sisa ruang tarik digunakan saat siklus batubara masih relatif mendukung. Dalam 1–4 minggu ke depan, yang perlu dipantau: pertama, pergerakan harga saham JARR dan PGUN, karena keduanya kini berfungsi sebagai penopang rasio agunan dan dihitung dari harga terendah intraday sebulan terakhir. Kedua, arah harga batubara dan data produksi, yang menjadi asumsi utama uji sensitivitas pembayaran debitur. Ketiga, laporan kinerja Mandiri untuk melihat apakah eksposur sektor batubara membesar relatif terhadap portofolio. Jika harga kedua saham afiliasi turun cukup dalam, cakupan agunan 150% akan diuji ulang — dan di titik itu kualitas fasilitas ditentukan, bukan di hari penandatanganan.

Sumber data: IDX

21 Okt 2026 Skor 5.3

Kualitas Kredit Korporasi Ditentukan Kemampuan Bayar Debitur

Kualitas kredit korporasi kembali ditegaskan bukan soal besarnya agunan, melainkan kemampuan debitur menghasilkan arus kas. Advisor Banking & Finance Development Center (BFDC) Amin Nurdin menyatakan arus kas dari kegiatan usaha menjadi sumber utama pelunasan kredit, sementara agunan berfungsi sebagai second way out ketika debitur menghadapi kendala pembayaran. Pernyataan itu muncul di tengah penyaluran fasilitas kredit korporasi kepada PT Jhonlin Baratama oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, BMRI menjelaskan fasilitas tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha, termasuk belanja modal dan kebutuhan pembiayaan perusahaan serta grup usaha. Jaminannya tidak hanya berupa saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), tetapi juga aset tetap, aset non-tetap, serta rekening perusahaan. BMRI menegaskan saham kedua emiten ditempatkan sebagai agunan tambahan, bukan untuk mendukung aktivitas perdagangan saham. Yang tidak terlihat dari headline ini: agunan saham membawa risiko mark-to-market yang berbeda dari agunan fisik. Nilai saham bergerak mengikuti kondisi pasar, sehingga cakupan jaminan bisa melemah justru ketika tekanan pada debitur meningkat. Amin menyebut bank perlu menilai agunan secara konservatif, memperhitungkan haircut yang memadai, memantau harga dan likuiditas saham secara berkala, serta menjalankan stress testing. Bagi debitur, skema ini memungkinkan pendanaan tanpa melepas kepemilikan saham. Bagi bank, manfaatnya adalah tambahan perlindungan, tetapi disiplin valuasi menjadi kunci. Jika arus kas memburuk dan harga saham agunan turun bersamaan, bank berpotensi meminta agunan tambahan atau memperketat fasilitas. Di titik itu, agunan berubah dari bantalan menjadi faktor yang memperkuat siklus. Dimensi lain yang jarang dibahas adalah penilaian kredit pada level grup. BMRI menyatakan penilaian mempertimbangkan kapasitas pembayaran perusahaan dan grup usaha untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, menengah, dan panjang. Bank juga memperhitungkan kemampuan operasional menghasilkan EBITDA serta potensi dividen dari anak usaha atau perusahaan operasional dalam grup. Artinya, kualitas kredit tidak hanya bergantung pada satu entitas peminjam, tetapi pada kemampuan grup mengalirkan kas. Bagi emiten afiliasi, kebijakan dividen menjadi variabel yang sensitif: dividen yang naik mendukung servis utang di level grup, tetapi dapat mengurangi kas yang tersedia di entitas anak. Bagi bank, model ini memperkuat pandangan bahwa analisis kredit korporasi harus membaca struktur kepemilikan dan arus kas antarentitas, bukan sekadar nilai jaminan. Dampaknya menyebar ke sektor batubara dan industri penunjangnya. Ketika siklus komoditas melemah, arus kas debitur dan nilai saham agunan dapat tertekan pada waktu yang sama. Bank yang memiliki eksposur serupa akan menghadapi ujian pada kualitas aset, biaya pencadangan, dan ruang ekspansi kredit. Yang perlu dipantau dalam 1–4 minggu ke depan: perkembangan harga batu bara dan kinerja operasional PT Jhonlin Baratama, pergerakan harga serta likuiditas saham JARR dan PGUN sebagai agunan, dan keterbukaan informasi BMRI maupun Jhonlin soal struktur jaminan, persyaratan fasilitas, serta kebijakan dividen. Sinyal pentingnya adalah apakah bank tetap mempertahankan valuasi agunan yang konservatif atau mulai melonggarkan persyaratan. Jika pelonggaran terjadi saat siklus komoditas belum pulih, risiko kredit korporasi dapat meningkat lebih lambat tetapi lebih dalam.

Sumber data: IDX

20 Okt 2026 Skor 8.3 Signal Tinggi

IHSG Steril Emiten HSC, Market Cap Nguap Rp2.564 Triliun?

BEI memutuskan mengeluarkan sekitar 80 saham berlabel High Shareholding Concentration (HSC) dari kalkulasi IHSG — langkah yang secara mekanis menghapus Rp2.564,77 triliun kapitalisasi pasar dari indeks. Dengan total kapitalisasi bursa saat ini Rp8.844 triliun, indeks kehilangan 29% bobot dan menyisakan Rp6.280 triliun. Kedelapan puluh saham itu sebelumnya menyumbang 18% terhadap pergerakan IHSG. Angka-angka tersebut bukan detail teknis kecil: hampir seperlima arah indeks acuan investor Indonesia selama ini ditentukan oleh kelompok saham dengan kepemilikan terkonsentrasi dan ruang perdagangan bebas yang tipis. Alasan di balik kebijakan ini masuk akal secara metodologis. Saham HSC dicirikan oleh porsi kepemilikan publik yang sangat kecil, sehingga harga mudah digerakkan transaksi bernilai relatif kecil — kondisi yang membuat IHSG rentan distorsi dan kurang mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Nama-nama penyumbang terbesar kapitalisasi kelompok ini memperlihatkan polanya: DCI Indonesia (DCII) Rp445,52 triliun, Bayan (BYAN) Rp345,83 triliun, Barito Energy (BREN) Rp245,50 triliun, Ekamas Mora (MORA) Rp173,90 triliun, dan Dian Swastatika (DSSA) Rp140,63 triliun. Deretan itu didominasi emiten konglomerasi keluarga di sektor energi, batu bara, dan infrastruktur digital. Bank Permata (BNLI) Rp55,70 triliun dan Bank Mega (MEGA) Rp43,82 triliun melengkapi daftar, menunjukkan persoalan serupa juga muncul di perbankan non-blue chip. Dampak paling langsung menyentuh produk yang terikat indeks. Reksa dana indeks, ETF, dan mandat institusi yang memakai IHSG sebagai acuan harus merebalancing — melepas posisi pada saham yang keluar dan menambah bobot pada yang tersisa. Bagi saham HSC, konsekuensinya berlapis: keluar dari indeks berarti kehilangan permintaan pasif, sementara saham dengan free float tipis justru paling rentan ketika permintaan itu hilang. Sebaliknya, IHSG pasca-kebijakan akan lebih didominasi perbankan besar dan emiten likuid. Karakter indeks berubah: dari yang bisa digerakkan segelintir nama menjadi lebih berbobot pada saham yang benar-benar diperdagangkan. Yang membuat langkah ini lebih dari urusan metodologi adalah momentumnya. BEI mengambil keputusan ini ketika MSCI sedang menempatkan Indonesia dalam konsultasi reklasifikasi dari Emerging Market ke Standalone Market, dengan keputusan final paling lambat 30 Juni 2027. Kekhawatiran MSCI menyangkut aksesibilitas investasi dan tata kelola pasar — wilayah yang persis bersinggungan dengan persoalan konsentrasi kepemilikan yang hendak diatasi BEI. Pengecualian saham HSC karena itu bisa dibaca sebagai perbaikan kualitas indeks domestik sekaligus sinyal reformasi ke penyedia indeks global. Namun efeknya tidak simetris: IHSG kehilangan 29% kapitalisasi seketika, sementara manfaatnya pada persepsi investor asing baru terasa jika konsultasi berakhir tanpa reklasifikasi. BEI sendiri menegaskan langkah ini bukan delisting — saham HSC tetap diperdagangkan, hanya dipindahkan ke papan terpisah. Latar pasar hari ini memberi konteks yang keras. IHSG berada di 4.997 setelah terkoreksi 3,64%, dengan rupiah di 17.943 per dolar AS. Koreksi itu terjadi bersamaan dengan munculnya wacana reklasifikasi MSCI, sehingga pengecualian saham HSC tidak datang ke pasar yang tenang. Bagi pemegang saham HSC, likuiditas adalah variabel utama dalam beberapa pekan ke depan. Bagi pemegang reksa dana indeks, perubahan komposisi berarti tracking error jangka pendek yang sulit dihindari. Dan bagi emiten yang tengah merencanakan IPO atau rights issue, kualitas indeks yang lebih baik adalah modal, tetapi jendela penerbitan sedang menyempit. Yang perlu dipantau dalam satu sampai empat minggu ke depan: pertama, jadwal dan aturan teknis implementasi pengecualian — apakah berlaku bertahap atau sekaligus, karena kecepatan menentukan besarnya tekanan jual dari reksa dana indeks. Kedua, arah arus keluar asing harian — jika konsultasi MSCI berlanjut tanpa kepastian, tekanan pada saham blue chip yang tersisa di indeks bisa lebih besar daripada pada saham HSC itu sendiri. Ketiga, likuiditas delapan saham terbesar kelompok HSC, terutama DCII dan BREN yang kapitalisasinya jumbo namun ruang perdagangan bebasnya tipis. Keempat, pernyataan resmi MSCI soal kelanjutan konsultasi — katalis itu lebih besar daripada perubahan metodologi BEI sendiri.

Sumber data: IDX

19 Okt 2026 Skor 6.7

Bos BEI Buka Suara soal Saham Perusahaan Haji Isam Jadi Agunan Kredit

BEI menyatakan gadai saham berada di luar transaksi pasar modal. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan bursa telah meminta konfirmasi kepada PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) melalui Keterbukaan Informasi. Kasus ini menyangkut saham dua emiten milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam yang dijadikan agunan kredit di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Pernyataan itu disampaikan Jeffrey kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Senin (19/10/2026). Jeffrey menjelaskan transaksi gadai saham dilakukan secara individu, bukan oleh korporasi. Karena itu, bursa meminta keterangan dari korporasi afiliasi, yakni JARR dan PGUN, bukan dari individu pemberi agunan. BEI juga menegaskan tidak bisa membatalkan transaksi afiliasi Haji Isam, termasuk akuisisi PT Jhonlin Baratama atas PT Bayan Resources Tbk (BYAN), karena transaksi tersebut merupakan kesepakatan para investor di luar perdagangan BEI. Pernyataan ini memperjelas batas yurisdiksi: BEI mengawasi keterbukaan informasi emiten dan transaksi bursa, sementara gadai saham dan pemberian kredit masuk ranah perbankan. Dari sisi BMRI, Senior Vice President Adhika Vista menegaskan fasilitas kredit kepada Jhonlin Baratama bukan untuk pembelian saham. Kredit ditujukan untuk capex, pembiayaan perusahaan, dan usaha di sektor batu bara. Bank Mandiri mempertimbangkan repayment capacity, kebutuhan pembiayaan, serta tiga pilar kualitas kredit OJK, yaitu prospek usaha, kinerja, dan kemampuan membayar. Kapasitas Jhonlin Baratama sebagai operating company yang menghasilkan EBITDA dan menjadi induk beberapa anak usaha pemberi dividen juga menjadi pertimbangan. Agunan mencakup saham, fixed asset, non-fixed asset, dan rekening perusahaan. Bagi pasar, isu ini bukan semata soal boleh atau tidaknya saham dijadikan agunan. Agunan saham menciptakan tautan antara harga saham emiten dan kualitas kredit bank. Dalam praktik perbankan, penurunan nilai agunan saham dapat memicu permintaan jaminan tambahan atau penyesuaian eksposur. Keterlibatan BMRI membuat persoalan ini menyentuh bank BUMN besar dan persepsi risiko kredit sektor batu bara. Transaksi oleh individu dan afiliasi juga memunculkan pertanyaan tata kelola: sejauh mana pemegang saham minoritas terlindungi ketika saham emiten diagunkan dan transaksi afiliasi berjalan di luar bursa. Di tengah IHSG di 5.006 dan rupiah Rp18.045 per dolar AS, isu keterbukaan informasi seperti ini mudah memperoleh bobot lebih besar dalam penilaian investor terhadap emiten dengan kepemilikan terkonsentrasi. Yang perlu dipantau dalam 1–4 minggu ke depan adalah isi Keterbukaan Informasi JARR dan PGUN. Pasar akan menilai apakah pengungkapan memuat jumlah saham yang diagunkan, nilai fasilitas, bank pemberi kredit, dan klausul yang mengatur tambahan jaminan. Respons BEI, OJK, dan BMRI juga menjadi sinyal penting. Jika otoritas meminta klarifikasi lanjutan atau bank mengungkap ulang struktur agunan, sentimen terhadap emiten afiliasi Haji Isam dan kredit sektor batu bara bisa berubah. Kelanjutan transaksi Jhonlin Baratama–BYAN perlu dicermati karena menyangkut konsolidasi kepemilikan di sektor batu bara dan kewajiban keterbukaan informasi. Terakhir, arah IHSG dan rupiah akan menentukan seberapa besar tekanan pasar terhadap saham emiten dengan kepemilikan terkonsentrasi.

Sumber data: IDX

14 Okt 2026 Skor 6.7

Risiko Kredit Bayangi Bank Mandiri (BMRI), Pembiayaan untuk Haji Isam Disorot

Bank Mandiri (BMRI) menyalurkan pembiayaan kepada Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam melalui gadai saham dua emiten, PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) dan PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR). Fasilitas itu ditengarai dipakai untuk menutup biaya akuisisi 30,25% saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN), produsen batu bara milik Low Tuck Kwong. Mirae Asset Sekuritas menyoroti risiko kredit dari struktur pembiayaan tersebut. Nilai fasilitas diasumsikan Rp26,1 triliun atau sekitar US$1,45 miliar, seluruhnya bersumber dari utang. Analis Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nurkholis Syafruddin, menekankan bahwa kemampuan debitur membayar utang semestinya menjadi dasar penilaian kredit — bukan semata nilai aset yang dijaminkan. Setelah transaksi, PT Jhonlin Baratama menguasai 30,25% BYAN. Pada periode tahun buku 2021–2025, BYAN rata-rata membagikan dividen US$960 juta per tahun, termasuk US$500 juta untuk tahun buku 2025. Dengan porsi kepemilikan itu, Jhonlin berpotensi menerima dividen rata-rata sekitar US$290 juta per tahun — setara imbal hasil sekitar 20% terhadap asumsi fasilitas Rp26,1 triliun, jauh di atas asumsi biaya pinjaman 8%. Angka itu membuat beban bunga tahunan sekitar US$116 juta berpotensi ditutup 2,5 kali oleh rata-rata dividen BYAN lima tahun, dan 1,3 kali oleh dividen tahun buku 2025. Cicilan tahunan US$252–279 juta diperkirakan tertutup sekitar 1,04–1,15 kali, sehingga pinjaman berpotensi lunas dalam sekitar 6,6 tahun dengan tenor cicilan tujuh hingga delapan tahun. Namun Mirae Asset menilai bantalan pembayaran utang Jhonlin masih terbatas karena bergantung pada sejumlah asumsi yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan — ketika memakai rata-rata dividen BYAN 2023–2025 sebesar US$667 juta per tahun, rasio cakupan pembayaran utang menyusut. Kinerja operasional BYAN menopang kapasitas itu: pada semester I 2026 perusahaan membukukan laba bersih US$410 juta, tumbuh 17% secara tahunan, dengan kas mencapai US$934 juta. Namun inti risikonya bukan pada BYAN semata, melainkan pada struktur. Gadai saham membuat kualitas kredit BMRI bergantung pada nilai pasar saham yang dijaminkan, dan pada gilirannya pada kemampuan bayar Jhonlin. Bagi BMRI, eksposur ini menambah lapisan risiko konsentrasi kredit korporasi — segmen yang biasanya menjadi perhatian ketika kondisi likuiditas global ketat. Yang perlu dipantau dalam 1–4 minggu ke depan: arah dividen BYAN tahun buku berikutnya, pergerakan harga saham PGUN dan JARR sebagai agunan, serta rilis analisis lanjutan yang memuat rasio cakupan pembayaran utang secara utuh. Jika harga saham agunan tertekan atau rasio cakupan merosot mendekati 1 kali, profil risiko kredit BMRI dari fasilitas ini akan menjadi sorotan lebih besar.

Sumber data: IDX

13 Okt 2026 Skor 4.7

Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham

PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), emiten milik konglomerat Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, menegaskan tidak terlibat langsung dalam aksi gadai saham yang dilakukan tiga pemegang saham utamanya. PT Araya Agro Lestari (AAL), PT Citra Agro Raya (CAR), dan PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) masing-masing menggadaikan 100% kepemilikan sahamnya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 28 September lalu. AAL menggadaikan 2.205.667.896 lembar, CAR 2.194.718.786 lembar, dan BCMP 900.000.250 lembar. Gadai itu dinyatakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh afiliasi perseroan. Fasilitas kreditnya bukan diterima PGUN, melainkan PT Jhonlin Baratama, entitas afiliasi. Direktur PGUN Tamlikho menyatakan seluruh proses negosiasi hingga offering letter dari Bank Mandiri dilakukan langsung antara Jhonlin Baratama selaku debitur dan bank. Perseroan juga menegaskan tidak memberikan corporate guarantee, tidak menyertakan aset, dan tidak menerima aliran dana apa pun dari fasilitas tersebut. Benang merahnya ada pada Jhony Saputra, anak Haji Isam, yang menjadi pemegang saham CAR dan AAL sekaligus komisaris Jhonlin Baratama. Justru di sinilah dimensi yang luput dari headline. Bila saham PGUN dijadikan jaminan untuk utang entitas lain, risiko kredit pada Jhonlin Baratama berpotensi menular ke struktur kepemilikan PGUN. Jika fasilitas bermasalah atau terjadi margin call akibat harga saham turun, bank berhak mengeksekusi agunan — dalam skenario ekstrem, jutaan lembar saham PGUN dapat berpindah ke Bank Mandiri. Ini menciptakan ketidakpastian soal siapa yang sesungguhnya mengendalikan perseroan. Pola cross-entity semacam ini lazim menimbulkan pertanyaan tata kelola, sebab kepentingan pemegang saham dan pihak afiliasi bercampur tanpa pemisahan yang tegas. Konteks pasar memperbesar kekhawatiran itu. IHSG terkoreksi 2,59% ke 5.936 dan rupiah berada di 17.894 per dolar AS, dengan imbal hasil US Treasury 10 tahun masih di level tinggi. Lingkungan risk-off secara historis menekan saham berkapitalisasi kecil dengan likuiditas tipis. Emiten dengan konsentrasi kepemilikan tinggi pun kerap menghadapi discount valuasi karena pasar membaca struktur tertutup sebagai risiko tata kelola. Bagi Bank Mandiri, eksposur ini menambah daftar konsentrasi agunan yang perlu dicermati. Yang perlu dipantau dalam 1–4 minggu ke depan: pertama, rincian fasilitas kredit Jhonlin Baratama — nilai, tenor, dan covenant yang melekat, sebab inilah yang menentukan besar risiko eksekusi agunan. Kedua, pergerakan harga dan volume saham PGUN; lonjakan volume mendadak sering menjadi sinyal awal aksi korporasi atau perubahan struktur pemegang saham. Ketiga, apakah PGUN masuk radar daftar emiten dengan konsentrasi kepemilikan tertinggi versi BEI, yang dapat mempersempit akses pendanaan dan menaikkan biaya modal perseroan. Keempat, kualitas kredit dan profil agunan Bank Mandiri, mengingat bank pelat merah itu menanggung risiko terbesar bila fasilitas bermasalah.

Sumber data: IDX