Walhi Tuntut Pemulihan Rp2,6 Triliun ke Toba Pulp — Gugatan Lingkungan Meluas

Ringkasan Eksekutif

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) resmi mengajukan diri sebagai Penggugat Intervensi dalam gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Toba Pulp Lestari di Pengadilan Negeri Medan. Langkah ini diambil karena Walhi menilai tuntutan pemulihan lingkungan yang diajukan KLH — sebesar Rp85,13 miliar untuk 1.261,5 hektare hutan tanaman industri di Tapanuli Utara — tidak mencakup seluruh dampak kerusakan dari aktivitas perusahaan. Berdasarkan analisis citra satelit dan investigasi lapangan, Walhi menghitung total biaya pemulihan lingkungan bisa mencapai lebih dari Rp2,6 triliun. Angka ini mencakup tiga komponen utama: pemulihan lahan terbuka seluas 1.607 hektare di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sibundong yang dibiarkan terbuka selama 10 bulan sebelum bencana banjir November 2025 (Rp142,36 miliar), pemulihan habitat Orangutan Tapanuli seluas 15.940 hektare di tiga kabupaten (Rp1,4 triliun), dan pemulihan koridor Harimau Sumatra seluas 12.392 hektare di lima wilayah (Rp1,08 triliun). Walhi menduga bahwa area terbuka di DAS Sibundong — yang tidak tercakup dalam gugatan KLH — menjadi sumber utama banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Utara. KLH sebelumnya telah memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada Toba Pulp karena diduga berkontribusi terhadap bencana tersebut. Pemerintah juga telah mencabut izin perusahaan, namun Walhi menegaskan bahwa pencabutan izin saja tidak cukup — perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas pemulihan lingkungan. Direktur Eksekutif Nasional Walhi Boy Jerry Even Sembiring menekankan bahwa kerusakan lahan di bagian hulu telah meningkatkan aliran air hujan di permukaan tanah dan ke DAS Batang Toru, yang memicu banjir bandang dan longsor yang berdampak langsung pada ekosistem dan masyarakat. Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Utara Rianda Purba menegaskan bahwa hutan telah dirusak dan tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada pencabutan izin. Kasus ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, di mana organisasi masyarakat sipil mengambil peran aktif untuk memperluas cakupan gugatan pemerintah. Bagi Toba Pulp Lestari, tuntutan ini membuka eksposur hukum yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Jika gugatan Walhi dikabulkan, perusahaan harus menyediakan dana pemulihan lingkungan yang sangat besar — setara dengan puluhan kali lipat laba tahunan perusahaan pulp skala menengah. Lebih dari itu, kasus ini menciptakan preseden hukum baru: bahwa tanggung jawab pemulihan lingkungan tidak terbatas pada area konsesi yang jelas, tetapi juga mencakup dampak ekologis yang lebih luas seperti kerusakan habitat satwa dilindungi dan DAS di luar batas konsesi. Implikasinya meluas ke seluruh sektor sumber daya alam berbasis lahan — perkebunan sawit, tambang, dan hutan tanaman industri — yang kini menghadapi risiko litigasi serupa jika praktik pengelolaan lahannya dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan di luar area operasi. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah keputusan Pengadilan Negeri Medan mengenai diterima atau tidaknya Walhi sebagai Penggugat Intervensi. Jika diterima, proses persidangan akan memasuki tahap pembuktian yang bisa berlangsung berbulan-bulan. Sinyal kritis lainnya adalah respons Toba Pulp Lestari — apakah perusahaan akan mengajukan gugatan praperadilan atau justru membuka negosiasi damai dengan Walhi dan KLH. Juga penting untuk mencermati reaksi investor dan kreditur Toba Pulp — apakah ada tekanan jual pada obligasi atau saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek.