Stablecoin Non-Dolar Hanya 0,24% Pasar — Dominasi Dolar Kian Kokoh

Ringkasan Eksekutif

Pasar stablecoin global menunjukkan dominasi yang hampir mutlak dari token berbasis dolar AS. Data dari Artemis menunjukkan bahwa pasokan stablecoin non-dolar — termasuk euro, dolar Kanada, yen Jepang, dan dolar Singapura — hanya mencapai sekitar $771 juta per April 2026, atau setara 0,24% dari total kapitalisasi pasar stablecoin. Angka ini justru menurun dari 0,26% pada Mei 2021, meskipun pasokan absolutnya naik dari $261 juta. Dengan kata lain, stablecoin berbasis dolar menguasai 99,76% pasar — sebuah konsentrasi yang jauh lebih ekstrem dibandingkan dominasi dolar di sistem keuangan tradisional, di mana dolar AS hanya mencakup 89% transaksi valas, 61% penerbitan utang valas, dan 57% cadangan devisa global. Faktor utama yang memperkuat dominasi ini adalah akses ke pasar Treasury AS yang dalam dan likuid. Penerbit stablecoin dolar dapat menyimpan cadangan dalam bentuk surat utang pemerintah AS jangka pendek, yang saat ini mencapai $15,4 miliar dalam bentuk tokenisasi — 11 kali lebih besar dari total tokenisasi utang pemerintah non-AS yang hanya $1,4 miliar. Ketika imbal hasil Treasury naik, penerbit stablecoin dolar justru diuntungkan karena pendapatan dari cadangan meningkat, memberi mereka lebih banyak dana untuk likuiditas, distribusi, dan kemitraan. Sebaliknya, penerbit stablecoin non-dolar tidak memiliki infrastruktur cadangan yang sebanding, membuat mereka sulit bersaing dalam skala dan kepercayaan. Dampaknya langsung terasa di Indonesia. Pasar kripto Indonesia yang didominasi investor ritel sangat bergantung pada stablecoin dolar sebagai alat transaksi dan penyimpan nilai. Ketergantungan ini membuat ekosistem kripto Indonesia rentan terhadap kebijakan moneter AS — ketika Fed hawkish dan dolar menguat, biaya transaksi dalam rupiah bisa meningkat. Lebih jauh, dominasi ini menjadi hambatan struktural bagi adopsi Rupiah Digital (CBDC) yang sedang dikembangkan Bank Indonesia, karena stablecoin dolar sudah menjadi standar de facto di on-chain. Tanpa insentif atau regulasi yang mendorong penggunaan stablecoin rupiah, Indonesia berisiko tetap menjadi pengguna pasif infrastruktur keuangan AS di ranah aset digital. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah respons regulator global, terutama CFTC dan OJK/Bappebti, terhadap dominasi ini. Jika regulator AS memperketat persyaratan cadangan untuk stablecoin dolar, biaya kepatuhan bisa naik dan mengubah dinamika pasar. Di sisi lain, perkembangan Rupiah Digital BI dan potensi kemitraan dengan bursa kripto lokal menjadi sinyal penting apakah Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada stablecoin asing. Risiko yang perlu dicermati adalah jika tekanan regulasi di AS justru mendorong migrasi likuiditas ke stablecoin non-dolar yang kurang likuid, meningkatkan risiko counterparty bagi pengguna Indonesia.