9 JUN 2026
Sorotan Media Asing: Kebijakan Prabowo Dinilai Picu 'Doom-Loop' di Pasar RI

Foto: Katadata — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.

← Kembali
Beranda / Makro / Sorotan Media Asing: Kebijakan Prabowo Dinilai Picu 'Doom-Loop' di Pasar RI
Makro

Sorotan Media Asing: Kebijakan Prabowo Dinilai Picu 'Doom-Loop' di Pasar RI

Tim Redaksi Feedberry ·8 Juni 2026 pukul 22.00 · Sumber: Katadata ↗
8.7 Skor

Krisis kepercayaan investor yang disorot media global, IHSG terlemah dunia (-42%), rupiah di level terendah, dan risiko penurunan peringkat utang — dampak sistemik ke pasar modal, fiskal, dan iklim investasi.

Urgensi
8
Luas Dampak
9
Dampak Indonesia
9

Ringkasan Eksekutif

Analisis Reuters dan Bloomberg menempatkan Indonesia di pusat sorotan negatif: kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto dinilai populis, kacau, dan memicu 'doom-loop' di pasar keuangan. IHSG tercatat sebagai bursa saham dengan kinerja terlemah di dunia, turun lebih dari 42% tahun ini. Rupiah melemah ke level 18.166 per dolar AS (data pasar terkini), sementara Moody's dan Fitch telah menurunkan prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif dengan alasan berkurangnya kredibilitas pembuatan kebijakan. Pemberitaan tersebut menyebut agenda pertumbuhan yang dicanangkan Prabowo berisiko gagal karena anjloknya nilai tukar rupiah, kebijakan wajib ekspor lewat Danantara, serta janji makan gratis yang mengorbankan disiplin fiskal. Situasi diperparah guncangan energi global dan kebijakan presiden yang dianggap tidak stabil. Faktor fundamental di balik krisis kepercayaan ini bersifat struktural.

Reuters secara eksplisit menyebut 'doom-loop' — lingkaran setan di mana pelemahan rupiah dan aksi jual aset keuangan saling memperkuat, didorong oleh ketidakpastian kebijakan dan hilangnya kredibilitas institusi. Manajer investasi Pictet Asset Management menyebut Indonesia mengalami 'krisis kepercayaan yang nyata dengan tanda-tanda bahaya tata kelola yang serius'. Sementara Aberdeen menambahkan kekhawatiran mendasar adalah arah kebijakan yang tidak bagus dan semakin kurang transparan. Pasar membaca koordinasi BI-Kemenkeu yang baru diumumkan sebagai tanda kepanikan, bukan solusi fundamental. Data menunjukkan bahwa investor asing seperti K2 Asset Management sudah keluar dari Indonesia sejak 2024. Dampak langsung dari sorotan ini adalah meningkatnya risk premium aset Indonesia. IHSG yang sudah anjlok 42% berpotensi terus tertekan selama persepsi kepercayaan tidak membaik.

Rupiah yang sudah melemah ke level terendah — diperkuat oleh data baseline USD/IDR 18.166 — akan membebani importir, perusahaan dengan utang dolar (sektor properti, infrastruktur, maskapai), dan memperbesar beban subsidi energi karena harga minyak Brent masih di $94 per barel. Sektor perbankan juga berisiko menghadapi NPL yang meningkat jika debitur korporasi kesulitan membayar kewajiban akibat tekanan kurs dan suku bunga. Di sisi fiskal, prospek peringkat utang negatif dari Moody's dan Fitch berarti biaya penerbitan SUN akan naik, mempersempit ruang fiskal di tengah defisit APBN yang sudah melebar. Yang tidak terlihat dari headline ini adalah risiko sistematis yang melampaui pasar keuangan.

Jika krisis kepercayaan berlanjut, investasi asing langsung (FDI) bisa tertunda — proyek hilirisasi nikel, pengembangan energi baru, dan infrastruktur strategis terancam. Dalam 1–4 minggu ke depan, sinyal kritis

Mengapa Ini Penting

Sorotan media global bukan sekadar pemberitaan negatif — ini cerminan dari hilangnya kepercayaan investor secara struktural. Jika dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan akses ke pendanaan eksternal yang murah, investor portofolio akan terus keluar, dan sektor riil akan merasakan dampaknya melalui kenaikan biaya modal serta perlambatan investasi. Peringkat utang yang negatif membuat yield SBN naik, membebani APBN dan menekan ruang fiskal untuk program-program prioritas. Ini adalah sinyal bahwa stabilitas ekonomi makro sedang diuji oleh faktor domestik, bukan eksternal.

Dampak ke Bisnis

  • Emiten blue-chip di IHSG, terutama LQ45, akan terus mengalami tekanan jual asing. Sektor perbankan (BBCA, BBRI, BMRI) rentan terhadap kenaikan NPL akibat debitur yang tertekan kurs dan suku bunga tinggi. Sektor properti dan infrastruktur yang memiliki utang dolar AS (seperti PWON, WSKT, ADHI) akan menghadapi beban bunga membengkak.
  • Importir bahan baku dan barang modal—terutama manufaktur yang bergantung pada komponen impor—akan merasakan kenaikan biaya produksi akibat rupiah lemah, berpotensi menekan margin laba dan memaksa penyesuaian harga jual. Sektor energi dan tambang (ADRO, PTBA, ANTM, MDKA) yang ekspor dalam dolar justru diuntungkan, namun risiko kenaikan pajak/bagi hasil bisa mengimbangi.
  • Dampak jangka menengah: investasi asing langsung (FDI) di sektor hilirisasi, infrastruktur digital, dan energi terbarukan dapat tertunda karena investor menunggu kepastian kebijakan. Pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk menerbitkan utang (yield SBN naik), sehingga mengurangi anggaran untuk belanja produktif. Sektor UMKM yang bergantung pada kredit perbankan akan menghadapi suku bunga kredit yang lebih mahal.

Yang Perlu Dipantau

  • Yang perlu dipantau: respons resmi dari Istana dan Kemenko Perekonomian — apakah ada pengumuman paket kebijakan pemulihan kepercayaan, penyesuaian program populis, atau reshuffle kabinet. Ini akan menjadi sinyal kredibilitas pertama yang dibaca pasar.
  • Risiko yang perlu dicermati: kelanjutan aksi jual asing di pasar saham dan obligasi. Jika outflow mingguan terus meningkat (baseline menunjukkan outflow YTD Rp61,36 triliun), IHSG berpotensi menguji level psikologis 5.000 dan rupiah menembus 18.200.
  • Sinyal penting: rilis data neraca perdagangan dan inflasi bulan Juni — jika defisit melebar atau inflasi naik signifikan akibat imported inflation, tekanan pada rupiah dan obligasi bisa meningkat. Juga pernyataan dari lembaga rating (Moody's, Fitch, S&P) pasca review — downgrade aktual akan memicu forced selling oleh investor institusi global.

Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.