Sertifikasi Halal Keramik Wajib Oktober 2026 — Peluang Ekspor atau Beban IKM?

Ringkasan Eksekutif

Kementerian Perindustrian memastikan kewajiban sertifikasi halal bagi produk alat makan keramik (tableware) akan berlaku pada Oktober 2026, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis kebijakan ini akan membuka peluang ekspor yang lebih luas, terutama ke negara-negara dengan populasi muslim besar seperti Timur Tengah dan ASEAN. Data menunjukkan nilai ekspor alat makan keramik Indonesia pada 2025 mencapai US$ 12,68 juta, dengan pasar utama Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Belanda, dan Cina. Sementara itu, ekspor ke Uni Emirat Arab baru US$ 254 ribu, Arab Saudi US$ 223 ribu, Malaysia US$ 108 ribu, dan Brunei US$ 17 ribu — angka yang relatif kecil dan menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan jika sertifikasi halal menjadi diferensiator kompetitif. Yang tidak terlihat dari headline adalah bahwa sertifikasi halal untuk keramik tidak hanya menyangkut bahan baku tanah liat, tetapi juga bahan glasir, pewarna, dan bahan kimia lain yang digunakan dalam proses produksi. Bahan-bahan ini harus dipastikan tidak mengandung unsur najis atau bahan haram — ini menjadi tantangan teknis serius bagi IKM yang selama ini mungkin menggunakan bahan impor tanpa verifikasi kehalalan. Direktorat Jenderal IKMA telah menyelenggarakan pendampingan inovasi dan persiapan sertifikasi halal pada 28–30 April 2026 di Bandung, diikuti 10 pelaku IKM dari Jawa Barat. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan total IKM keramik nasional, menandakan kesiapan yang masih sangat terbatas. Dampak kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh IKM keramik, tetapi juga oleh rantai pasok perhotelan, restoran, dan katering (HORECA) yang menggunakan alat makan keramik. Hotel dan restoran yang menyajikan makanan halal harus memastikan peralatan makannya juga bersertifikat halal — jika tidak, risiko sertifikasi halal tempat usaha mereka bisa dipertanyakan. Ini menciptakan efek domino: permintaan alat makan keramik bersertifikat halal akan meningkat, sementara IKM yang belum siap bisa kehilangan pangsa pasar. Di sisi lain, IKM yang berhasil mendapatkan sertifikasi justru mendapatkan akses ke pasar premium — termasuk ekspor ke negara-negara dengan populasi muslim besar. Sertifikasi halal menjadi semacam 'paspor mutu' yang diakui secara global, mirip dengan yang terjadi pada produk makanan dan minuman yang sudah lebih dulu mewajibkan sertifikasi halal. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah sosialisasi teknis dari Kemenperin dan BPJPH mengenai prosedur sertifikasi untuk IKM keramik — termasuk biaya, waktu, dan persyaratan teknis. Juga, respons dari asosiasi IKM keramik seperti Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki) — apakah mereka meminta penundaan atau insentif. Risiko utamanya adalah jika biaya sertifikasi terlalu mahal bagi IKM kecil, mereka bisa tersingkir dari pasar formal dan beralih ke pasar tradisional yang tidak diawasi. Sinyal penting adalah jumlah IKM keramik yang mendaftar sertifikasi dalam 3 bulan ke depan — jika rendah, pemerintah perlu memberikan subsidi atau pendampingan teknis. Perbandingan dengan sektor makanan-minuman yang sudah berjalan sejak 2019 menunjukkan bahwa kepatuhan IKM masih rendah di tahun-tahun awal, baru meningkat setelah ada insentif dan pendampingan.