Foto: Cointelegraph — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Samsung SDS Bangun Sistem Sekuriti Blockchain Korsel — Target Operasi 2027
Urgensi rendah karena implementasi masih 2027; dampak luas ke infrastruktur pasar modal global, tetapi dampak langsung ke Indonesia masih terbatas.
- Nama Regulasi
- Amandemen Undang-Undang Pendaftaran Elektronik dan Undang-Undang Pasar Modal (sekuritas token)
- Penerbit
- Financial Services Commission (FSC) Korea Selatan
- Berlaku Sejak
- 2027-02-04
- Batas Compliance
- 2027-02-04
- Perubahan Kunci
-
- ·Blockchain-based distributed ledger diakui secara hukum sebagai securities registry
- ·Penerbit token securities wajib mengikuti prosedur yang diatur undang-undang dan mendaftarkan secara elektronik ke KSD
- ·KSD ditempatkan sebagai pusat infrastruktur sekuritas token Korea Selatan
- Pihak Terdampak
- Korea Securities Depository (KSD)Penerbit sekuritas tokenPerusahaan sekuritas dan bank investasiInvestor institusi dan ritelPenyedia teknologi blockchain seperti Samsung SDS
Ringkasan Eksekutif
Samsung SDS, anak usaha IT Samsung, memenangkan kontrak untuk membangun platform sekuritas token untuk Korea Securities Depository (KSD). Proyek ini ditargetkan selesai pada Februari 2027, bertepatan dengan pemberlakuan kerangka hukum sekuritas token Korea Selatan yang baru. KSD akan menghubungkan sistem akun elektronik yang ada dengan buku besar terdistribusi berbasis blockchain untuk memperkuat penerbitan dan pengelolaan hak atas sekuritas token. Samsung SDS sebelumnya telah mengerjakan konsultasi analisis fungsi pada 2024 dan pembangunan platform testbed pada 2025. Langkah ini menempatkan KSD sebagai pusat infrastruktur sekuritas token Korea Selatan, sejalan dengan amandemen Undang-Undang Pendaftaran Elektronik yang secara hukum mengakui buku besar terdistribusi blockchain sebagai registri sekuritas.
Kenapa Ini Penting
Ini bukan sekadar proyek IT — ini adalah cetak biru bagaimana negara maju mengintegrasikan blockchain ke dalam infrastruktur pasar modal yang sudah mapan. Korea Selatan memilih pendekatan top-down dengan depositori sentral sebagai poros, berbeda dengan model desentralisasi murni. Keputusan ini akan menjadi referensi bagi regulator di negara lain, termasuk Indonesia, yang tengah merumuskan kerangka aset digital. Jika berhasil, model KSD bisa mempercepat adopsi tokenisasi aset di pasar modal Asia, membuka peluang bagi investor Indonesia untuk mengakses instrumen global yang lebih likuid dan transparan.
Dampak Bisnis
- ✦ Bagi Samsung SDS: kontrak ini memperkuat posisinya sebagai penyedia infrastruktur blockchain institusional, membuka peluang proyek serupa di negara lain. Pendapatan dari proyek ini bersifat jangka panjang dan berulang.
- ✦ Bagi industri jasa keuangan Korea: bank, sekuritas, dan manajer aset harus menyesuaikan sistem back-office dan kepatuhan untuk mendukung penerbitan dan perdagangan sekuritas token pada 2027. Biaya transisi bisa signifikan, tetapi potensi efisiensi settlement dan likuiditas baru sangat besar.
- ✦ Bagi pasar modal global: jika KSD berhasil, ini akan menjadi preseden kuat bagi depositori sentral lain (seperti KSEI di Indonesia) untuk mengadopsi teknologi serupa. Tokenisasi aset tradisional — saham, obligasi, reksa dana — bisa menjadi standar baru, mengubah cara penerbitan, pencatatan, dan penyelesaian transaksi.
Konteks Indonesia
Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi referensi penting bagi OJK dan KSEI yang tengah merumuskan regulasi dan infrastruktur aset digital. Model KSD yang menempatkan depositori sentral sebagai poros menunjukkan bahwa tokenisasi tidak harus mengganggu peran lembaga yang sudah ada, melainkan bisa memperkuatnya. Ini bisa mempercepat adopsi tokenisasi di pasar modal Indonesia, terutama untuk instrumen seperti obligasi korporasi atau reksa dana. Namun, transmisi dampak langsung masih terbatas karena proyek ini baru akan beroperasi pada 2027 dan belum ada kerja sama bilateral yang diumumkan.
Yang Perlu Dipantau
- ◎ Yang perlu dipantau: perkembangan aturan turunan dari amandemen Undang-Undang Pendaftaran Elektronik dan Undang-Undang Pasar Modal Korea — detail teknis tentang jenis sekuritas yang bisa ditokenisasi dan persyaratan kepatuhan akan menentukan seberapa luas adopsi.
- ◎ Risiko yang perlu dicermati: potensi fragmentasi likuiditas antara pasar sekuritas tradisional dan token — jika tidak ada interoperabilitas yang jelas, tokenisasi bisa menciptakan pasar paralel yang kurang likuid.
- ◎ Sinyal penting: respons dari depositori sentral negara lain, termasuk KSEI Indonesia — apakah mereka akan meluncurkan proyek serupa atau menunggu hasil implementasi Korea.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.