Purbaya Tanggapi Protes China soal DHE & Royalti — Kebijakan Belum Final, Pengecualian Disiapkan

Ringkasan Eksekutif

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi protes Kamar Dagang China yang menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait enam keluhan investasi, terutama kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan rencana kenaikan tarif royalti minerba. Purbaya menegaskan hubungan investasi bersifat timbal balik dan mengaku telah menyampaikan keluhan balik soal praktik bisnis ilegal pengusaha China di Indonesia. Terkait DHE SDA yang mewajibkan penempatan 50% devisa ekspor di bank milik negara selama minimal satu tahun, Purbaya menyebut ada pengecualian bagi perusahaan yang tidak meminjam dana di Indonesia. Aturan ini akan berlaku mulai 1 Juni 2026, namun detailnya belum dipublikasikan. Sementara itu, rencana kenaikan tarif royalti mineral dan bea keluar masih bersifat wacana dan belum diberlakukan. Purbaya menegaskan pemerintah akan mementingkan kepentingan negara, namun tetap menjaga iklim investasi tetap kondusif. Protes Kadin China ini muncul di tengah tekanan fiskal yang signifikan — defisit APBN hingga Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% PDB, dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun. Rupiah berada di level Rp17.491 per dolar AS, sementara harga minyak Brent di atas USD105 per barel. Dalam konteks ini, kebijakan DHE SDA menjadi instrumen untuk menahan devisa hasil ekspor agar tidak langsung keluar negeri, yang diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan rupiah. Namun, kebijakan ini juga membawa konsekuensi bagi eksportir, terutama perusahaan tambang dan perkebunan besar yang selama ini memiliki fleksibilitas dalam mengelola devisa hasil ekspornya. Kewajiban konversi 50% ke rupiah dan penyimpanan di Himbara akan mengurangi likuiditas valas mereka dan berpotensi menimbulkan kerugian kurs jika rupiah terus melemah. Dampak dari ketegangan ini tidak bisa dipandang sebagai insiden diplomatik biasa. China adalah investor asing terbesar di Indonesia di sektor SDA — terutama nikel, batu bara, dan infrastruktur. Jika ketegangan ini berlanjut, China dapat mengalihkan investasi ke negara lain seperti Brasil atau Vietnam yang lebih agresif mengamankan rantai pasok mineral kritis. Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan pengecualian DHE bagi perusahaan yang tidak meminjam dana di Indonesia, serta menunda kenaikan royalti tambang. Formulasi baru royalti sedang disusun. Namun, kapasitas penyelesaian hambatan investasi masih terbatas — Satgas Debottlenecking yang sudah ada baru menyelesaikan 45 dari 142 pengaduan investasi (31,7%). Ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik, eksekusi di lapangan masih menjadi tantangan. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah detail implementasi aturan DHE SDA — termasuk mekanisme pengawasan, sanksi bagi pelanggar, dan potensi pengecualian bagi perusahaan yang tidak meminjam dana di Indonesia. Juga, respons dari eksportir besar — apakah akan ada upaya legal challenge atau relokasi operasi ke negara lain. Risiko utamanya adalah jika kebijakan ini terlalu memberatkan sehingga memicu capital flight atau penurunan investasi di sektor SDA, yang justru kontraproduktif dengan tujuan awal memperkuat devisa. Sinyal penting adalah data cadangan devisa BI bulan Juni dan realisasi DHE yang masuk ke Himbara pada bulan pertama implementasi.