Purbaya ke Airlangga Bahas Badan Ekspor SDA — Pasar Tunggu Kejelasan Dampak

Ringkasan Eksekutif

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendatangi kantor Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 21 Mei 2026 untuk membahas pembentukan badan ekspor sumber daya alam (SDA) yang diumumkan Presiden Prabowo. Kebijakan ini mewajibkan ekspor komoditas strategis — kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy — melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal, dioperasikan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Purbaya mengakui pelaku pasar saat ini masih menunggu kejelasan dampak kebijakan, dan ketidakpastian membuat investor cenderung melepas saham terlebih dahulu. Namun ia optimistis setelah mekanisme dipahami, valuasi perusahaan di bursa justru bisa naik karena praktik under invoicing dan transfer pricing akan tertutup, sehingga keuntungan ekspor terefleksi penuh di laporan keuangan emiten. Kebijakan ini merupakan intervensi negara paling radikal dalam tata niaga ekspor sejak era Orde Baru. Tiga komoditas yang menjadi sasaran awal — CPO, batu bara, dan ferro alloy — mencatat devisa Rp1.100 triliun sepanjang 2025. Implementasi dibagi dua fase: fase transisi (1 Juni–31 Agustus 2026) di mana dokumentasi ekspor diproses melalui PT DSI, dan fase penuh (mulai 1 September 2026) di mana seluruh proses ekspor dilakukan oleh BUMN tersebut. Tujuan utama adalah menutup celah under invoicing yang selama ini menyebabkan potensi devisa dan penerimaan pajak hilang, serta memastikan devisa hasil ekspor masuk ke sistem keuangan domestik. Dampak kebijakan ini sangat luas. Sektor yang paling terdampak adalah perusahaan eksportir komoditas — terutama di sektor batu bara, kelapa sawit, nikel, dan mineral lainnya. Perusahaan yang selama ini patuh justru diuntungkan karena persaingan menjadi lebih adil. Sektor perbankan juga akan merasakan dampak karena arus devisa yang masuk ke dalam negeri akan meningkatkan likuiditas valas dan memperkuat rupiah. Namun, ada risiko resistensi dari eksportir yang terbiasa dengan praktik lama, serta tantangan operasional PT DSI dalam menjalankan peran barunya. Waktu transisi yang sangat singkat — hanya tiga bulan — untuk merombak rantai pasok ekspor yang sudah mapan puluhan tahun menjadi risiko utama. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah respons dari asosiasi pengusaha dan eksportir terhadap pembentukan PT DSI. Jika ada penolakan keras atau gugatan hukum, implementasi fase pertama bisa terhambat. Risiko yang perlu dicermati adalah kemampuan PT DSI dalam menetapkan harga beli komoditas yang wajar — jika harga beli terlalu rendah, eksportir bisa beralih ke pasar gelap atau mengurangi produksi. Sinyal penting adalah pernyataan resmi dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM mengenai dukungan regulasi untuk operasional PT DSI, serta respons pembeli internasional terutama China dan India sebagai importir utama batu bara dan sawit Indonesia.