Nigel Farage Diselidiki atas Donasi Kripto Rp107 M — Regulasi Donasi Kripto Global Menguat

Ringkasan Eksekutif

Pemimpin Partai Reformasi Inggris, Nigel Farage, tengah diselidiki oleh Komisioner Standar Parlemen Inggris atas dugaan gagal mendeklarasikan hadiah senilai £5 juta (sekitar $6,7 juta atau setara Rp107 miliar) dari miliarder kripto Christopher Harborne. Donasi tersebut diterima Farage sebelum ia terpilih sebagai anggota parlemen pada 2024, namun kritikus menilai ia seharusnya mendaftarkan penerimaan itu setelah resmi menjabat. Partai Konservatif telah melaporkan masalah ini ke pengawas standar parlemen dan Komisi Pemilihan Umum (Electoral Commission), yang tengah mempertimbangkan penyelidikan formal. Kasus ini menambah tekanan politik terhadap donasi kripto di Inggris, setelah sebelumnya Partai Liberal Demokrat meminta Otoritas Jasa Keuangan (FCA) menyelidiki Farage atas dugaan pelanggaran aturan pasar karena muncul dalam video promosi Stack BTC sambil memiliki saham di perusahaan tersebut. Farage sebelumnya mengungkapkan investasi ekuitas senilai $286.000 di Stack BTC setelah mengakuisisi 6,31% saham melalui kendaraan medianya, Thorn In The Side, pada Maret lalu. Partai Reformasi Inggris menjadi partai pertama yang menerima donasi kripto pada 2025, dan baru-baru ini mengungkapkan donasi $4 juta dari Harborne pada kuartal IV-2025, setelah menerima donasi rekor $12 juta pada kuartal sebelumnya. Donasi kripto politik saat ini legal di Inggris, namun Komite Bersama Strategi Keamanan Nasional pada 18 Maret lalu mendesak pemerintah untuk memberlakukan moratorium segera atas donasi kripto ke partai politik hingga Komisi Pemilihan Umum menerbitkan panduan resmi sebelum pemilu berikutnya yang dijadwalkan paling lambat Agustus 2029. Pemerintah Inggris telah mengajukan proposal legislatif pada Maret untuk melarang sementara donasi kripto politik, mengikuti rekomendasi dari komite tersebut dan penyelidikan independen tentang ancaman yang ditimbulkan oleh donasi politik asing. Namun, undang-undang tersebut masih harus melalui kedua kamar parlemen Inggris dan mendapatkan persetujuan dari Raja Charles III sebelum menjadi undang-undang. Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan akan bertindak tegas untuk melindungi demokrasi Inggris. Kasus Farage ini menjadi ujian nyata pertama bagi kerangka regulasi donasi kripto di Inggris, dan hasilnya akan menjadi preseden bagi negara lain — termasuk Indonesia — yang tengah menyusun aturan aset digital di bawah OJK. Jika Inggris memilih untuk membatasi atau melarang donasi kripto politik, tekanan serupa bisa muncul di Indonesia, terutama mengingat pengawasan ketat terhadap pendanaan politik dan potensi pencucian uang melalui aset digital. Di sisi lain, perkembangan regulasi kripto di AS juga menunjukkan momentum kompromi bipartisan soal stablecoin, dengan target pengesahan sebelum reses Agustus. Dua jalur regulasi ini — Inggris yang cenderung restriktif dan AS yang mulai membangun kerangka komprehensif — akan membentuk lanskap global yang harus diantisipasi oleh regulator dan pelaku pasar Indonesia.