Foto: Katadata — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Menkeu Purbaya Bantah Keluhan Investor China soal DHE & Pajak Mineral — Pengecualian Disiapkan
Respons Menkeu terhadap protes investor China — mitra dagang dan investasi terbesar Indonesia — berpotensi mempengaruhi iklim investasi, aliran FDI, dan posisi tawar Indonesia di sektor sumber daya alam.
- Nama Regulasi
- Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan Rencana Kenaikan Pajak/Royalti Mineral
- Penerbit
- Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM
- Berlaku Sejak
- Belum ditetapkan — masih dalam tahap rencana dan penundaan
- Perubahan Kunci
-
- ·Perusahaan yang tidak meminjam dana di Indonesia dapat memperoleh pengecualian dari kewajiban penempatan DHE SDA di dalam negeri.
- ·Kenaikan tarif royalti dan bea keluar komoditas tambang ditunda — formulasi baru sedang disusun oleh Menteri ESDM.
- ·Pemerintah menegaskan hak untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sumber daya alam, termasuk melalui penyesuaian pajak dan pungutan.
- Pihak Terdampak
- Investor China di sektor mineral dan tambang IndonesiaPerusahaan tambang dengan eksposur ekspor komoditas (nikel, batu bara, emas)Emiten tambang publik: ANTM, MDKA, NCKL, ADRO, PTBA, ITMGPerusahaan smelter dan hilirisasi nikel yang bergantung pada pendanaan dan teknologi ChinaPemerintah Indonesia — khususnya Kemenkeu dan Kementerian ESDM sebagai perumus kebijakan
Key Takeaways
- 1 Yang perlu dipantau: detail formulasi baru royalti tambang yang akan diumumkan Menteri ESDM Bahlil — apakah tarifnya lebih rendah dari rencana awal atau tetap sama dengan penyesuaian jadwal implementasi.
- 2 Risiko yang perlu dicermati: respons resmi Kedutaan Besar China dan asosiasi pengusaha China di Indonesia — jika mereka mengeluarkan pernyataan resmi yang mengkritik kebijakan, ini bisa menjadi sinyal penurunan investasi.
- 3 Sinyal penting: data realisasi investasi China (FDI) di Indonesia pada kuartal II dan III 2026 — jika turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, konfirmasi dampak negatif sudah mulai terasa.
Ringkasan Eksekutif
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons surat protes dari Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce) yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Para investor China mengeluhkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) serta rencana kenaikan pajak dan pungutan di sektor mineral. Purbaya mengaku belum membaca surat tersebut, namun menegaskan pemerintah akan tetap mengutamakan kepentingan nasional dalam merumuskan kebijakan. Ia menyebutkan bahwa perusahaan yang tidak meminjam dana di Indonesia bisa mendapatkan pengecualian dari kewajiban DHE SDA, sehingga seharusnya tidak menjadi masalah bagi investor China. Terkait keluhan kenaikan pajak dan royalti mineral, Purbaya menekankan bahwa sumber daya alam adalah milik Indonesia dan pemerintah berhak mengoptimalkan penerimaan negara. Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan kenaikan yang benar-benar diberlakukan — masih sebatas rencana. Di sisi lain, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia juga memiliki catatan terhadap aktivitas sebagian pengusaha China yang melakukan bisnis ilegal di Indonesia, dan ia telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Duta Besar China. Ia menekankan bahwa persoalan investasi antara Indonesia dan China perlu dilihat secara dua arah. Purbaya juga memastikan pemerintah tetap menyiapkan langkah lanjutan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan, meskipun kebijakan bea keluar dan royalti sempat ditunda. Detail kebijakan akan diumumkan kemudian oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Artikel terkait mengonfirmasi bahwa penundaan kenaikan royalti tambang terjadi setelah Bahlil menghubungi Purbaya, dan formulasi baru sedang disusun. Ini menunjukkan adanya dinamika internal antara Kemenkeu dan Kementerian ESDM dalam merumuskan kebijakan fiskal sektor mineral. Yang perlu dipantau adalah detail formulasi baru royalti dan implementasi DHE SDA — apakah pengecualian yang dijanjikan benar-benar diberikan secara transparan atau justru menimbulkan ketidakpastian baru bagi investor. Risiko utamanya adalah jika ketegangan ini berlanjut, China dapat mengalihkan investasi ke negara lain seperti Brasil atau Vietnam yang lebih agresif mengamankan rantai pasok mineral kritis. Sinyal penting adalah respons resmi dari Kedutaan Besar China dan data realisasi investasi China di Indonesia pada kuartal berikutnya.
Mengapa Ini Penting
China adalah mitra dagang dan investor terbesar Indonesia, terutama di sektor mineral dan infrastruktur. Ketidakpuasan investor China terhadap kebijakan DHE SDA dan pajak mineral dapat mengancam aliran FDI yang sangat dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Respons Purbaya yang cenderung defensif — meskipun secara nasionalis tepat — berisiko memperlebar ketidakpastian kebijakan di mata investor asing, terutama di tengah persaingan global yang semakin ketat untuk mengamankan rantai pasok mineral kritis. Jika China benar-benar mengurangi investasi, dampaknya tidak hanya ke sektor tambang tetapi juga ke proyek hilirisasi nikel, smelter, dan ekosistem kendaraan listrik yang sangat bergantung pada modal dan teknologi China.
Dampak ke Bisnis
- Emiten tambang dengan eksposur China — seperti ANTM, MDKA, dan NCKL — menghadapi ketidakpastian kebijakan fiskal yang dapat menekan margin jika kenaikan royalti benar-benar diterapkan. Namun, penundaan sementara memberikan ruang negosiasi bagi pelaku usaha.
- Perusahaan China yang beroperasi di Indonesia — terutama di sektor nikel, batu bara, dan smelter — menghadapi risiko biaya operasional naik akibat DHE SDA dan potensi kenaikan pajak. Jika pengecualian DHE SDA hanya diberikan kepada perusahaan tanpa pinjaman domestik, banyak investor China yang menggunakan pendanaan lokal justru akan terdampak langsung.
- Proyek hilirisasi nikel dan ekosistem EV — yang sebagian besar didanai dan dikerjakan oleh perusahaan China — berpotensi melambat jika ketegangan ini berlanjut. Ini dapat mengganggu target pemerintah untuk membangun rantai pasok baterai kendaraan listrik yang terintegrasi.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: detail formulasi baru royalti tambang yang akan diumumkan Menteri ESDM Bahlil — apakah tarifnya lebih rendah dari rencana awal atau tetap sama dengan penyesuaian jadwal implementasi.
- Risiko yang perlu dicermati: respons resmi Kedutaan Besar China dan asosiasi pengusaha China di Indonesia — jika mereka mengeluarkan pernyataan resmi yang mengkritik kebijakan, ini bisa menjadi sinyal penurunan investasi.
- Sinyal penting: data realisasi investasi China (FDI) di Indonesia pada kuartal II dan III 2026 — jika turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, konfirmasi dampak negatif sudah mulai terasa.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.