KPPU Denda 97 Fintech Rp755 M — Mantan Ketua Soroti Kejanggalan

Ringkasan Eksekutif

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda total Rp755 miliar kepada 97 perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending karena terbukti melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga atau suku bunga. Putusan ini merujuk pada Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025, di mana Majelis Komisi menilai bahwa Code of Conduct atau pedoman perilaku yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan bentuk penetapan harga yang melanggar persaingan usaha. Dasar hukum yang digunakan juga merujuk pada Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) — sebuah pendekatan yang menurut mantan Ketua KPPU periode 2018–2020, Kurnia Toha, tidak diterapkan secara utuh oleh majelis. Kurnia, yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyoroti bahwa dalam TFEU sebenarnya terdapat pengecualian: pelanggaran dapat dibebaskan jika terbukti menguntungkan konsumen dan masih ada persaingan antarpelaku usaha. Dalam kasus ini, ia berargumen bahwa konsumen justru diuntungkan karena pembatasan bunga oleh AFPI membuat suku bunga pinjaman fintech lebih rendah dibandingkan jika tanpa aturan. Selain itu, persaingan antarpelaku usaha masih terbukti dengan gencarnya iklan yang mereka lakukan untuk memperluas pasar. Kurnia menilai unsur-unsur ini luput dari pemeriksaan majelis komisi, dan seharusnya para fintech dapat dibebaskan berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan pengecualian untuk perjanjian yang menguntungkan konsumen. Ia juga menekankan bahwa KPPU tidak bisa membuktikan adanya kesepakatan atau koordinasi antarpelaku usaha terkait besaran bunga setelah Code of Conduct disahkan — yang merupakan unsur penting dalam menetapkan pelanggaran Pasal 5. Dengan demikian, putusan ini menyisakan pertanyaan besar tentang kualitas pembuktian dan konsistensi yuridis KPPU. Dampak dari putusan ini sangat signifikan bagi industri fintech P2P lending yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM dan individu yang tidak terlayani perbankan. Denda Rp755 miliar — yang harus ditanggung 97 perusahaan — dapat memukul modal kerja dan kemampuan mereka untuk menyalurkan pinjaman baru. Dalam jangka pendek, ini berpotensi mengurangi pasokan kredit di segmen pinjaman online, yang pada gilirannya dapat mendorong peminjam beralih ke rentenir atau pinjaman ilegal dengan bunga lebih tinggi. Lebih jauh, ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh putusan yang kontroversial ini dapat menghambat investasi di sektor fintech Indonesia. Investor — baik lokal maupun asing — akan berpikir dua kali sebelum menanamkan modal jika regulasi persaingan usaha diterapkan secara inkonsisten dan tanpa mempertimbangkan dampak konsumen. Ini menjadi sinyal negatif bagi ekosistem startup financial technology yang sedang berusaha pulih dari tekanan suku bunga tinggi dan perlambatan ekonomi. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah respons resmi dari AFPI dan para fintech yang didenda — apakah mereka akan mengajukan banding ke pengadilan, dan bagaimana argumen yuridis mereka. Juga, perhatikan sikap OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan — apakah akan memberikan klarifikasi atau dukungan terhadap Code of Conduct yang menjadi dasar putusan KPPU. Jika banding dikabulkan, ini bisa menjadi preseden penting bagi batas wewenang KPPU dalam mengatur sektor yang sudah diatur oleh OJK.