Foto: Katadata — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Kopeka Siapkan Walkability Index 2026 — Trotoar RI Baru 8% dari Total Jalan
Isu infrastruktur pejalan kaki bersifat struktural jangka panjang, bukan krisis mendesak; dampak tersebar ke mobilitas perkotaan, properti, dan sektor ritel, namun belum ada keputusan kebijakan konkret yang mengubah peta bisnis dalam waktu dekat.
Ringkasan Eksekutif
Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka) tengah menyusun Walkability Index terbaru untuk kota-kota Indonesia, memperbarui data 2014 yang menempatkan Denpasar sebagai kota paling ramah pejalan kaki (skor 78,41) dan Jakarta di peringkat ke-9 (skor 35,56). Koordinator Kopeka, Amalia S. Bendang, mengungkapkan bahwa baru sekitar 8% dari total jalan di Indonesia yang memiliki trotoar — angka yang sangat rendah untuk mendukung mobilitas rendah emisi. Penilaian kali ini akan mengacu pada parameter resmi dari Pedoman Bina Marga No. 7/P/BM/2023, mencakup tujuh aspek mulai dari kualitas jalur hingga keamanan. Inisiatif ini berpotensi menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan infrastruktur perkotaan, terutama karena Kemendagri telah menempatkan isu pejalan kaki sebagai prioritas dalam perencanaan wilayah.
Kenapa Ini Penting
Angka 8% trotoar dari total jalan bukan sekadar statistik infrastruktur — ini adalah cerminan ketimpangan alokasi ruang publik yang selama ini bias ke kendaraan bermotor. Jika Walkability Index baru mendorong standar minimal trotoar di daerah, dampaknya akan terasa di sektor properti (nilai kawasan pedestrian-friendly), ritel (foot traffic), dan konstruksi (pengadaan material trotoar). Lebih dari itu, ini adalah prasyarat untuk mobilitas rendah emisi yang selama ini hanya wacana tanpa data dasar yang terukur.
Dampak Bisnis
- ✦ Sektor properti dan pengembang kawasan: kawasan dengan skor walkability tinggi cenderung memiliki nilai properti lebih stabil dan daya tarik bagi segmen milenial serta ekspatriat. Pengembang yang mengintegrasikan trotoar lebar dan akses pejalan kaki dalam masterplan akan diuntungkan jika standar ini diadopsi dalam IMB atau KLB daerah.
- ✦ Kontraktor dan penyedia material infrastruktur: jika pemerintah daerah merespons indeks ini dengan program pembangunan trotoar massal, akan ada lonjakan permintaan untuk paving block, beton pracetak, dan penerangan jalan. Emiten konstruksi seperti WSKT, PTPP, atau ADHI bisa mendapatkan kontrak baru dari proyek perbaikan trotoar di kota-kota besar.
- ✦ Sektor ritel dan F&B: area dengan trotoar yang baik meningkatkan foot traffic pejalan kaki, yang berkorelasi langsung dengan omzet toko, kafe, dan restoran. Sebaliknya, kawasan tanpa trotoar yang aman akan kehilangan potensi konsumen yang memilih moda transportasi aktif.
Yang Perlu Dipantau
- ◎ Yang perlu dipantau: rilis resmi Walkability Index 2026 oleh Kopeka — bandingkan skor kota-kota besar dengan data 2014; perubahan signifikan pada skor Jakarta akan menjadi indikator keberhasilan program trotoar era kepemimpinan sebelumnya.
- ◎ Risiko yang perlu dicermati: jika indeks baru tidak diikuti oleh alokasi APBD untuk pembangunan trotoar, maka inisiatif ini hanya menjadi dokumen tanpa dampak fisik — perhatikan realisasi belanja modal infrastruktur daerah di APBD 2026.
- ◎ Sinyal penting: adopsi parameter Bina Marga No. 7/P/BM/2023 oleh pemerintah daerah dalam peraturan zonasi atau RTRW — ini akan menjadi pemicu permintaan material konstruksi dan jasa konsultan perencanaan.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.