Kemenkeu Beli SBN Rp2,22 Triliun untuk Jaga Rupiah — Intervensi Fiskal di Tengah Tekanan Eksternal

Ringkasan Eksekutif

Kementerian Keuangan telah melakukan intervensi langsung di pasar sekunder Surat Berharga Negara (SBN) sejak pekan lalu, membeli total Rp2,22 triliun hingga 19 Mei 2026. Langkah ini bertujuan menstabilkan harga obligasi dan yield-nya, yang pada gilirannya diharapkan dapat menahan pelemahan rupiah yang sudah mencapai level terlemah dalam data yang tersedia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim intervensi ini mulai membuahkan hasil dengan masuknya dana asing Rp500 miliar di pasar sekunder dan Rp1,68 triliun di pasar primer. Operasi ini menggunakan mekanisme cash management dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini sekitar Rp430 triliun, dengan alokasi Rp2 triliun per hari. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto menegaskan pembelian ini bersifat sementara — bukan buyback putus — dan dapat dijual kembali sebagai bagian dari treasury operation. Faktor pendorong intervensi ini adalah tekanan eksternal yang sangat kuat. Dolar AS menguat secara global dengan indeks DXY di level tertinggi lima minggu, imbal hasil Treasury AS 10 tahun di 4,59%, dan harga minyak Brent di atas US$110 per barel akibat konflik Iran-AS. Kombinasi ini menekan rupiah ke Rp17.714 per dolar AS, level yang berada di area terlemah dalam rentang satu tahun. Purbaya menyatakan keyakinannya bahwa rupiah akan kembali menguat dan tidak akan mengubah asumsi makro APBN 2026, termasuk kurs rupiah dan harga minyak US$100 per barel. Namun, penggunaan SAL untuk intervensi pasar obligasi di tengah defisit APBN yang sudah mencapai Rp240,1 triliun per Maret 2026 berarti mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif atau darurat lainnya. Dampak dari strategi ini bersifat dua sisi. Di satu sisi, jika berhasil menstabilkan yield SBN dan menarik arus modal asing, rupiah bisa mendapat dukungan signifikan karena aliran dolar dari pembelian obligasi asing langsung menambah pasokan valas di pasar. Di sisi lain, efektivitas jangka panjang dipertanyakan karena tekanan eksternal masih kuat dan fragmentasi komunikasi kebijakan antara Kemenkeu dan BI menjadi risiko — jika pasar melihat koordinasi yang tidak solid, kredibilitas intervensi bisa tergerus. Sektor yang paling terdampak adalah importir yang menghadapi biaya impor lebih tinggi, perusahaan dengan utang dalam dolar, dan emiten properti serta konsumen yang sensitif terhadap suku bunga. Sebaliknya, eksportir komoditas seperti batu bara, CPO, dan nikel bisa mendapatkan keuntungan dari pendapatan dalam dolar yang lebih tinggi saat dikonversi ke rupiah. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah realisasi volume serapan SBN harian — apakah mendekati target Rp2 triliun atau tetap rendah, yang mengindikasikan tekanan jual belum besar. Juga respons yield SBN 10 tahun: jika yield tetap naik meski ada intervensi, itu menandakan pasar masih skeptis. Hasil risalah FOMC pada 21 Mei akan menjadi katalis eksternal kunci — jika hawkish, dolar semakin kuat dan intervensi ini mungkin perlu diperbesar. Pidato Presiden Prabowo di DPR pada 20 Mei mengenai KEM-PPKF 2027 juga krusial — apakah akan memberikan sinyal penghematan fiskal yang konsisten dengan penggunaan SAL untuk intervensi, atau justru belanja ekspansif yang kontradiktif.