KB Financial Sukses Uji Coba Stablecoin untuk Pembayaran Offline

Ringkasan Eksekutif

KB Financial Group, induk perusahaan bank terbesar di Korea Selatan, telah menyelesaikan uji coba pembayaran stablecoin untuk transaksi offline dan lintas batas. Dalam percobaan tersebut, won stablecoin dikonversi menjadi dolar AS stablecoin dan dikirim ke rekening bank di Vietnam. Seluruh proses transfer selesai dalam waktu kurang dari 3 menit dengan pengurangan biaya 87% dibandingkan transaksi yang sama melalui jaringan SWIFT. Uji coba pembayaran offline dilakukan melalui jaringan kedai kopi Hollys yang berbasis di Seoul, memungkinkan pengguna membayar melalui kode QR tanpa perlu memasang dompet kripto. KB Financial dilaporkan bersiap meluncurkan layanan stablecoin setelah kerangka regulasi aset digital ditetapkan di Korea Selatan. Namun, rancangan Undang-Undang Aset Digital Dasar (Digital Asset Basic Act) yang diusulkan terus tertunda karena ketidaksepakatan antara regulator mengenai siapa yang boleh menerbitkan stablecoin. Bank of Korea berpendapat bahwa bank harus mempertahankan kepemilikan mayoritas atas penerbit stablecoin, sementara Komisi Jasa Keuangan (Financial Services Commission) memperingatkan bahwa pembatasan ketat dapat memperlambat inovasi. Pembahasan formal diperkirakan tidak akan dilanjutkan sebelum pemilihan lokal Korea Selatan pada Juni mendatang. Faktor pendorong utama dari uji coba ini adalah kebutuhan akan sistem pembayaran lintas batas yang lebih cepat dan lebih murah. SWIFT, yang menjadi tulang punggung pembayaran internasional selama puluhan tahun, memiliki kelemahan dalam hal kecepatan dan biaya, terutama untuk transfer dalam jumlah kecil seperti remitansi pekerja migran. Stablecoin menawarkan alternatif yang dapat memangkas waktu penyelesaian dari hitungan hari menjadi hitungan menit, dengan biaya yang jauh lebih rendah. Bagi Indonesia, perkembangan ini sangat relevan. Indonesia adalah salah satu penerima remitansi terbesar di dunia, dengan pekerja migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Timur Tengah yang rutin mengirim uang ke tanah air. Jika stablecoin seperti yang diuji KB Financial dapat diadopsi secara luas, biaya remitansi yang saat ini masih tinggi — seringkali mencapai 5-7% dari jumlah yang dikirim — bisa turun drastis. Ini berarti lebih banyak uang yang sampai ke keluarga pekerja migran, yang pada gilirannya dapat mendorong konsumsi rumah tangga di daerah-daerah kantong PMI seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dampak langsung lainnya adalah pada sektor perbankan dan fintech Indonesia. Bank-bank yang memiliki jaringan remitansi kuat, seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI, akan menghadapi tekanan kompetitif jika stablecoin mulai menggeser pangsa pasar pengiriman uang tradisional. Di sisi lain, perusahaan fintech dan platform pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan DANA dapat memanfaatkan infrastruktur stablecoin untuk menawarkan layanan remitansi yang lebih murah dan lebih cepat. Namun, ada risiko regulasi yang perlu dicermati. Bank Indonesia dan OJK saat ini masih dalam proses menyusun kerangka regulasi untuk aset digital dan stablecoin. Jika Indonesia terlambat merespons, inovasi bisa terhambat dan pangsa pasar remitansi bisa direbut oleh penyedia jasa dari luar negeri. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah perkembangan pembahasan Digital Asset Basic Act di Korea Selatan pasca pemilihan lokal Juni. Jika undang-undang tersebut disahkan dengan ketentuan yang longgar bagi bank untuk menerbitkan stablecoin, KB Financial dan bank-bank Korea lainnya akan segera meluncurkan layanan komersial. Ini akan menjadi sinyal bagi regulator Indonesia untuk mempercepat penyusunan kerangka regulasi stablecoin. Sinyal lain yang perlu diperhatikan adalah respons dari bank sentral dan regulator di negara-negara tujuan remitansi utama Indonesia, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Taiwan. Jika mereka mulai mengizinkan penggunaan stablecoin untuk remitansi, tekanan pada Indonesia untuk mengadopsi teknologi serupa akan semakin besar.