Kadin China Surati Prabowo soal Lingkungan Bisnis — 6 Keluhan dari Regulasi Ketat hingga Denda Rp2,9 Triliun

Ringkasan Eksekutif

Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia) secara resmi menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk meminta perbaikan lingkungan bisnis di Indonesia. Surat tersebut menyampaikan enam keluhan utama yang dinilai telah mengganggu operasi normal perusahaan China dan merusak kepercayaan investasi jangka panjang. Pertama, kenaikan pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral yang dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak intensif dengan nilai mencapai puluhan juta dolar AS. Kedua, rencana persyaratan retensi devisa wajib (DHE) yang mewajibkan eksportir sumber daya alam menyimpan 50% pendapatan devisa di bank milik negara selama setidaknya satu tahun — dinilai sangat merugikan likuiditas perusahaan. Ketiga, kuota bijih nikel yang dipotong drastis sejak tahun ini, dengan pengurangan untuk tambang besar melebihi 70% atau total 30 juta ton, mengganggu industri hilir seperti energi baru dan baja tahan karat. Keempat, penegakan hukum kehutanan yang diperketat secara berlebihan, di mana Satuan Tugas Khusus Manajemen Hutan Indonesia menjatuhkan denda rekor US$180 juta (setara Rp2,9 triliun dengan kurs Rp16.000) kepada perusahaan investasi China dengan alasan tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang sah. Kelima, proyek-proyek besar ditangguhkan, di mana pihak berwenang mengintervensi operasi perusahaan secara paksa, menuduh proyek PLTA besar yang diinvestasikan perusahaan China merusak lahan hutan dan memperburuk banjir, memerintahkan penghentian pekerjaan dan menjatuhkan sanksi. Keenam, pengawasan visa kerja yang diintensifkan, dengan persetujuan visa kerja yang semakin rumit, biaya meningkat, ambang batas lebih tinggi, dan pembatasan tidak masuk akal seperti penentuan lokasi kerja tertentu yang menghambat mobilitas tenaga ahli. Surat ini muncul di tengah tekanan fiskal yang ketat — defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun hingga Maret 2026, rupiah di level Rp17.460 per dolar AS, dan harga minyak Brent di atas USD107 per barel. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons dengan menyatakan bahwa selama bisnis berjalan legal dan memenuhi kewajiban perpajakan, investor tidak perlu khawatir. Ia juga menganggap wajar bila pemerintah bersikap keras dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan pengecualian DHE bagi perusahaan yang tidak meminjam dana di Indonesia, serta menunda kenaikan royalti tambang setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghubungi Purbaya. Formulasi baru royalti sedang disusun. Ketegangan ini terjadi di saat Indonesia membutuhkan investasi swasta — termasuk dari China — untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, mengingat belanja negara hanya menyumbang sekitar 10% terhadap PDB. Satgas Debottlenecking yang dipamerkan ke 61 duta besar baru menyelesaikan 45 dari 142 pengaduan investasi (31,7%), menunjukkan kapasitas penyelesaian yang masih terbatas. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah detail formulasi baru royalti tambang, implementasi pengecualian DHE, serta respons resmi dari Kedutaan Besar China. Risiko utamanya adalah jika ketegangan ini berlanjut, China dapat mengalihkan investasi ke negara lain seperti Brasil atau Vietnam yang lebih agresif mengamankan rantai pasok mineral kritis. Sinyal penting adalah data realisasi investasi China di Indonesia pada kuartal berikutnya dan tingkat penyelesaian kasus Satgas Debottlenecking.