Foto: IDXChannel — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Kadin China Keluhkan DHE SDA di Himbara — Menkeu: Ada Pengecualian, Tak Perlu Khawatir
Keluhan investor China langsung ke Presiden soal kebijakan DHE SDA dan rencana kenaikan royalti — berpotensi mengganggu investasi di sektor tambang yang menjadi penopang ekspor dan penerimaan negara.
- Nama Regulasi
- Kewajiban Penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di Bank BUMN dan Rencana Kenaikan Pajak/Royalti Mineral
- Penerbit
- Kementerian Keuangan (Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa)
- Berlaku Sejak
- Sudah berlaku untuk DHE SDA; rencana kenaikan royalti ditunda (per 12 Mei 2026)
- Perubahan Kunci
-
- ·Kewajiban penempatan DHE SDA di bank BUMN — dikeluhkan investor China sebagai pembebanan likuiditas.
- ·Skema pengecualian bagi perusahaan yang tidak memiliki pinjaman di perbankan domestik — diungkapkan Menkeu sebagai bentuk fleksibilitas.
- ·Rencana kenaikan pajak dan royalti mineral — masih dalam tahap perencanaan, belum dikenakan, dan ditunda untuk penyusunan formulasi baru.
- Pihak Terdampak
- Investor China di sektor tambang Indonesia (batu bara, nikel, smelter)Perusahaan tambang asing dengan pinjaman di perbankan domestik — terdampak langsung oleh DHE SDAPerusahaan tambang asing tanpa pinjaman domestik — diuntungkan oleh pengecualianBank BUMN (Himbara) — berpotensi kehilangan sumber dana murah dari DHE SDAPemerintah Indonesia — menghadapi trade-off antara menjaga iklim investasi dan mengamankan penerimaan negara
Key Takeaways
- 1 Yang perlu dipantau: hasil negosiasi antara pemerintah dan Kadin China — apakah ada perubahan formulasi aturan DHE SDA atau penundaan kenaikan royalti tambang.
- 2 Risiko yang perlu dicermati: potensi perlambatan investasi baru China di sektor tambang dan smelter — jika ketidakpastian regulasi berlanjut, pipeline proyek hilirisasi bisa terganggu.
- 3 Sinyal penting: pernyataan resmi dari Kementerian ESDM dan Kemenkeu tentang formulasi baru royalti tambang — penundaan yang sudah diumumkan (artikel terkait) memberi ruang negosiasi, tetapi keputusan final akan menentukan arah investasi.
Ringkasan Eksekutif
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan atas hambatan investasi di Indonesia, terutama kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank BUMN yang dinilai membebani likuiditas perusahaan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi dengan menegaskan bahwa kebijakan nasional tetap memprioritaskan kepentingan dalam negeri, namun aturan DHE SDA sudah memiliki fleksibilitas — termasuk pengecualian bagi perusahaan yang tidak memiliki pinjaman di perbankan domestik. Terkait rencana kenaikan pajak dan royalti mineral, Purbaya bersikap tegas bahwa mineral adalah aset strategis bangsa dan penyesuaian tarif merupakan hak negara, meskipun masih dalam tahap perencanaan. Respons ini muncul di tengah tekanan fiskal yang ketat — defisit APBN hingga Maret 2026 sudah Rp240,1 triliun — dan rupiah yang melemah ke Rp17.509 per dolar AS, membuat setiap kebijakan yang berpotensi mengganggu investasi asing menjadi semakin sensitif.
Kenapa Ini Penting
China adalah investor terbesar di sektor tambang Indonesia — batu bara, nikel, dan smelter. Jika keluhan ini tidak dikelola dengan baik, risiko perlambatan investasi baru atau bahkan divestasi bisa menekan ekspor, penerimaan negara, dan lapangan kerja di daerah tambang. Posisi Menkeu yang menawarkan fleksibilitas namun tetap tegas soal royalti menunjukkan pemerintah sedang berjalan di atas tali — menjaga iklim investasi tanpa mengorbankan kepentingan fiskal di tengah tekanan APBN.
Dampak Bisnis
- ✦ Emiten tambang batu bara dan nikel dengan keterlibatan investor China — seperti ADRO, ITMG, dan emiten nikel hilir — berpotensi menghadapi ketidakpastian regulasi yang lebih tinggi, terutama jika negosiasi royalti berlarut-larut.
- ✦ Perusahaan tambang asing yang tidak memiliki pinjaman di perbankan domestik justru diuntungkan oleh skema pengecualian DHE SDA — mereka bisa bebas dari kewajiban penempatan devisa di Himbara, mengurangi beban likuiditas.
- ✦ Bank BUMN (Himbara) berpotensi kehilangan sumber dana murah jika banyak perusahaan China memenuhi syarat pengecualian dan tidak lagi menempatkan DHE SDA di sistem perbankan domestik — ini bisa menekan likuiditas perbankan di tengah tekanan kredit yang masih tumbuh.
Yang Perlu Dipantau
- ◎ Yang perlu dipantau: hasil negosiasi antara pemerintah dan Kadin China — apakah ada perubahan formulasi aturan DHE SDA atau penundaan kenaikan royalti tambang.
- ◎ Risiko yang perlu dicermati: potensi perlambatan investasi baru China di sektor tambang dan smelter — jika ketidakpastian regulasi berlanjut, pipeline proyek hilirisasi bisa terganggu.
- ◎ Sinyal penting: pernyataan resmi dari Kementerian ESDM dan Kemenkeu tentang formulasi baru royalti tambang — penundaan yang sudah diumumkan (artikel terkait) memberi ruang negosiasi, tetapi keputusan final akan menentukan arah investasi.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.