India Blokir Polymarket, Kalshi Terancam — Regulasi Kripto Makin Ketat

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah India memblokir akses ke Polymarket, platform pasar prediksi terdesentralisasi terbesar di dunia, dan bersiap melakukan hal yang sama terhadap Kalshi, pesaingnya yang teregulasi di AS. Langkah ini didasarkan pada Undang-Undang Promosi dan Regulasi Permainan Daring 2025 yang mengklasifikasikan aktivitas pasar prediksi sebagai perjudian uang online yang dilarang. Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India telah menerbitkan perintah pemblokiran untuk Polymarket dan sedang memproses perintah serupa untuk Kalshi yang bisa keluar dalam waktu dekat. Sebelumnya, pada 25 April, kementerian tersebut mengeluarkan imbauan kepada penyedia layanan VPN, memperingatkan bahwa pengguna lokal masih mengakses platform taruhan dan pasar prediksi ilegal meskipun ada larangan domestik. Pasar prediksi memungkinkan pengguna bertaruh uang sungguhan pada hasil peristiwa biner seperti referendum, pergerakan harga aset keuangan, dan hasil pemilu. Platform-platform ini melonjak popularitasnya secara global selama pemilihan presiden AS 2024, menjadi tempat utama bagi investor untuk melakukan lindung nilai atau bertaruh pada hasil politik. Namun, India secara konsisten mempertahankan sikap 'risk-averse' dan melarang terhadap sektor kripto, memprioritaskan stabilitas keuangan dan kontrol modal di atas pertumbuhan industri. New Delhi telah menggunakan strategi 'shadow ban' melalui pajak yang bersifat punitif, termasuk pajak tetap 30% atas keuntungan dan pajak 1% yang dipotong di sumber (TDS) pada semua transaksi, yang secara efektif mencekik volume perdagangan domestik. Kementerian Keuangan India juga fokus membawa sektor ini di bawah pengawasan ketat Anti-Money Laundering (AML) dan Counter-Strike Financing (CFT). Dampak dari langkah India ini tidak langsung ke Indonesia, tetapi memberikan preseden regulasi yang signifikan. Indonesia sendiri memiliki kerangka regulasi kripto yang diatur oleh Bappebti dan OJK, dengan pendekatan yang lebih moderat namun tetap waspada terhadap aktivitas spekulatif. Jika tren global pengetatan regulasi prediction market berlanjut, ada kemungkinan regulator Indonesia akan mengikuti jejak serupa, terutama mengingat kekhawatiran tentang perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Yang perlu dipantau adalah respons dari platform seperti Polymarket dan Kalshi, apakah mereka akan mencari celah hukum atau mematuhi regulasi di masing-masing yurisdiksi. Selain itu, perkembangan regulasi di AS dan Eropa juga akan mempengaruhi arah kebijakan Indonesia. Sinyal penting adalah pernyataan resmi dari Bappebti atau OJK mengenai prediction market dan aktivitas taruhan berkedok investasi — jika ada indikasi pelarangan, dampaknya akan langsung terasa pada volume perdagangan kripto dan sentimen investor ritel di Indonesia.