Harga Beras Naik di 111 Daerah — Stok Menipis dan Distribusi Jadi Biang Kerok

Ringkasan Eksekutif

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa harga beras mengalami kenaikan di 111 kabupaten dan kota di Indonesia pada Mei 2026, atau mencakup 30,83% wilayah nasional. Rata-rata harga beras nasional hingga minggu kedua Mei 2026 mencapai Rp15.325 per kilogram, naik tipis 0,04% dibandingkan April 2026 yang berada di level Rp15.286 per kg. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengidentifikasi tiga penyebab utama: kenaikan harga dari distributor, stok yang menipis, dan belum masuknya masa panen di sejumlah wilayah. Daerah dengan harga beras tertinggi tercatat di Kabupaten Intan Jaya sebesar Rp48.606 per kg, disusul Kabupaten Puncak Rp45.000 per kg, serta Kabupaten Puncak Jaya dan Tolikara masing-masing Rp32.404 per kg — semuanya berada di Papua, yang secara historis memiliki tantangan distribusi pangan yang parah. Pola kenaikan harga beras ini tidak seragam antar daerah. Di Kota Denpasar, inflasi beras secara bulanan mencapai 2,76% dengan andil inflasi 0,11%, dipicu oleh kenaikan harga di tingkat petani di Jembrana, Badung, Gianyar, dan Bangli, serta kenaikan harga dari distributor luar Bali. Di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, inflasi beras bulanan mencapai 6,54% dengan andil 0,37% — jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional — karena stok menipis dan belum panen. Kondisi serupa terjadi di Kota Palangkaraya, di mana pasokan beras lokal terbatas karena sejumlah varietas padi belum memasuki masa panen, sementara harga beras dari Pulau Jawa yang masuk ke daerah tersebut juga mengalami kenaikan. Di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut mencatat inflasi beras 2,76% secara bulanan akibat kenaikan harga gabah dan pasokan terbatas dari pemasok, sementara Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencatat kenaikan 3,70% secara bulanan meskipun sebagian wilayah mulai panen — karena pasokan gabah dan beras masih sedikit akibat banyak daerah lain belum panen. Kenaikan harga beras ini terjadi di tengah tekanan ekonomi makro yang sudah berat. Rupiah telah menembus level terlemah sepanjang sejarah di Rp17.676 per dolar AS, didorong oleh permintaan valas untuk dividen, haji, dan pembayaran utang, serta tekanan global dari perang Timur Tengah yang mendorong harga minyak Brent di atas USD120 per barel. Defisit APBN hingga Maret 2026 telah mencapai Rp240,1 triliun dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun — artinya utang baru dipakai untuk membiayai bunga utang lama. Kombinasi ini membuat ruang fiskal untuk intervensi harga pangan sangat terbatas. Dampak kenaikan harga beras tidak akan merata. Rumah tangga berpendapatan rendah, yang menghabiskan proporsi lebih besar dari pendapatannya untuk pangan, akan paling terpukul. Produsen makanan olahan berbasis beras — seperti produsen mi instan, kue tradisional, dan makanan ringan — akan menghadapi tekanan biaya bahan baku. Di sisi lain, petani di daerah yang sudah panen mungkin diuntungkan oleh harga gabah yang lebih tinggi, namun keuntungan ini bisa tergerus oleh kenaikan biaya input seperti pupuk dan transportasi yang juga dipengaruhi oleh pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah data inflasi bulanan BPS untuk Mei 2026 — apakah kenaikan harga beras sudah mulai tercermin di inflasi CPI secara lebih luas. Juga penting untuk mencermati kebijakan pemerintah: apakah akan ada impor beras tambahan, operasi pasar, atau subsidi harga untuk menstabilkan harga. Sinyal kritis adalah pernyataan resmi dari Bulog mengenai stok beras dan rencana distribusi ke daerah-daerah dengan harga tertinggi. Risiko terbesar adalah jika kenaikan harga beras menyebar ke daerah lain dan memicu inflasi pangan yang lebih luas, yang pada gilirannya akan membatasi ruang BI untuk menurunkan suku bunga dan memperburuk tekanan daya beli masyarakat.