Saham Tambang Ambruk 5-15% Usai Pemerintah Review Kenaikan Royalti, EMAS Tertekan Bersama MDKA

Fakta Kunci

Pada 8 Mei 2026, PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) mencatat penurunan harga saham sebesar 12%, ditutup di level Rp 7.725 dengan kapitalisasi pasar Rp 113,8 triliun. Pelemahan ini terjadi di tengah aksi jual masif di seluruh sektor basic materials di Bursa Efek Indonesia. Induk usaha EMAS, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), menjadi yang terparah dengan koreksi 15%. Saham lain seperti PT Timah Tbk (-14,88%), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (-13,96%), dan PT Indika Energy Tbk (-12,67%) turut terpukul. Total ada 10 emiten tambang yang terkoreksi di atas 5% pada hari yang sama.

Transmisi Dampak

Katalis penurunan berasal dari notulensi BRI Danareksa Sekuritas yang mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji potensi kenaikan tarif royalti melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) 19/2025. Kenaikan royalti akan langsung memangkas margin laba bersih perusahaan tambang, mengingat biaya royalti merupakan komponen beban operasional langsung. Bagi EMAS yang masih mencatatkan rugi bersih dengan ROE negatif -7,22% dan PER minus 247,32 kali, penambahan beban royalti dapat memperburuk posisi likuiditas dan memperpanjang timeline menuju profitabilitas. Mekanisme transmisi ini juga menekan rencana ekspansi dan belanja modal, karena perusahaan harus mengalokasikan lebih banyak kas untuk kewajiban ke negara. Suku bunga acuan yang masih di level tinggi juga memperberat biaya pendanaan eksternal bagi perusahaan tambang yang padat modal.

Konteks Pasar

Pada sesi 8 Mei 2026, IHSG diperdagangkan di level 6.905,6 poin, namun aksi jual di sektor tambang menjadi pemberat utama indeks. Sektor basic materials tercatat sebagai sektor dengan penurunan terdalam, sementara sektor lain relatif stabil. Dengan PBV EMAS mencapai 17,85 kali dan ROE negatif, valuasi saham ini sangat premium dibandingkan fundamental akuntansinya, sehingga rentan terhadap sentimen negatif. Sebagai perbandingan, MDKA dengan kapitalisasi lebih besar juga terkoreksi 15%, menunjukkan bahwa tekanan tidak hanya pada EMAS tetapi merata di grup Merdeka. Di sisi lain, emiten batu bara seperti PT Indika Energy dan PT Petrosea turut terdampak, menandakan bahwa kekhawatiran atas kenaikan royalti bersifat lintas komoditas. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada hari itu tidak tersedia, namun tekanan terhadap komoditas global juga dapat memperkuat sentimen negatif.

Yang Harus Dipantau

Pertama, investor perlu memantau pengumuman resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perihal revisi PP 19/2025 yang diperkirakan akan dirilis dalam 2-4 minggu ke depan. Kedua, perhatikan jadwal rilis laporan keuangan kuartal II 2026 yang akan menunjukkan dampak awal jika kebijakan sudah diterapkan. Ketiga, pantau pergerakan harga emas global karena PT Merdeka Gold Resources merupakan produsen emas, dan penurunan harga emas dapat memperparah tekanan margin. Jika harga emas global di atas USD 2.000/oz, risiko downside dapat teredam. Sebaliknya, jika turun ke bawah USD 1.900/oz, margin EMAS bisa semakin negatif.

Strategic Insight

Implikasi jangka menengah dari rencana kenaikan royalti ini adalah restrukturisasi model bisnis di sektor tambang Indonesia. Perusahaan dengan biaya produksi rendah dan cadangan bijih kadar tinggi akan lebih tahan terhadap kenaikan royalti, sementara pemain dengan margin tipis seperti EMAS dan MDKA yang masih dalam fase ekspansi akan menghadapi tekanan likuiditas lebih besar. Secara fundamental, EMAS dengan ROE negatif -7,22% harus membuktikan kemampuan mencapai skala ekonomi sebelum kenaikan royalti diterapkan penuh. Jika kebijakan ini dikombinasikan dengan potensi kenaikan pajak lainnya dalam rangka konsolidasi fiskal APBN 2026, sektor tambang bisa kehilangan daya tarik sebagai sektor pertumbuhan. Dalam jangka 6 bulan ke depan, konsolidasi di sektor tambang berpotensi meningkat, dengan emiten kecil berutang tinggi berisiko melakukan rights issue atau akuisisi oleh pemain besar. Hal ini dapat mengubah peta persaingan dan valuasi saham tambang secara struktural, terutama jika pemerintah tidak memberikan insentif transisi atau periode adaptasi.