DEN Dorong Subsidi DME sebagai Investasi Ketahanan Energi, Bukan Beban Fiskal

Ringkasan Eksekutif

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Kholid Syeirazi mengusulkan paradigma baru dalam memandang skema subsidi energi nasional, khususnya untuk proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). Dalam pernyataannya, Kholid menegaskan bahwa subsidi untuk proyek DME tidak bisa dipandang semata-mata sebagai beban fiskal, melainkan sebagai investasi untuk menciptakan nilai tambah domestik dan memperkuat ketahanan energi nasional. Saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG — sekitar 80% dari total kebutuhan nasional atau setara 7,2 juta ton per tahun dipenuhi dari impor. Padahal, Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah (low rank coal) dalam jumlah besar yang belum termanfaatkan optimal, termasuk sekitar 600 juta ton batu bara stranded yang minim pasar. Proyek Coal to DME ini tengah dikembangkan oleh konsorsium MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga, dan telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Groundbreaking Proyek Hilirisasi Ke-2 pada akhir April 2026. Kholid menekankan bahwa pendekatan pembangunan DME tidak bisa dilihat semata dari sisi keekonomian jangka pendek, karena proyek ini berkaitan langsung dengan agenda besar ketahanan dan kemandirian energi nasional. Ketergantungan pada impor energi menyimpan risiko besar, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik global seperti konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia. Ia juga menegaskan bahwa perhitungan manfaat proyek DME harus memperhitungkan aspek net social benefit secara menyeluruh, bukan hanya membandingkan harga LPG impor dengan biaya produksi DME. Jika negara hanya berpatokan pada logika ekonomi murni, maka pembangunan kilang maupun proyek hilirisasi lainnya tidak akan pernah dianggap layak. Wacana ini muncul di tengah tekanan fiskal yang signifikan — defisit APBN hingga Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% PDB, dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun. Harga minyak Brent yang telah menembus US$107 per barel akibat krisis Selat Hormuz semakin memperberat beban subsidi energi. Dalam konteks ini, usulan DEN untuk mengalihkan subsidi dari impor LPG ke produksi DME dalam negeri menjadi relevan, meskipun implementasinya membutuhkan investasi besar dan waktu yang tidak sebentar. Yang perlu dipantau ke depan adalah respons pemerintah terhadap usulan ini, termasuk potensi perubahan skema subsidi dalam APBN-P 2026, serta perkembangan proyek Coal to DME yang melibatkan BUMN dan MIND ID. Risiko utama adalah jika harga batu bara global naik signifikan, maka keekonomian DME bisa tergerus dan subsidi yang dibutuhkan justru membengkak. Selain itu, perlu dicermati juga respons dari industri LPG dan infrastruktur yang sudah terbangun, karena peralihan dari LPG ke DME membutuhkan investasi pada jaringan distribusi dan konversi peralatan rumah tangga.