CLARITY Act Lolos Komite Senat AS — DeFi Terancam Amandemen Baru

Ringkasan Eksekutif

RUU Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) yang baru saja lolos dari Komite Perbankan Senat AS dengan suara bipartisan 15-9 pada pertengahan Mei 2026 menyisakan kekhawatiran serius bagi sektor decentralized finance (DeFi). Amandemen yang direvisi pada menit-menit terakhir untuk mengamankan dukungan dua senator Demokrat telah mengubah secara signifikan cara regulator memperlakukan pengembang perangkat lunak blockchain. Versi awal RUU memberikan perlindungan bagi pengembang non-kontrol — mereka yang menulis kode untuk platform DeFi atau dompet kripto pribadi tetapi tidak memiliki kendali operasional — dari diperlakukan sebagai money services businesses. Namun, amandemen tersebut merevisi bagian lain yang berpotensi membuat mereka tetap bisa diklasifikasikan sebagai 'securities intermediaries' jika regulator dapat membuktikan adanya tingkat kendali tertentu yang membantah klaim desentralisasi proyek mereka. Bahasa baru dalam RUU memperluas kemampuan regulator federal untuk menetapkan suatu protokol sebagai DeFi palsu dan meregulasinya sebagai entitas yang dikendalikan secara terpusat — bahkan jika pengembang tidak benar-benar memiliki kendali yang jelas. Cakupannya kini bisa menjerat siapa pun yang 'bertindak berdasarkan perjanjian, pengaturan, atau pemahaman' untuk mengendalikan protokol. Ini menciptakan ketidakpastian hukum baru bagi ekosistem DeFi global, termasuk proyek-proyek yang mungkin memiliki koneksi atau pengguna di Indonesia. Di sisi lain, sektor DeFi masih bisa merayakan bahwa perlindungan utama bagi pengembang — Blockchain Regulatory Certainty Act yang secara umum melindungi pengembang perangkat lunak yang tidak mengendalikan uang orang lain dari diperlakukan sebagai money transmitters — tetap dipertahankan. Namun, celah baru dari amandemen ini menciptakan tumpang tindih regulasi yang membingungkan: seorang pengembang bisa dilindungi dari satu aturan tetapi tetap terjerat aturan lain. House Majority Whip Tom Emmer membela RUU ini dengan menyebut kekhawatiran lembaga penegak hukum sebagai 'red herring' yang bertujuan memperlambat proses legislasi. Emmer menekankan bahwa pengembang yang tidak mengelola dana pengguna seharusnya tidak diperlakukan sebagai money transmitters, dan bahwa perlakuan yang tidak konsisten antar negara bagian menciptakan ketidakpastian hukum bagi inovator. Ia juga memproyeksikan bahwa Kongres pada akhirnya akan mengirimkan undang-undang ini ke meja Presiden Trump. Namun, jalur legislasi masih panjang: RUU harus melalui penggabungan dengan versi Komite Pertanian, disetujui Senat penuh, melewati rekonsiliasi DPR, dan mencapai meja presiden. Faktor penghambat lain: CFTC saat ini hanya memiliki satu komisioner, dan amandemen Senator Klobuchar mensyaratkan RUU tidak berlaku hingga setidaknya empat komisioner telah dinominasikan dan dikonfirmasi — sebuah proses yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Sementara itu, data dari artikel terkait menunjukkan bahwa euforia awal sudah mulai meredup: Bitcoin diperdagangkan di sekitar $79.084, gagal menembus resistance 200-day moving average di $82.400, sementara lebih dari $360 juta posisi beli leverage dilikuidasi dalam 24 jam. Faktor makro global — inflasi AS yang panas, harga minyak Brent di atas $105 per barel, dan imbal hasil Treasury 10 tahun di atas 4,5% — terus menekan aset berisiko secara global. Bagi investor Indonesia, perkembangan ini memiliki dua lapis dampak. Secara langsung, euforia regulasi AS dapat mendorong volume perdagangan kripto di bursa lokal yang masih didominasi investor ritel. Secara tidak langsung, jika RUU ini benar-benar disahkan, kerangka regulasi yang jelas bisa membuka pintu bagi masuknya modal institusi global ke aset kripto — termasuk potensi produk ETF XRP yang bisa menarik minat investor institusi Indonesia. Namun, risiko utamanya tetap pada faktor makro: jika suku bunga AS tetap tinggi dan dolar kuat, risk-off global bisa menekan IHSG dan rupiah terlepas dari perkembangan regulasi kripto. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah: (1) perkembangan bahasa final RUU saat dibahas di lantai Senat — apakah ada upaya untuk mempersempit kembali cakupan amandemen; (2) reaksi pasar DeFi — apakah terjadi penurunan aktivitas atau pergeseran proyek ke yurisdiksi lain; (3) sikap regulator Indonesia (Bappebti/OJK) terhadap perkembangan ini — apakah akan ada penyesuaian kebijakan aset digital domestik.