BOE Siap Longgarkan Aturan Stablecoin — Sinyal Regulasi Global Makin Akomodatif

Ringkasan Eksekutif

Bank of England (BOE) bersedia melonggarkan usulan regulasi stablecoin yang sebelumnya dinilai terlalu ketat oleh industri kripto. Wakil Gubernur Sarah Breeden mengakui bahwa rencana awal untuk membatasi kepemilikan individu hingga £20.000 per koin mungkin terlalu konservatif. BOE juga siap menurunkan persyaratan bahwa setidaknya 40% aset cadangan stablecoin harus disimpan di bank sentral tanpa bunga — sebuah ketentuan yang lebih ketat dibandingkan di AS. Industri kripto sebelumnya mengkritik bahwa aturan tersebut berisiko membuat Inggris tertinggal dalam ekonomi digital. Breeden menyatakan bahwa BOE mendengar masukan industri bahwa mekanisme pembatasan yang diusulkan terlalu rumit secara operasional untuk tindakan sementara, dan bank sentral terbuka untuk mencari cara lain mencapai tujuan yang sama. Langkah ini merupakan sinyal penting bahwa regulator besar mulai menyesuaikan pendekatan mereka terhadap stablecoin, dari yang semula sangat restriktif menjadi lebih pragmatis. Perubahan sikap BOE ini terjadi di tengah dinamika regulasi kripto global yang semakin matang. Di AS, RUU CLARITY Act tengah dibahas di Senat, sementara bank-bank besar seperti JPMorgan dan Morgan Stanley mulai meluncurkan produk tokenisasi untuk melayani penerbit stablecoin. Kombinasi ini menciptakan momentum regulasi yang lebih jelas dan akomodatif bagi industri aset digital. Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi referensi penting. OJK yang kini mengawasi aset digital tengah menyusun kerangka regulasi yang komprehensif. Jika Inggris dan AS bergerak ke arah yang lebih akomodatif, tekanan bagi Indonesia untuk tidak terlalu restriktif akan semakin besar — terutama jika ingin mempertahankan daya saing sebagai hub ekonomi digital di Asia Tenggara. Namun, perlu dicatat bahwa BOE tetap menekankan pentingnya mitigasi risiko, terutama terkait stabilitas keuangan. Breeden menegaskan bahwa bank sentral masih akan mengelola risiko yang dianggap penting saat stablecoin mulai diadopsi secara luas. Ini berarti pelonggaran tidak berarti deregulasi penuh, melainkan penyesuaian desain kebijakan agar lebih efisien secara operasional tanpa mengorbankan tujuan pengawasan. Yang perlu dipantau ke depan adalah detail final dari proposal BOE yang direvisi, serta bagaimana respons industri terhadap perubahan tersebut. Jika Inggris berhasil menciptakan kerangka regulasi yang seimbang antara inovasi dan stabilitas, ini bisa menjadi model yang diadopsi oleh yurisdiksi lain, termasuk Indonesia.