Foto: Cointelegraph — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Proyeksi jangka panjang yang bergantung pada adopsi perusahaan besar; dampak ke Indonesia bersifat tidak langsung melalui regulasi dan adopsi ritel, namun berpotensi mengubah lanskap pembayaran dan sistem keuangan.
Ringkasan Eksekutif
Matt Hougan, kepala investasi Bitwise, memproyeksikan nilai stablecoin bisa mencapai $4 triliun pada 2030 jika diadopsi oleh perusahaan teknologi besar untuk transaksi sehari-hari, bukan hanya perdagangan kripto. Ia menekankan bahwa stablecoin menyederhanakan pembayaran global dengan satu alamat dompet tanpa infrastruktur perbankan atau konversi mata uang. Momentum regulasi di AS melalui GENIUS Act mendorong perusahaan seperti Visa untuk bereksperimen dengan stablecoin, namun bank-bank AS justru melobi pembatasan karena khawatir stablecoin menggerus simpanan dan mengancam sistem perbankan. Divergensi regulasi ini menciptakan ketidakpastian yang perlu dicermati, terutama karena Inggris melalui BOE juga mengusulkan larangan dompet non-kustodial untuk stablecoin.
Kenapa Ini Penting
Proyeksi ini menyoroti potensi pergeseran struktural dalam sistem pembayaran global yang bisa mengurangi ketergantungan pada perbankan tradisional dan SWIFT. Bagi Indonesia, adopsi stablecoin oleh perusahaan besar global dapat mempercepat digitalisasi pembayaran lintas batas dan remitansi, yang merupakan pasar besar bagi pekerja migran Indonesia. Namun, resistensi dari perbankan dan ketidakpastian regulasi di berbagai yurisdiksi bisa memperlambat adopsi dan menciptakan fragmentasi pasar.
Dampak Bisnis
- ✦ Perusahaan teknologi dan fintech global yang mengadopsi stablecoin untuk pembayaran lintas batas dapat mengurangi biaya transaksi dan mempercepat settlement, mengancam model bisnis penyedia remitansi tradisional seperti Western Union dan MoneyGram yang mulai beralih ke blockchain.
- ✦ Bank-bank di AS dan Inggris menghadapi tekanan kompetitif karena stablecoin berimbal hasil lebih tinggi berpotensi menggerus simpanan nasabah, yang dapat mengurangi ketersediaan kredit dan memicu lobi regulasi yang lebih ketat.
- ✦ Di Indonesia, exchange kripto lokal dan startup fintech yang bergerak di stablecoin dan remitansi bisa mendapatkan peluang pertumbuhan jika regulasi Bappebti/OJK mengakomodasi, namun juga berisiko jika regulasi global yang ketat membatasi akses ke stablecoin tertentu.
Konteks Indonesia
Indonesia memiliki pasar kripto ritel yang aktif dan volume remitansi yang besar dari pekerja migran. Adopsi stablecoin oleh perusahaan besar global dapat membuka jalur pembayaran lintas batas yang lebih murah dan cepat bagi pengiriman uang TKI, serta mendorong inovasi di fintech lokal. Namun, resistensi perbankan dan ketidakpastian regulasi global dapat mempengaruhi kebijakan Bappebti dan OJK dalam mengatur stablecoin dan aset digital di Indonesia. Perkembangan Rupiah Digital (CBDC) BI juga perlu dicermati sebagai respons potensial terhadap adopsi stablecoin global.
Yang Perlu Dipantau
- ◎ Yang perlu dipantau: perkembangan GENIUS Act dan CLARITY Act di Senat AS — kepastian regulasi akan menentukan kecepatan adopsi stablecoin oleh institusi keuangan besar.
- ◎ Risiko yang perlu dicermati: divergensi regulasi antara AS (mengizinkan dompet non-kustodial) dan Inggris (melarangnya) — dapat menciptakan ketidakpastian bagi penerbit stablecoin dan pengguna global, termasuk Indonesia.
- ◎ Sinyal penting: adopsi stablecoin oleh Visa yang memperluas pilot ke lima blockchain lagi — ini indikator bahwa infrastruktur pembayaran arus utama mulai mengintegrasikan stablecoin secara serius.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.