BI Ungkap Tiga Biang Kerok Rupiah ke Rp17.600: Dividen, Haji, dan Perang

Ringkasan Eksekutif

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan tiga penyebab utama pelemahan rupiah hingga menembus level Rp17.600-an per dolar AS dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Senin, 18 Mei 2026. Faktor pertama adalah tingginya permintaan valuta asing domestik pada April hingga Juni, yang berasal dari pembayaran dividen perusahaan, kebutuhan valas untuk jemaah haji, dan pembayaran utang. Faktor kedua adalah tekanan global: perang di Timur Tengah sejak Februari 2026 yang mendorong harga minyak mentah Brent melonjak hingga di atas USD120 per barel, serta inflasi AS yang masih tinggi sehingga mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Akibatnya, imbal hasil obligasi AS naik dan mendorong arus modal keluar dari negara berkembang menuju AS, memperkuat dolar AS dan menekan mata uang emerging market termasuk rupiah. Faktor ketiga adalah faktor teknikal pasar yang tidak dijelaskan secara rinci namun memperparah tekanan. Perry menegaskan bahwa tekanan terhadap rupiah bersifat sementara dan meyakini nilai tukar akan kembali menguat pada Juli hingga Agustus 2026 seiring meredanya kebutuhan valuta asing dan membaiknya kondisi pasar global. BI masih memegang target asumsi makro APBN dengan rata-rata kurs Rp16.500 sepanjang 2026, dalam kisaran Rp16.200 hingga Rp16.800. Namun, realitas pasar saat ini sangat kontras — rupiah telah menembus level terlemah sepanjang sejarah di Rp17.676 pada hari yang sama, melampaui rekor pelemahan saat krisis moneter 1998 yang berada di kisaran Rp16.800. Tekanan politik terhadap BI juga mencapai titik eskalasi: anggota Komisi XI DPR Primus Yustisio secara terbuka meminta Perry untuk mengundurkan diri, sementara Ketua Komisi XI Misbakhun meminta BI mengembalikan rupiah ke Rp16.000. Di sisi lain, penerimaan BI dari Hasil Pengelolaan Aset Valas (HPAV) yang melonjak 212,25% menjadi Rp66,65 triliun pada kuartal IV-2026 menimbulkan pertanyaan apakah pelemahan rupiah justru menguntungkan BI secara finansial — sebuah isu yang menyentuh independensi bank sentral. Dampak pelemahan rupiah ini sangat luas dan sistemik. Biaya impor bahan baku dan barang modal naik, menekan margin perusahaan manufaktur dan konsumen. Perusahaan dengan utang valas — terutama di sektor properti, infrastruktur, dan maskapai penerbangan — menghadapi kerugian kurs yang signifikan. Di sisi lain, eksportir komoditas seperti batu bara, CPO, dan emas mendapat keuntungan dari konversi pendapatan dolar yang lebih tinggi, namun efek positif ini tidak merata karena petani kecil dan UMKM tetap tertekan oleh biaya input yang naik. Harga pangan di pasar tradisional sudah mulai naik — daging sapi dari Rp130.000/kg menjadi Rp150.000/kg, dan tahu ikut terpengaruh karena kedelai impor. IHSG anjlok 4,18% ke 6.442 — kembali ke level pandemi 2021 — dengan kapitalisasi pasar menyusut Rp5.278 triliun dari all-time high. Investor asing mencatat jual bersih Rp1,531 triliun dalam sehari, dengan total outflow Rp40,823 triliun sepanjang 2026. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah hasil Rapat Dewan Gubernur BI pada 20 Mei 2026 — apakah akan menaikkan suku bunga untuk menahan rupiah atau mempertahankan status quo. Keputusan ini akan menjadi sinyal kredibilitas BI di mata pasar. Hasil FOMC Meeting Minutes pada 21 Mei juga krusial — jika hawkish, tekanan pada rupiah akan berlanjut. Perkembangan konflik Iran dan harga minyak akan menjadi faktor eksternal utama yang menentukan apakah rupiah bisa stabil atau terus tertekan. Risiko terbesar adalah jika tekanan rupiah memicu capital outflow yang lebih besar, menekan IHSG dan mendorong yield SBN naik — menciptakan lingkaran setan yang memperburuk kondisi fiskal dan moneter.