TBLA

24 Okt 2026 Skor 6.3

Singapura Sebut PT PML Penyebab Karhutla RI, Emiten Ini Buka Suara

PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) akhirnya memberikan klarifikasi resmi atas pemberitaan yang mengaitkan pihak berelasi, PT Paramitra Mulia Langgeng (PML), dengan isu kebakaran hutan dan lahan lintas batas. Klarifikasi ini merespons langkah National Environment Agency (NEA) Singapura yang menerbitkan Preventive Measure Notice berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act kepada tujuh perusahaan pemegang konsesi di Indonesia yang diduga kuat terkait kabut asap lintas batas; PT PML termasuk salah satunya. Dalam surat ke Bursa Efek Indonesia tertanggal 23 Oktober 2026, TBLA menjelaskan bahwa PML merupakan pihak berelasi dan terdapat rekam jejak transaksi antara keduanya berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2026. Yang menjadi inti klarifikasi adalah struktur kepemilikan dan pengendalian. Direktur TBLA, Jason Indrian Winata, menyatakan saham PML dimiliki 50% oleh Widarto dan 50% oleh Santoso Winata—keduanya juga pemegang saham TBLA—dan beberapa anggota direksi serta komisaris TBLA juga menjabat di PML. Meski demikian, TBLA menegaskan tidak memiliki saham PML, tidak menguasai lahan, dan tidak terlibat dalam pengelolaan areal konsesi PML. Perusahaan juga menyatakan transaksi dengan PML sebatas penjualan bahan pembantu atau suku cadang, bukan transaksi penggunaan lahan, pengalihan, tukar-menukar, atau rencana alih fungsi areal konsesi. TBLA menambahkan tidak pernah menerima temuan, sanksi, atau proses peninjauan izin atas PML; operasionalnya tidak bergantung pada PML; dan pembukuannya tidak memiliki piutang, uang muka, pinjaman, jaminan, atau penanggungan yang berkaitan dengan PML. Pernyataan itu penting karena memisahkan eksposur legal-finansial langsung dari eksposur reputasi. Namun, hubungan kepemilikan dan kepengurusan yang tumpang tindih membuat pemisahan operasional tidak otomatis menghapus persepsi konflik kepentingan. Di pasar, AALI sebagai proksi CPO berada di 9.625 atau menguat 5,19%, Brent di US$111,70, dan USD/IDR di 18.050—konteks yang menunjukkan premi risiko karhutla belum sepenuhnya masuk ke harga emiten perkebunan. Bagi sektor sawit, kasus ini menggeser isu karhutla dari ranah lingkungan ke ranah kepatuhan dagang dan tata kelola pihak berelasi. Pembeli ekspor, lembaga sertifikasi, dan auditor rantai pasok berpotensi meminta bukti ketertelusuran asal komoditas, terutama bila notice NEA berlanjut ke pemeriksaan atau tindakan lain. Yang perlu dipantau dalam 1–4 minggu ke depan: respons NEA dan otoritas Singapura, pengungkapan dari enam perusahaan lain yang disebut, permintaan klarifikasi dari pembeli ekspor, serta apakah TBLA atau PML menghadapi proses peninjauan izin di Indonesia. Sinyal kunci adalah apakah isu ini berhenti sebagai notice preventif atau berkembang menjadi sanksi dagang yang lebih luas.

Sumber data: IDX