INAF

30 Okt 2026 Skor 5.7

Tuntas Digelar, DTIIF 2026 Hadirkan 3.000 Peserta dan Rajut Kemitraan Strategis

Danantara Indonesia menutup DTIIF 2026 dengan lebih dari 3.000 peserta dan 274 pembicara serta moderator, tetapi hasil paling substantif bukan angka kehadiran. Forum tiga hari di Fairmont Jakarta pada 26–28 Oktober 2026 itu menghasilkan rangkaian nota kesepahaman: dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, serta BRIN; lalu platform riset bersama BRIN dan 32 perguruan tinggi; ditambah sejumlah kolaborasi antar-BUMN di dalamnya. Chief Technology Officer Danantara sekaligus Ketua DTIIF 2026 Sigit Puji Santosa menyebut kesepakatan itu sebagai langkah awal — dan itulah statusnya: nota kesepahaman, bukan kontrak bernilai. Yang luput dari sorotan adalah pergeseran arsitektur di balik forum ini. Selama ini agenda riset, kebutuhan industri, dan pendanaan negara berjalan di jalur masing-masing kementerian. DTIIF mempertemukan Kementerian Keuangan sebagai pemegang anggaran, BRIN dan 32 kampus sebagai pemasok riset, Kementerian Perindustrian sebagai pemilik peta kebutuhan industri, dan BUMN sebagai eksekutor — dengan Danantara menempatkan diri sebagai simpul yang menyambungkan keempatnya. Model ini menyerupai cara dana investasi negara lain mengorkestrasi hilirisasi: pendanaan dan koordinasi bergerak dari siklus anggaran tahunan ke satu kendaraan investasi. Perhatikan pula bahwa dari enam sektor yang dibahas — energi; telekomunikasi dan infrastruktur digital; pertanian, pangan, dan kesehatan; material maju dan semikonduktor; keuangan dan perbankan; serta transportasi dan infrastruktur — tidak satu pun kesepakatan spesifik disebut untuk semikonduktor. Jarak antara kerangka sektor dan komitmen nyata masih lebar. Waktunya justru tidak bersahabat. IHSG berada di 5.057 setelah terkoreksi 4,26%, rupiah di 18.138 per dolar AS, dan Brent di US$113,58. Kombinasi ini mahal bagi proyek berjangka panjang yang komponennya diimpor: peralatan pusat data, komponen kendaraan listrik, mesin pabrik biodiesel. Kurs yang lemah memperbesar belanja modal dalam rupiah, sementara minyak yang tinggi menaikkan biaya operasional pembangkitan dan logistik. Konsekuensinya, semua kesepahaman di atas harus melewati uji kelayakan yang lebih ketat daripada bila diteken saat kondisi pasar kondusif. Dampak menurun paling cepat terasa pada rantai pasok yang tidak disebut di panggung: kontraktor mekanikal-elektrikal untuk pusat data, importir peralatan listrik, penyedia pendingin, serta unit komersialisasi riset di 32 kampus yang harus mengubah hasil penelitian menjadi kontrak industri. Di sisi kesehatan, fitofarmaka berbasis kratom yang dikerjakan Danantara Development Management Fund bersama ITB, Indofarma, dan PT EBM Saintifik dan Teknologi membuka jalur nilai tambah bagi komoditas yang selama ini banyak dilepas dalam bentuk bahan mentah — sekaligus membawa risiko regulasi di negara tujuan yang memperlakukan kratom secara berbeda-beda. Yang perlu dipantau dalam satu sampai empat minggu: bentuk pengawalan yang dijanjikan Danantara atas kesepakatan tersebut, kesiapan pasokan listrik PLN untuk pusat data Telkom, status Heads of Agreement biodiesel di Indragiri Hilir, dan apakah keterlibatan Kementerian Keuangan berlanjut menjadi instrumen dukungan fiskal. Tanpa konversi menjadi perjanjian definitif, DTIIF berhenti sebagai forum.

Sumber data: IDX

27 Okt 2026 Skor 5.7

Indofarma (INAF) Bidik Hilirisasi Tanaman Obat, Kratom Jadi Fokus Ekspor

PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) membidik hilirisasi tanaman obat Indonesia, dengan kratom sebagai salah satu fokus. Direktur Utama Indofarma Sahat Sihombing menyampaikan rencana ini pada Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Perseroan melihat kratom yang tumbuh di sejumlah wilayah Kalimantan masih banyak dijual sebagai bahan mentah dengan harga US$3,5–4 per kilogram. Melalui pengolahan dan pemurnian, Indofarma menghitung nilai ekonominya berpotensi meningkat berkali-kali lipat, bahkan sekitar 100 kali lipat dalam skenario yang disampaikan perseroan. Angka itu bukan janji final: hasilnya bergantung pada kualitas bahan baku, teknologi, spesifikasi produk akhir, dan permintaan pasar. Yang membedakan langkah ini dari sekadar wacana hilirisasi adalah posisi Indofarma dalam rantai ekspor. Sahat menyatakan Indofarma sebagai manufaktur yang akan melaksanakan hasil penelitian dan pihak yang mengekspor produk turunan, karena izin ekspor harus berada di Indofarma. Pernyataan itu memberi sinyal bahwa perseroan ingin menjadi simpul antara riset perguruan tinggi, pasokan bahan baku daerah, dan pembeli luar negeri. Indofarma menjajaki pengembangan produk bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan mitra penelitian lain, mencakup pengolahan bahan baku, ekstraksi, hingga pemurnian. Standar produksi dan ketertelusuran proses disebut sebagai syarat agar mutu terjaga. Bagi Indofarma, ini adalah upaya membuka sumber pertumbuhan baru di luar lini farmasi konvensional. Namun nilai tambah kratom tidak otomatis tercipta hanya karena komoditas diolah. Produk turunan memerlukan kepastian keamanan, regulasi, dan persyaratan ekspor di negara tujuan. Di sinilah risiko utama berada: tanpa persetujuan regulasi, standar mutu, dan pembeli yang jelas, skenario kenaikan nilai ekonomi tetap berhenti sebagai perhitungan. Konteks pasar saat ini juga tidak netral. Dengan USD/IDR di 18.145, eksportir mendapat ilusi daya saing dari rupiah yang lemah, tetapi biaya peralatan, teknologi, dan komponen impor ikut mahal. IHSG di 5.266 yang turun 3,18% menunjukkan selera risiko pasar sedang tertekan, sehingga ekspansi yang bergantung pada belanja modal dan kepastian regulasi cenderung dicermati lebih ketat. Efek berantainya lebih luas dari Indofarma. Petani dan pengumpul kratom di Kalimantan menghadapi perubahan permintaan: dari sekadar menjual daun kering menjadi memasok bahan baku dengan standar mutu dan ketertelusuran tertentu. Jika skema berjalan, sebagian nilai tambah berpindah ke hilir, tetapi petani bisa memperoleh harga lebih baik bila kualitasnya sesuai. Sebaliknya, ketergantungan pada satu pintu izin ekspor membuat posisi Indofarma kuat sekaligus berisiko menjadi bottleneck. Pemain jamu dan fitofarmaka lain yang ingin mengekspor produk berbasis biodiversitas mungkin perlu bermitra dengan INAF atau membangun jalur izin sendiri. Yang perlu dipantau dalam 1–4 minggu ke depan: kesepakatan kerja sama dengan ITB yang mengikat, kejelasan regulasi dan persyaratan ekspor kratom, serta apakah kolaborasi bergerak ke produksi komersial atau masih berhenti di forum. Sinyal kunci bukan retorika hilirisasi, melainkan produk jadi, izin, dan pembeli pertama.

Sumber data: IDX

7 Jul 2026 Skor 6.7 Signal Tinggi

Menanti Nasib WIKA, WSKT, INAF: 3 Emiten BUMN Terancam Delisting dari Lantai BEI

Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan tiga emiten BUMN ke dalam daftar perusahaan yang berpotensi dihapus pencatatannya (delisting) akibat suspensi berkepanjangan. PT Indofarma Tbk (INAF) disuspensi sejak 2 Juli 2024 — sudah 24 bulan, melampaui batas 24 bulan berturut-turut yang menjadi syarat delisting. PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menjadi yang terlama: 38 bulan sejak 8 Mei 2023, sementara PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) digembok 16 bulan sejak 18 Februari 2025. Total ada 59 emiten dalam daftar serupa. Aturan BEI menyebut delisting bisa dilakukan jika emiten mengalami kondisi keuangan atau hukum yang signifikan dan tidak mampu menunjukkan pemulihan yang memadai, atau suspensi melebihi 24 bulan. Faktor utama di balik ancaman ini adalah kondisi keuangan ketiga perusahaan yang memburuk. Indofarma mencatat ekuitas negatif dan rasio HPP terhadap penjualan masih di atas 100% pada 2025 — artinya mereka menjual produk di bawah biaya produksi. Waskita dan Wijaya Karya terbebani utang proyek infrastruktur yang macet dan proses restrukturisasi yang berlarut, diperparah tekanan likuiditas akibat tingginya beban bunga di tengah suku tinggi. Suspensi berkepanjangan mencerminkan ketidakmampuan mereka menyelesaikan masalah fundamental. Dampak paling langsung dirasakan investor yang memegang saham ketiga emiten. Delisting berarti saham tidak lagi diperdagangkan, likuiditas hilang, dan nilai investasi bisa anjlok ke nol jika tidak ada pembelian kembali oleh perusahaan. Bagi kreditor dan mitra bisnis, status delisting menambah risiko gagal bayar dan menghambat akses pendanaan baru. Di sektor konstruksi, proyek-proyek yang dikerjakan Waskita dan Wijaya Karya — termasuk jalan tol, bendungan, dan infrastruktur publik — berpotensi terhambat penyelesaiannya, menimbulkan dampak berantai ke subkontraktor, pemasok material, dan tenaga kerja. Sektor farmasi juga kehilangan satu pemain BUMN yang seharusnya menjadi andalan dalam rantai pasok obat nasional. Yang perlu dipantau dalam 1–4 minggu ke depan: (1) keputusan resmi BEI mengenai status delisting — apakah ada tenggat tambahan untuk perbaikan keuangan, atau langsung dihapuskan; (2) laporan keuangan semester I 2026 dari masing-masing emiten — apakah ada tanda-tanda perbaikan margin atau arus kas; (3) respons pemerintah sebagai pemegang saham — apakah ada skema penyelamatan berupa rights issue, suntikan modal negara, atau konsolidasi BUMN; (4) dampak psikologis ke emiten BUMN lain di BEI — apakah investor mulai melepas saham BUMN lain karena khawatir risiko serupa; (5) update dari OJK dan Kementerian BUMN mengenai kebijakan restrukturisasi BUMN bermasalah. Risiko paling besar adalah jika delisting terjadi tanpa rencana penyelamatan yang jelas, maka kepercayaan pasar terhadap BUMN sebagai emiten akan terkikis dan biaya pendanaan korporasi BUMN lain bisa naik.

Sumber data: IDX

5 Jul 2026 Skor 5.7

Masuk Daftar Delisting, Indofarma (INAF) Beberkan Progres Pemulihan Kinerja

PT Indofarma Tbk (INAF) resmi masuk dalam daftar 59 emiten yang berpotensi dihapus pencatatannya (delisting) oleh Bursa Efek Indonesia per 30 Juni 2026. Saham perseroan telah disuspensi sejak 2 Juli 2024 akibat kondisi keuangan yang memburuk, termasuk posisi ekuitas yang negatif. Dalam keterbukaan informasi terbaru, manajemen menyebut bahwa program transformasi dan restrukturisasi mulai menunjukkan hasil, namun tantangan likuiditas masih membayangi. Sepanjang 2025, Indofarma mencatat penjualan bersih sebesar Rp151,5 miliar. Di sisi efisiensi, perseroan berhasil menekan beban pokok penjualan hingga 31,1 persen, sehingga rasio harga pokok penjualan terhadap penjualan membaik dari 117,8 persen menjadi 112,7 persen. Selain itu, beban penjualan serta beban umum dan administrasi (SG&A) berhasil dipangkas hingga 55,7 persen. Namun, rasio HPP terhadap penjualan yang masih di atas 100 persen menunjukkan bahwa perseroan masih menjual produk di bawah biaya produksinya — tanda bahwa margin kotor masih negatif dan profitabilitas inti belum pulih. Dalam konteks yang lebih luas, kasus Indofarma menjadi alarm bagi emiten lain yang mengalami tekanan likuiditas serupa, terutama di tengah kondisi suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah yang memperberat biaya impor bahan baku. Bagi investor, delisting berarti likuiditas saham hilang dan nilai investasi bisa menjadi nol jika tidak ada skema pembelian kembali oleh perusahaan. Di sisi lain, upaya restrukturisasi yang sedang berjalan — jika berhasil — bisa membuka peluang reverse stock split atau rights issue, meski prospeknya masih sangat tergantung pada pemulihan arus kas dan dukungan pemegang saham. Yang perlu dipantau dalam beberapa bulan ke depan adalah: (1) keputusan resmi BEI mengenai status delisting INAF — apakah diberikan tenggat tambahan untuk perbaikan keuangan; (2) realisasi laba operasional pada laporan keuangan semester I 2026; (3) perkembangan negosiasi dengan kreditur dan potensi injeksi modal baru.

Sumber data: IDX

21 Jun 2026 Skor 4.0

Perkokoh Daya Saing Industri, Indofarma (INAF) Ekspor Lima Kontainer Produk Farmasi ke Afghanistan

PT Indofarma (Persero) Tbk, anak usaha Bio Farma Group, mengirimkan lima kontainer produk farmasi ke Afghanistan dari fasilitas Cibitung, Jawa Barat. Pelepasan ekspor dilakukan oleh Dirut Indofarma Sahat Sihombing dan disaksikan oleh jajaran direksi serta perwakilan Bio Farma. Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya menyebut ekspor ini sebagai indikator positif transformasi grup dan momentum memperkuat daya saing industri kesehatan nasional di tingkat global. Langkah ini menandai ekspansi pasar perusahaan ke kawasan Asia Selatan yang membutuhkan pasokan farmasi. Meski volume terbatas—lima kontainer—ekspor ini menunjukkan kapasitas produksi Indofarma telah memenuhi standar internasional dan membuka peluang kontrak jangka panjang. Dari sisi makro, pelemahan rupiah ke level Rp17.821 per dolar AS (berdasarkan data baseline) memberikan keuntungan harga bagi eksportir, termasuk Indofarma. Biaya logistik yang relatif stabil didukung harga minyak Brent di kisaran US$80,59 per barel. Namun, Afghanistan masih menghadapi risiko stabilitas politik dan keterbatasan infrastruktur pembayaran yang perlu diantisipasi. Bagi Indofarma, diversifikasi pasar ke luar negeri mengurangi ketergantungan pada pasar domestik yang kompetitif. Namun, kontribusi pendapatan dari ekspor ini kemungkinan masih kecil dibandingkan total penjualan perseroan. Yang perlu dipantau ke depan adalah realisasi kontrak lanjutan, respons harga saham INAF di BEI, serta kemampuan Indofarma mempertahankan konsistensi kualitas dan pengiriman. Jika berhasil, ini bisa menjadi model bagi ekspor farmasi BUMN ke negara lain yang membutuhkan, seperti di Afrika atau Timur Tengah. Sebaliknya, kegagalan memenuhi komitmen dapat merusak reputasi dan menghambat ekspansi berikutnya. Investor dan pelaku industri farmasi perlu mencermati perkembangan ini sebagai sinyal awal transformasi BUMN farmasi menuju pemain global.

Sumber data: IDX