ADCP

15 Sep 2026 Skor 7.0

Bos Adhi Karya Minta Maaf, Janji Selesaikan Masalah LRT City

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Moeharmein Zein Chaniago, menyampaikan permintaan maaf terbuka atas mangkraknya proyek LRT City yang digarap anak usahanya, PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP). Permintaan maaf itu disampaikan usai pertemuan di Kantor BP BUMN, Selasa (15/9/2026), yang mempertemukan perwakilan konsumen, BP BUMN, Adhi Karya, dan ADCP. Zein berjanji mengawal penyelesaian sesuai lini waktu yang ditetapkan Menteri PKP Maruarar Sirait dan COO Danantara/Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Tenggat inventarisasi jumlah korban proyek ditetapkan 1 Oktober 2026, sementara pertemuan lanjutan dan finalisasi dijadwalkan antara 10 hingga 15 Oktober 2026. Sumber tidak menyebutkan nilai kerugian, jumlah unit, maupun bentuk kompensasi yang disiapkan. Yang luput dari headline adalah posisi struktural kasus ini. ADCP adalah entitas tercatat di bursa, bukan unit internal BUMN — artinya ada pemegang saham minoritas di luar negara yang menanggung konsekuensi keputusan induk usaha. Kehadiran Danantara sebagai pemegang saham pengendali sekaligus BP BUMN sebagai pengawas dalam satu forum menunjukkan eskalasi tata kelola: penyelesaian sengketa konsumen kini bergerak dari meja layanan pelanggan ke ruang rapat holding negara. Pola bisnis properti berbasis kawasan berorientasi transit umumnya mengandalkan dana pra-penjualan sebagai sumber pembiayaan konstruksi. Ketika proyek mandek, yang macet bukan sekadar fisik bangunan, melainkan rantai pembiayaan yang menyambungkan uang konsumen, kredit bank, dan kas developer. Inilah mengapa permintaan maaf publik menjadi relevan secara finansial, bukan hanya reputasional. Dampaknya menjalar ke beberapa lapis. Bagi ADHI sebagai induk, penyelesaian kasus berpotensi menyerap cadangan dan perhatian manajemen di tengah tekanan likuiditas sektor konstruksi BUMN. Bagi ADCP, jalur penyelesaian menentukan siapa yang menanggung biaya akhir — investor minoritas atau negara sebagai pengendali. Efek turunan menyentuh kontraktor kecil, pemasok material, dan bank penyalur kredit pemilikan rumah atas unit yang belum tuntas, yang menghadapi risiko pemburukan kualitas kredit jika pembeli menolak melanjutkan angsuran. Presedennya lebih luas lagi: BUMN karya lain yang menjalankan proyek properti berorientasi transit menghadapi permintaan transparansi serupa, sementara Kementerian PKP memperoleh amunisi untuk memperketat pengawasan pra-penjualan. Yang perlu dipantau dalam rentang satu bulan ke depan adalah hasil inventarisasi 1 Oktober 2026 — jumlah korban yang masuk menjadi ukuran sebenarnya skala persoalan, dan angkanya belum tersedia dari sumber ini. Pertemuan finalisasi 10–15 Oktober 2026 akan menentukan apakah penyelesaian berbentuk penyelesaian konstruksi, pengembalian dana, atau skema lain. Perhatikan pula apakah ADHI dan ADCP menyampaikan keterbukaan informasi kepada bursa terkait potensi kewajiban finansial, serta apakah pola penanganan ini direplikasi untuk proyek bermasalah BUMN lain. Sinyal paling awal datang dari pernyataan lanjutan otoritas: bila BP BUMN membentuk mekanisme pengawasan permanen, tekanannya akan terasa pada seluruh portofolio properti BUMN, bukan hanya LRT City.

Sumber data: IDX

22 Mei 2026 Skor 5.7

Adhi Commuter (ADCP) Beri Penjelasan ke Bursa Soal PKPU

PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) kembali menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Regy Rahim Cs ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Total utang pokok yang dimohonkan mencapai Rp517,19 miliar, terdiri dari utang kepada Regy Rahim selaku mandor proyek Adhi City Sentul 1 dan 2 sebesar Rp197,72 miliar, serta utang kepada Harjuna Arumbinang selaku pengurus CV Bira Putra Sukses atas sewa alat berat di proyek yang sama sebesar Rp108,15 miliar. Selain itu, dalam permohonan disebutkan adanya kreditur lain, PT Lasarez Dinamika, dengan nilai utang sebesar Rp698,88 miliar — meskipun angka ini belum diverifikasi sebagai bagian dari tuntutan PKPU. Ini adalah upaya PKPU kedua yang diajukan oleh pihak yang sama. Permohonan pertama (Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst) telah ditolak oleh pengadilan pada 5 Mei 2026. Namun, berdasarkan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, asas nebis in idem tidak berlaku untuk PKPU, sehingga kreditur tetap berhak mengajukan kembali selama utang pokok belum dilunasi. Manajemen ADCP menyatakan bahwa nilai tuntutan Rp517 miliar tidak material terhadap total aset dan ekuitas perusahaan, dan secara keuangan belum memenuhi ambang kepailitan. Operasional disebut tetap berjalan normal. Perjanjian pembiayaan dengan instrumen obligasi, sukuk, dan kredit modal kerja (KMK) juga belum mengalami kondisi default selama belum ada keputusan pengadilan. Namun, ADCP mengakui adanya keterbatasan arus kas akibat penurunan penjualan unit properti dan lambatnya realisasi piutang konsumen, yang dipicu oleh lesunya pasar properti Indonesia. Skenario terburuk adalah jika pengadilan mengabulkan PKPU, maka ADCP harus menunda pembayaran utang dan merestrukturisasi kewajiban di bawah pengawasan pengadilan — yang dapat memicu cross-default pada instrumen utang lain dan mengganggu kepercayaan investor serta mitra bisnis. Skenario moderat adalah pengadilan kembali menolak PKPU, tetapi reputasi ADCP tetap tercoreng dan akses pendanaan baru menjadi lebih mahal. Skenario terbaik adalah ADCP mencapai penyelesaian di luar pengadilan dengan para kreditur, namun hal ini membutuhkan likuiditas yang saat ini terbatas. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah jadwal sidang PKPU berikutnya, respons dari kreditur institusional (pemegang obligasi dan sukuk), serta langkah ADCP untuk mengamankan pendanaan atau menjual aset guna melunasi utang. Risiko yang perlu dicermati adalah potensi gelombang gugatan serupa dari kreditur lain di tengah tekanan likuiditas sektor properti yang meluas.

Sumber data: IDX