Skalanya disebut mencapai Rp15.000 triliun dan menyentuh seluruh rantai komoditas ekspor, tetapi karena bersifat struktural dan penegakannya belum diputuskan, dampaknya lebih terasa pada margin jangka menengah ketimbang gejolak harga jangka pendek.
Ringkasan Eksekutif
Pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah daripada transaksi sebenarnya — under-invoicing — menjadi salah satu jalur kebocoran devisa dan penerimaan negara dari komoditas Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat ekspor sepanjang 2025 mencapai US$282,51 miliar, naik 5,99% dibanding tahun sebelumnya. Komposisinya masih bertumpu pada bahan baku: minyak dan lemak nabati sekitar US$34,35 miliar, bahan bakar mineral US$32,03 miliar, besi dan baja US$27,97 miliar, serta nikel dan produk turunannya sekitar US$9,73 miliar. Ilustrasi dalam artikel menunjukkan mekanismenya secara gamblang. Pengiriman batu bara senilai US$100 juta dilaporkan di dokumen kepabeanan hanya US$70 juta, sehingga selisih US$30 juta tidak pernah masuk statistik ekspor maupun basis pengenaan pajak.
Artikel itu sendiri menegaskan tidak setiap perbedaan harga merupakan pelanggaran — kualitas barang, spesifikasi, biaya logistik, waktu pengiriman, dan kondisi pasar bisa menjelaskan selisih. Batasnya adalah niat. Bila nilai sengaja ditekan untuk mengurangi kewajiban fiskal atau memindahkan keuntungan ke luar negeri, persoalannya bergeser dari strategi bisnis menjadi kepatuhan hukum dan tata kelola ekonomi nasional. Skala klaimnya besar. Presiden Prabowo menyatakan praktik ini berlangsung 34 tahun dan mengakibatkan kebocoran devisa US$908 setara Rp15.000 triliun. Kajian NEXT Indonesia Center memperkirakan kesenjangan pencatatan ekspor US$654,5 miliar pada periode 2014–2023.
Dua angka itu tidak bisa dijumlahkan menjadi satu kebenaran tunggal karena basis hitungnya berbeda, tetapi arahnya sama: selisih antara nilai barang yang benar-benar keluar dari Indonesia dan nilai yang tercatat resmi cukup besar untuk memengaruhi neraca pembayaran. Yang jarang dibahas, beban terberat tidak jatuh pada negara saja. Royalti dan penerimaan negara bukan pajak dihitung dari nilai yang dilaporkan, sehingga nilai yang direkayasa menurunkan pula bagian daerah penghasil — dana bagi hasil di sentra batu bara Kaltim, Kalsel, dan Sumsel, serta royalti nikel di Sulawesi. Eksportir yang melaporkan nilai secara benar juga dirugikan karena bersaing melawan pesaing yang menikmati margin lebih tebal dari selisih kewajiban fiskal.
Ini bukan sekadar soal kepatuhan; ini soal lapangan bermain yang tidak rata di antara sesama eksportir komoditas. Satu hal yang luput dari perhatian: kategori ekspor terbesar bukan batu bara, melainkan minyak dan lemak nabati sebesar US$34,35 miliar — lebih besar dari bahan bakar mineral US$32,03 miliar. Wacana publik soal under-invoicing selama ini berpusat pada tambang, padahal paparan terbesar berada di rantai sawit, tempat penjualan ke pembeli afiliasi di luar negeri relatif lazim dalam struktur grup. AALI di 9.450 sebagai proksi CPO belum mencerminkan risiko ini sama sekali; perhatian pasar masih tertuju pada harga, bukan pada integritas nilai transaksi. Konsekuensi makroekonominya berantai.
Devisa yang tertahan di luar negeri melemahkan neraca transaksi berjalan, dan neraca yang lemah menekan rupiah — yang kini berada di 18.004 per dolar AS. Pelemahan itu kemudian menaikkan biaya peralatan dan suku cadang impor bagi sektor tambang dan pengolahan, termasuk perusahaan yang justru menjadi sumber devisa itu sendiri. Lingkaran umpan balik ini menjelaskan mengapa pengetatan aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam punya relevansi langsung ke kurs, bukan hanya ke penerimaan pajak.
Mengapa Ini Penting
Under-invoicing bukan pelanggaran administratif biasa — ia memindahkan basis pajak dan royalti keluar dari yurisdiksi Indonesia, sehingga yang hilang bukan hanya penerimaan negara tetapi juga dana bagi hasil yang menjadi tulang punggung anggaran daerah penghasil. Bagi emiten komoditas, ini menciptakan dua kelas pemain: yang menanggung beban fiskal penuh dan yang tidak, sehingga perbandingan laba antar-emiten di sektor yang sama kehilangan makna. Jika penegakan diperketat, sebagian margin yang selama ini tampak berasal dari efisiensi operasional akan terungkap sebagai selisih pelaporan.
Dampak ke Bisnis
- Emiten batu bara, nikel, dan besi baja menghadapi risiko koreksi basis royalti dan pajak bila penegakan nilai ekspor diperketat. Margin yang selama ini ditopang selisih pelaporan akan menyusut, sementara peningkatan nilai ekspor tercatat justru memperbesar kewajiban PNBP dan PPh badan pada periode yang sama — guncangan laba bersih yang datang dari sisi administrasi, bukan dari harga komoditas.
- Rantai sawit adalah titik paling terekspos meski paling sedikit dibicarakan. Minyak dan lemak nabati mencatat US$34,35 miliar, kategori terbesar dalam struktur ekspor 2025. Struktur grup dengan pembeli afiliasi di luar negeri membuat penetapan harga antar-pihak sulit diuji, sehingga eksportir CPO berpotensi menghadapi pemeriksaan transfer pricing lebih intensif ketimbang yang selama ini diasumsikan pasar.
- Eksportir yang selama ini melaporkan nilai secara benar justru diuntungkan secara kompetitif jika aturan ditegakkan konsisten — biaya relatif mereka membaik tanpa perlu efisiensi baru. Sebaliknya, perbankan domestik akan merasakan dampak paling lambat: devisa yang kini tertahan di luar negeri berarti pasokan valas domestik lebih tipis, sehingga penegakan yang berhasil akan menambah likuiditas dolar di sistem dan pada akhirnya meredam biaya dana valas perbankan.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: arah USD/IDR dari posisi 18.004 — bila rupiah bertahan di atas level ini meski ekspor komoditas mencatat nilai besar, itu indikasi devisa tidak sepenuhnya masuk ke sistem domestik, dan argumen kebocoran devisa mendapat pembenaran empiris.
- Risiko yang perlu dicermati: rilis data ekspor bulanan BPS — jika nilai ekspor komoditas turun tanpa disertai penurunan volume pengiriman, selisih itu menjadi sinyal awal pergeseran praktik pelaporan dan bisa memicu pemeriksaan mendadak di sisi eksportir.
- Sinyal penting: sikap resmi pemerintah dan DJP Bea Cukai soal pengujian nilai transaksi ekspor, termasuk kemungkinan penggunaan harga acuan atau verifikasi independen. Arah kebijakan ini menentukan apakah wacana berhenti sebagai pernyataan politik atau berubah menjadi beban kepatuhan nyata bagi emiten.
- Yang perlu diawasi: respons pasar terhadap AALI di 9.450 sebagai proksi CPO — penguatan yang tidak disertai perbaikan harga CPO global patut dicurigai sebagai antisipasi pasar atas pengetatan tata kelola ekspor di rantai sawit.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.