Foto: Tempo Bisnis — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Kebijakan ini bersifat operasional dan bertahap, namun berdampak langsung pada ekosistem travel umrah yang melibatkan jutaan jemaah per tahun serta biro perjalanan dan maskapai penerbangan.
Ringkasan Eksekutif
PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) akan memusatkan keberangkatan jemaah umrah rombongan yang menggunakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Soekarno-Hatta mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor SE-DJPU 12 Tahun 2026. Penerapan dilakukan secara bertahap berdasarkan maskapai: pada 1 Juli untuk Long Air, Hainan Airlines, dan Saudia Airlines; 8 Juli untuk Scoot dan Turkish Airlines; serta 15 Juli untuk Qatar Airways, Egypt Air, Oman Air, Emirates, dan Etihad Airways. Terminal seluas 27.418 meter persegi ini memiliki kapasitas ruang tunggu 3.000 orang, masjid 3.136 meter persegi, dan 20 konter check-in khusus yang terpisah dari penumpang reguler.
General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi menyatakan langkah ini untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, tertib, dan tertata bagi jemaah umrah. Di balik kebijakan ini, ada upaya meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kepadatan di terminal utama yang selama ini mencampur penumpang umrah dengan penumpang penerbangan komersial reguler. Dengan pemisahan ini, proses check-in, imigrasi, dan boarding diharapkan lebih cepat karena alur khusus. Namun, transisi ini membutuhkan koordinasi erat antara maskapai, ground handling, dan otoritas bandara untuk memastikan tidak terjadi kekacauan di hari-hari awal. Dari sisi ekonomi, umrah merupakan sektor jasa yang besar di Indonesia. Menurut data Kementerian Agama, jumlah jemaah umrah mencapai lebih dari 1,5 juta orang per tahun sebelum pandemi.
Dengan kurs rupiah yang saat ini melemah ke Rp17.905 per dolar AS, biaya perjalanan umrah semakin mahal. Pemusatan operasional di terminal khusus dapat membantu PPIU mengelola biaya operasional karena check-in terpusat dan efisien.
Di sisi lain, PPIU harus menyesuaikan rute antar-jemput jemaah dari hotel ke bandara menuju terminal yang berbeda, yang mungkin memerlukan penyesuaian logistik jangka pendek.
Mengapa Ini Penting
Kebijakan ini mengubah alur perjalanan salah satu segmen penerbangan terbesar di Indonesia — umrah. Dengan pemusatan di terminal khusus, pemerintah dan operator bandara berupaya meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi. Namun, implementasi bertahap yang hanya memberikan waktu singkat bagi maskapai dan PPIU untuk beradaptasi bisa menjadi sumber risiko operasional. Jika sukses, model ini bisa diterapkan untuk penerbangan haji dan bahkan rute reguler padat lainnya. Jika gagal, justru dapat memperburuk pengalaman jemaah dan menambah biaya logistik bagi biro perjalanan.
Dampak ke Bisnis
- PPIU dan travel umrah: Proses check-in terpusat di terminal khusus berpotensi memangkas waktu tunggu dan biaya operasional, namun memerlukan penyesuaian rute penjemputan jemaah. Bagi PPIU yang sudah memiliki kontrak dengan hotel di sekitar terminal utama, perubahan lokasi bisa menambah biaya transportasi darat dalam jangka pendek.
- Maskapai penerbangan: Split operation mewajibkan maskapai untuk mengatur ulang alur check-in dan boarding. Maskapai seperti Emirates dan Qatar Airways yang memiliki penerbangan frekuensi tinggi harus mengelola perpindahan gate dan alokasi konter. Potensi keterlambatan di awal transisi dapat memengaruhi reputasi dan biaya kompensasi jika terjadi delay.
- Bandara dan ekosistem: Peningkatan pendapatan non-aeronautika dari sewa konter, ritel, dan food & beverage di terminal baru. Namun, biaya operasional terminal juga naik karena petugas, kebersihan, dan keamanan tambahan. Dalam jangka menengah, jika terminal ini efisien, InJourney Airports dapat mereplikasi model ke bandara lain.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: implementasi tahap pertama pada 1 Juli untuk maskapai Long Air, Hainan Airlines, dan Saudia Airlines — apakah terjadi antrean panjang atau delay yang menonjol, menjadi indikator kesiapan infrastruktur.
- Risiko yang perlu dicermati: transisi pada 8 Juli untuk Scoot dan Turkish Airlines — jika maskapai ini melaporkan hambatan, bisa menandakan perlunya penyesuaian prosedur lebih lanjut sebelum tahap 15 Juli.
- Sinyal penting: respons dari asosiasi PPIU dan maskapai pada minggu pertama Juli — jika ada keluhan massal, pemerintah mungkin perlu menunda atau merevisi jadwal implementasi untuk maskapai besar.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.