UMP 2027 Lewat Tenggat — Depenas Kosong, KHL Belum Disurvei

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 melewati tenggat. Hingga Selasa (3/11), pemerintah belum menetapkan angka UMP, padahal ketentuan yang berlaku mensyaratkan penetapan paling lambat 60 hari sebelum masa berlaku 1 Januari 2027 — atau 1 November 2026. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut dua sebab: Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) periode baru belum terbentuk, dan survei kebutuhan hidup layak (KHL) belum dijalankan, baik melalui kerja sama dengan BPS maupun secara internal Kementerian Ketenagakerjaan. Yang membuat keterlambatan ini berbeda dari sekadar urusan administratif adalah letaknya di dua titik sekaligus. Depenas periode 2022–2026 berakhir sekitar sebulan lalu dan susunan anggota baru mesti ditetapkan lewat keputusan presiden — artinya tidak ada forum resmi yang mempertemukan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha untuk merumuskan rekomendasi.

Tanpa survei KHL, tidak ada basis data yang biasanya menjadi bahan hitungan. Dua kekosongan itu terjadi bersamaan, sehingga persoalannya bukan lagi 'belum rapat', melainkan belum ada bahan dan belum ada forum untuk rapat itu sendiri. Ada lapisan ketiga yang jarang disorot: acuan hukumnya pun belum jelas. KSPI mempertanyakan apakah kenaikan upah 2027 akan dihitung dengan PP Nomor 49 Tahun 2025 atau dengan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR bersama pemerintah pada 6 Oktober. Perbedaan formula menentukan besaran kenaikan, dan besaran itulah yang menentukan biaya tenaga kerja seluruh perusahaan formal. Ketidakpastian formula lebih mahal bagi dunia usaha daripada angka finalnya, karena anggaran upah, kontrak pasokan, dan proyeksi margin biasanya dikunci pada kuartal keempat — periode yang justru sedang berjalan sekarang.

Tekanan ini datang saat ruang fiskal dan nilai tukar tidak memberi kelonggaran. Rupiah berada di Rp18.148 per dolar AS, sehingga kenaikan upah yang agresif menambah beban ganda bagi industri padat karya yang sebagian bahan bakunya masih impor; tekstil, alas kaki, dan makanan olahan adalah yang paling rentan karena marginnya tipis dan pangsa pasarnya menghadapi kompetisi regional. Sebaliknya, angka yang terlalu rendah berisiko memicu gelombang protes — sejumlah federasi yang tergabung dalam KSPI sudah menyiapkan aksi untuk mempertanyakan jadwal perundingan. Bagi pemerintah, keterlambatan ini secara tidak langsung menunda keputusan yang secara politik paling mahal di penghujung tahun. Dampaknya menjalar ke bawah.

Dewan pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki panduan untuk memulai pembahasan, sehingga penetapan UMK dan UMSK berpotensi dilakukan tanpa acuan nasional yang sama. Bila itu terjadi, perbandingan antar-daerah kehilangan dasar yang seragam, dan sengketa penetapan berpindah dari meja tripartit ke ranah keberatan masing-masing daerah.