30 MEI 2026
Trump Berpotensi Tampil di Uang Kertas US$ 250 — Aturan 1866 Terancam Dilanggar

Foto: Katadata — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.

← Kembali
Beranda / Kebijakan / Trump Berpotensi Tampil di Uang Kertas US$ 250 — Aturan 1866 Terancam Dilanggar
Kebijakan

Trump Berpotensi Tampil di Uang Kertas US$ 250 — Aturan 1866 Terancam Dilanggar

Tim Redaksi Feedberry ·29 Mei 2026 pukul 14.23 · Sinyal menengah · Sumber: Katadata ↗
2.3 Skor

Rencana ini masih berupa wacana legislatif; dampak langsung ke Indonesia sangat terbatas, namun dapat memengaruhi sentimen pasar global jika menimbulkan kontroversi politik.

Urgensi
3
Luas Dampak
2
Dampak Indonesia
2
Analisis Regulasi & Kebijakan
Nama Regulasi
Rencana Pencetakan Uang Kertas US$ 250 dengan Wajah Donald Trump
Penerbit
Departemen Keuangan AS, Kongres AS
Perubahan Kunci
  • ·Jika disahkan, akan mengizinkan gambar presiden yang masih hidup di uang kertas resmi AS, melanggar preseden 160 tahun.
  • ·Menciptakan denominasi baru US$ 250 yang belum pernah ada dalam sirkulasi resmi dolar AS.
Pihak Terdampak
Biro Percetakan dan Pengukiran AS (BEP)Presiden Donald TrumpKongres AS dan partai politikMasyarakat dan pelaku pasar keuangan global

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah Amerika Serikat sedang mempersiapkan kemungkinan mencetak uang kertas pecahan US$ 250 dengan wajah Presiden Donald Trump sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-250 negara itu pada 2026. Rencana ini langsung menabrak Amandemen Thayer yang telah berlaku sejak 1866, yang melarang penggunaan gambar orang yang masih hidup pada mata uang resmi AS, obligasi, maupun uang kertas lainnya. Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan teknis, tetapi keputusan akhir berada di tangan Kongres. Anggota DPR dari Partai Republik, Joe Wilson, telah mengajukan rancangan undang-undang yang mewajibkan Departemen Keuangan untuk mencetak uang kertas tersebut, namun hingga kini belum dibahas di lembaga legislatif.

Langkah ini tidak datang begitu saja. Dua pejabat politik yang ditunjuk Trump disebut-sebut telah mendesak percepatan pembuatan draf, termasuk menyertakan tanda tangan presiden. Departemen Keuangan melalui Biro Percetakan dan Pengukiran (BEP) telah melakukan perencanaan dan uji tuntas sebagai antisipasi jika mandat legislatif disahkan. Dengan kata lain, inisiatif ini sudah mendapat dukungan dari eksekutif, namun masih memerlukan persetujuan Kongres yang saat ini terbelah. Jika berhasil, ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah AS sejak 1866 gambar orang yang masih hidup diabadikan pada uang kertas resmi. Nilai simbolisnya sangat besar, tetapi implikasi ekonominya masih belum jelas. Dampak langsung terhadap Indonesia diperkirakan minimal, mengingat kebijakan ini bersifat domestik AS.

Namun, sebagai mata uang cadangan utama dunia, setiap perubahan signifikan pada dolar AS — termasuk isu politisasi lembaga keuangannya — berpotensi mengguncang kepercayaan global. Dalam konteks pasar saat ini, dolar AS masih berada di level tinggi: indeks dolar broad berada di 119,29, sementara imbal hasil obligasi AS 10 tahun mencapai 4,48%. Rupiah sendiri sudah tertekan di Rp17.878 per dolar AS. Jika rencana ini memicu perdebatan politik yang tajam di AS, ketidakpastian bisa meningkat dan berdampak pada arus modal ke emerging market, termasuk Indonesia. Namun, efek ini bersifat tidak langsung dan spekulatif.

Mengapa Ini Penting

Rencana ini, meskipun belum final, menandai potensi erosi norma institusional yang telah bertahan selama 160 tahun. Jika disahkan, ia bisa menjadi preseden politisasi mata uang cadangan dunia. Bagi Indonesia, meski tidak ada dampak langsung, stabilitas dan kredibilitas Federal Reserve serta Departemen Keuangan AS sangat mempengaruhi biaya pendanaan eksternal dan aliran modal. Setiap guncangan kepercayaan terhadap dolar berisiko memperlemah rupiah dan memperberat beban utang luar negeri korporasi Indonesia.

Dampak ke Bisnis

  • Secara tidak langsung, kontroversi seputar rencana ini dapat meningkatkan ketidakpastian politik di AS, yang cenderung mendorong investor global ke aset safe haven seperti emas atau yen, dan mengurangi eksposur ke emerging market termasuk Indonesia. Hal ini berpotensi memperkuat tekanan jual di pasar SBN dan IHSG.
  • Jika rencana tersebut dianggap mengarah pada politisasi institusi moneter, kredibilitas Federal Reserve sebagai lembaga independen bisa dipertanyakan. Dalam skenario ekstrem, hal itu dapat memicu premi risiko yang lebih tinggi pada aset dolar, meningkatkan biaya hedging bagi perusahaan Indonesia yang memiliki utang dolar.
  • Pelaku bisnis yang bergerak di sektor perdagangan internasional dan memiliki eksposur valas perlu mencermati perubahan sentimen terhadap dolar. Meskipun efeknya mungkin kecil, volatilitas tambahan pada nilai tukar dapat mengganggu perencanaan arus kas dan margin keuntungan importir.

Yang Perlu Dipantau

  • Yang perlu dipantau: perkembangan pembahasan RUU Joe Wilson di Kongres AS — apakah mulai masuk agenda komite dan mendapatkan dukungan bipartisan. Ini akan menjadi indikator awal apakah rencana tersebut serius atau hanya wacana.
  • Risiko yang perlu dicermati: potensi reaksi negatif dari publik atau anggota Kongres yang menentang politisasi mata uang, yang bisa memicu aksi jual singkat di obligasi AS dan memperkuat dolar secara sementara sebagai flight to quality.
  • Sinyal penting: pernyataan resmi dari Federal Reserve atau tokoh ekonomi terkemuka AS mengenai independensi kebijakan moneter — jika ada kekhawatiran, premi risiko akan naik dan berpotensi merembet ke pasar global.

Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.