Foto: Cointelegraph — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Kebijakan pajak 0% untuk kripto di Thailand memperketat persaingan regulasi di Asia Tenggara dan berpotensi mengalihkan arus investor kripto Indonesia; isu akses AI juga berdampak pada keamanan infrastruktur aset digital global.
- Nama Regulasi
- Pembebasan pajak capital gains atas transaksi kripto di Thailand
- Penerbit
- Pemerintah Thailand dan Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand
- Berlaku Sejak
- 2025-01-01
- Batas Compliance
- 31 Desember 2029 (akhir periode pembebasan)
- Perubahan Kunci
-
- ·Capital gains dari transaksi kripto di platform berlisensi SEC Thailand dibebaskan pajak (0%) selama lima tahun.
- ·Transaksi di exchange tidak berlisensi atau luar negeri tetap dikenakan tarif pajak pribadi hingga 38%.
- ·Perlakuan pajak kripto kini setara dengan capital gains dari sekuritas tradisional di Thailand.
- Pihak Terdampak
- Investor kripto Thailand dan ekspatriat/digital nomad yang menggunakan platform berlisensi SEC ThailandExchange kripto berlisensi SEC ThailandExchange kripto asing tanpa lisensi ThailandPemerintah Thailand sebagai penerima manfaat peningkatan daya tarik hub regional
Ringkasan Eksekutif
Thailand resmi membebaskan pajak capital gains atas transaksi kripto selama lima tahun, terhitung 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2029. Insentif ini berlaku khusus untuk platform yang memiliki lisensi dari Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand. Sementara itu, transaksi di exchange tanpa izin atau di luar negeri tetap dikenakan tarif pajak biasa yang bisa mencapai 38%. Sebelumnya, Thailand juga telah membebaskan pajak pertambahan nilai sebesar 7% atas keuntungan kripto pada awal 2024.
Langkah ini jelas dirancang untuk menjadikan Thailand hub kripto regional, terutama di tengah pertumbuhan komunitas digital nomad yang sudah terbentuk di sana. Bagi Indonesia, kebijakan ini menciptakan tekanan kompetitif langsung. Investor kripto ritel Indonesia yang aktif berpotensi melihat Thailand sebagai alternatif yang lebih murah dan ramah pajak. Regulator Indonesia, yakni Bappebti dan OJK, perlu mencermati daya saing insentif ini ketika merancang kebijakan aset digital ke depan. Namun dampaknya ke ekonomi riil Indonesia dalam jangka pendek masih terbatas karena jalur transmisinya melalui sentimen dan perpindahan basis volume, bukan langsung ke ekspor atau investasi fisik.
Berita kedua menyingkap tantangan baru di sisi keamanan: pendiri Bitcoin Red Team, Rob Hamilton, mengaku terpaksa memakai model AI open-source asal China setelah OpenAI membatasi aksesnya untuk menganalisis basis kode. Ia menyebut kebijakan ini justru menghambat upaya perlindungan infrastruktur Bitcoin, sementara peretas nakal tidak terpengaruh pembatasan tersebut. Ini menyoroti kesenjangan yang mulai terasa di industri: defender yang patuh malah kehilangan akses ke alat AI paling canggih. Bitcoin Policy Institute bersama aliansi perusahaan blockchain telah mendesak laboratorium AI untuk menyediakan jalur akses tepercaya bagi peneliti keamanan aset digital.
Isu ini relevan bagi Indonesia karena ekosistem kripto domestik bergantung pada infrastruktur global yang sama; kerentanan yang diciptakan oleh terbatasnya akses AI bagi white hat bisa memperbesar risiko peretasan yang imbasnya dirasakan hingga ke exchange lokal. Dalam konteks regional, laporan Hashed Open Research dan SCBX mencatat volume transaksi on-chain Asia-Pasifik tumbuh 68% year-on-year, dari 1,4 triliun dolar AS menjadi 2,36 triliun dolar AS — pertumbuhan tercepat di dunia. Amerika Serikat masih menjadi pasar terbesar, tapi Asia Tenggara menjadi penggerak utama, dengan pembayaran digital kini mencapai 60% dari total pembayaran di kawasan. Ini menandakan bahwa perlombaan menjadi hub kripto Asia bukan hanya soal pajak, melainkan juga soal adopsi pembayaran dan infrastruktur. Thailand bergerak cepat.
Indonesia harus memikirkan posisinya: apakah akan mengikuti dengan insentif serupa, atau justru memperkuat perlindungan konsumen dan kepatuhan tanpa melonggarkan pajak.
Mengapa Ini Penting
Thailand sengaja memosisikan diri sebagai surga pajak kripto Asia, dan ini mengubah lanskap kompetitif bagi Indonesia yang selama ini mengandalkan volume ritel. Jika investor domestik mulai pindah ke platform berlisensi Thailand, volume exchange lokal terancam dan citra Indonesia sebagai pasar kripto yang sedang tumbuh bisa meredup. Lebih jauh, insiden pembatasan akses AI bagi peneliti keamanan menegaskan bahwa keamanan aset digital bukan lagi isu murni teknis, melainkan kebijakan politik global — dan ketertinggalan akses bisa memperbesar risiko sistemik yang ikut dirasakan oleh investor Indonesia.
Dampak ke Bisnis
- Exchange kripto lokal berlisensi di Indonesia berpotensi kehilangan sebagian volume perdagangan karena sebagian investor ritel mungkin beralih ke platform Thailand yang bebas pajak capital gains.
- Regulator Bappebti dan OJK akan menghadapi tekanan untuk menyelaraskan insentif tanpa mengorbankan penerimaan pajak dan perlindungan konsumen — keputusan ini akan menentukan daya saing jangka panjang ekosistem aset digital nasional.
- Di sisi keamanan, keterbatasan akses AI untuk white hat dapat meningkatkan risiko serangan terhadap infrastruktur kripto global, yang pada akhirnya menuntut exchange lokal menguatkan sistem keamanan dan bekerja sama dengan peneliti independen.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: respons resmi Bappebti dan OJK terhadap kebijakan pajak kripto Thailand — apakah ada penyesuaian regulasi atau insentif untuk menjaga daya saing Indonesia.
- Risiko yang perlu dicermati: potensi perpindahan volume perdagangan kripto dari exchange lokal ke platform berlisensi Thailand dalam 1-3 bulan ke depan, yang bisa terefleksi dari penurunan volume transaksi di Indonesia.
- Sinyal penting: pengumuman exchange besar dunia yang mengajukan lisensi ke SEC Thailand — kombinasi lisensi plus pajak 0% bisa menjadi magnet baru bagi likuiditas kawasan dan mempercepat pergeseran arus.
Konteks Indonesia
Indonesia memiliki pasar kripto ritel yang aktif namun regulasi dan insentif pajaknya belum seagresif Thailand. Kebijakan ini berpotensi mengalihkan sebagian aktivitas perdagangan investor Indonesia ke platform berlisensi Thailand, terutama jika mereka mencari efisiensi pajak. Di sisi lain, pertumbuhan volume on-chain Asia-Pasifik yang didorong Asia Tenggara menunjukkan bahwa potensi pasar Indonesia masih besar, tetapi tanpa kebijakan yang kompetitif, pangsa regional bisa tergerus. Dampak langsung ke ekonomi riil masih terbatas, namun sentimen dan likuiditas berjangka akan menjadi jalur transmisi utama yang perlu dicermati.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.