PMI Manufaktur 49,1 — Kadin Desak Kebijakan Pro-Industri

PMI Manufaktur Indonesia turun ke 49,1 pada April 2026, menandai kontraksi pertama dalam beberapa bulan terakhir. Wakil Ketua Umum Kadin Saleh Husin menyebut pelemahan ini dipicu gangguan rantai pasok global, kenaikan biaya logistik, dan melemahnya permintaan pasar. Ia mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang lebih pro-industri, termasuk merevisi regulasi yang menambah biaya produksi, memperbaiki sistem logistik, dan mempercepat belanja produk dalam negeri. Optimisme pelaku usaha terhadap enam bulan ke depan dinilai perlu dijaga sebagai modal pemulihan. Yang tidak terlihat dari headline ini adalah bahwa tekanan pada manufaktur tidak berdiri sendiri. Data pasar terkini menunjukkan rupiah berada di level Rp17.955 per dolar AS — melemah cukup signifikan — yang secara langsung meningkatkan biaya impor bahan baku dan komponen.

IHSG di 5.876 juga mencerminkan sentimen risk-off di pasar saham. Kombinasi pelemahan daya beli domestik (tercermin dari PMI yang kontraksi) dan tingginya biaya input akibat kurs adalah pukulan ganda bagi industri padat biaya impor seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik. Kadin secara implisit mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera bertindak, risiko PHK dan penurunan investasi akan semakin nyata. Dampaknya tidak terbatas pada sektor manufaktur. Industri padat karya seperti garmen, furnitur, dan otomotif — yang sangat bergantung pada bahan baku impor dan permintaan ekspor — akan menjadi yang pertama merasakan tekanan. Ketika produksi melambat, serapan tenaga kerja formal menurun, yang pada gilirannya menekan konsumsi rumah tangga. UMKM yang menjadi pemasok rantai pasok juga ikut terimbas.

Di sisi lain, sektor yang justru diuntungkan adalah importir barang jadi yang bisa memanfaatkan pelemahan permintaan domestik untuk menekan harga, namun secara keseluruhan efek dominonya negatif bagi pertumbuhan ekonomi.